Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Galang Windi Pratama, Toebagus
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe Galang Windi Pratama, Toebagus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2905

Abstract

AbstrakPerkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan Banjul Protocol nya yang membuat sistem pendaftran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pendaftaran Merek, Indonesia, Zimbabwe.
HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN Widodo, Wahyu; Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Soeprijanto, Troeboes
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4691

Abstract

Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membutkikan bahwa hukum di Indonesia masih belum  mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax.Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.
Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Haryono, Haryono; Timur, Wahyu
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.3384

Abstract

Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagaisi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.
UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI DENGAN BASIS SYARIAT ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SADAR AKAN HUKUM Haryono, Haryono; Widodo, Wahyu; Galang Windi Pratama, Toebagus; Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5329

Abstract

Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini penulis menerapkan konsep hak cipta syariat islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang dalam hal ini bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.
Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan Galang Windi Pratama, Toebagus
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.583

Abstract

Abstrak-Pelaksanaan E-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menurut penulis masih diragukan keefektifannya karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline namun sekarang harus dilakukan secara online tentunya mengarah pada polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya persidangan. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana sumber penelitian bersandar pada data yang diambil di lapangan dimana dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama yang didukung oleh literatur yang relevan. dianalisis menggunakan triangulasi data untuk memperoleh hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan  sebagaimana dilihat pada penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2019 tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pemohon yang mendaftarkan perkaranya. E-Court masih perlu banyak perbaikan termasuk menambahkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.
Role of Technology Integration in the Justice Management System Galang Windi Pratama, Toebagus
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.583

Abstract

The implementation of E-court based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, according to the author, its effectiveness is still in doubt because of the drastic change from the previous court service system which was completely offline but now must be done online, of course, it leads to its own polemic which is not impossible, it actually slows down the trial. Based on this, the author intends to conduct research that examines the role of technology integration in the justice system. The research was conducted using an empirical juridical approach, namely descriptive where the research source relies on data taken in the field where in this case the author chooses to conduct research at the Semarang City District Court and the Religious Courts which are supported by relevant literature. analyzed using data triangulation to obtain relevant results. The results show that the integration of technology in the judicial system as seen in the application of e-Court in Semarang is still not effective because based on data obtained from 2016-2019 there is no significant increase in applicants registering cases. E-Court still needs a lot of improvement including adding the possibility to integrate the e-court system into criminal justice. However, before achieving that, there is a big task that must be completed by the Supreme Court as the institution that oversees all judiciary in Indonesia, namely increasing socialization not only to advocates but also court employees and the public as potential application users so that the implementation of e-court can run effectively. Keywords: Technology Integration, Justice System.
Juridicial Review of Legal Protection Victims of Cyber Gender-Based Violence (Case Study of High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG) Rinta Ariani, Mahayu; Widodo, Wahyu; Galang Windi Pratama, Toebagus
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v5i1.846

Abstract

Cyber gender-based violence is a crime that arises due to the development of increasingly sophisticated information technology. In this case, women are more vulnerable to cyber gender-based violence than men. This cyber gender-based violence results in a person's freedom not only being threatened directly in the real world but also in cyberspace, especially the difficulty of identifying the identity of the perpetrator and the victim's digital footprint that has been spread on the internet is difficult to erase. This study aims to determine the legal protection provided by the state to victims of cyber gender-based violence and to determine whether the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG has provided protection for victims of cyber gender-based violence. The approach method used in this research is normative juridical research method with qualitative descriptive research specifications. The techniques used to collect data are literature study and documentation study. Based on the research that has been conducted, it is concluded that the protection of victims of cyber gender-based violence is regulated in Law Number 12 of 2012 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, which in this law regulates the criminal provisions of the perpetrators and the rights of victims, in this case victims are entitled to restitution, recovery services, and protection, where the fulfillment of these rights is an obligation of the state. And based on the analysis of the decision of the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG, it has not provided maximum protection to victims of cyber gender-based violence due to overlapping regulations which cause unclear legal protection for victims of cyber gender violence, especially the existence of rubber articles in the ITE Law which have become a tool to criminalize victims of cyber gender-based violence
Co-Authors Haryono Haryono Rinta Ariani, Mahayu Sapto Budoyo Soeprijanto, Troeboes timur, wahyu Wahyu Widodo