Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
Noor, Mohammad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH REKRUTMEN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Noor, Mohammad
Jurnal PubBis Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.298 KB)

Abstract

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada, sering terjadi sengketa pemilihan yang berdampak pada pengajuan keberatan dari peserta pemilihan. Obyek sengketa hasil pemilihan adalah ketidak konsistenan antara berita acara perolehan suara hasil pemilihan oleh petugas KPPS dengan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghindari adanya kesalahan proses pemilihan sebagaimana dipaparkan diatas, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan terobosan berupa proses rekrutmen yang selektif dan model pelatihan manajemen kepemiluan untuk peningkatan kompetensi penyelenggara yang lebih professional. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang signifikan terkait adanya peningkatan kompetensi sebagai dampak dari penerapan proses rekrutmen yang selektif dan model pelatihan manajemen pemilihan. Penelitian yang dilakukan dengan metode kuesioner terhadap responden dan dianalisa dengan aplikasi program SPSS (Statistical Packages of Social Science).
Analisis Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Mekanisme Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Noor, Mohammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.499-505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Penyerapan aspirasi merupakan tugas konstitusional legislatif untuk mendengar, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kelemahan seperti kegiatan reses fiktif, sistem pertanggungjawaban yang lemah, serta potensi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kebijakan DPD terkait pelaksanaan reses. Data diperoleh dari keputusan DPD, dokumen administrasi, serta observasi terhadap implementasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kebijakan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyerapan aspirasi masih memiliki banyak kelemahan. Mekanisme lumpsum dalam pendanaan reses membuka peluang manipulasi, sementara pengawasan yang lemah memungkinkan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontrol dan pertanggungjawaban untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas penyerapan aspirasi oleh anggota DPD
Analisis Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Mekanisme Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Noor, Mohammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.499-505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Penyerapan aspirasi merupakan tugas konstitusional legislatif untuk mendengar, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kelemahan seperti kegiatan reses fiktif, sistem pertanggungjawaban yang lemah, serta potensi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kebijakan DPD terkait pelaksanaan reses. Data diperoleh dari keputusan DPD, dokumen administrasi, serta observasi terhadap implementasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kebijakan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyerapan aspirasi masih memiliki banyak kelemahan. Mekanisme lumpsum dalam pendanaan reses membuka peluang manipulasi, sementara pengawasan yang lemah memungkinkan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontrol dan pertanggungjawaban untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas penyerapan aspirasi oleh anggota DPD
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pintu Pengungkapan Pelanggaran Etika dan Integritas Pejabat Publik Noor, Mohammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.212-225

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan studi kasus pengungkapan penggunaan ijazah bermasalah oleh oknum pejabat publik. peneliti telah mendapatkan informasi dan keterangan dari beberapa pihak terkait fakta manipulasi riwayat pendidikan oknum anggota DPD/MPR disertai bukti surat pernyataan dari satuan pendidikan, keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Fakta adanya manipulasi riwayat pendidikan dilatarbelakangi oleh terjadinya peristiwa rekayasa penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peristiwa dan meneliti pelanggaran yang telah terjadi terkait informasi publik yang tidak pernah konsisten. Selanjutnya dilakukan penelitian penyebab peristiwa tersebut, dimana dalam hasil penelitian ditemukan informasi dan bukti pelanggaran perudang-undangan tentang sistem pendidikan nasional 
Co-Authors