Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Pembangunan
Andjarwati, Any
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASUMSI DASAR PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PERADILAN AGRARIA DALAM PENDEKATAN SISTEM HUKUM Andjarwati, Any
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The resolution of land and natural resource disputes through litigation encounters a complex set of issues, including protracted and convoluted processes, high costs, overlapping judgments for the same dispute object, and difficulties in executing verdicts. These unresolved issues can be partly attributed to the characteristics of judicial institutions in Indonesia, where constraints within the Constitution on the formulation of judicial authority for the establishment of an agrarian judiciary are a contributing factor. The aforementioned scenario is also associated with the nature of agrarian disputes, encompassing both public and private legal domains, thereby necessitating the resolution of such conflicts through specific mechanisms. Additionally, the incongruity of agrarian legislation and regulations, stemming from the causal nature of substantive legal issues, requires the elucidation of laws through the systematic organization of agrarian law (comprising reconstruction, reinterpretation, and creation) to uphold law, justice, and tangible benefits. This presents a substantial and essential duty for judges, which cannot be supplanted by ad hoc judges or by the existing design of judicial institutions. This circumstance further underscores the imperative need for the establishment of an agrarian judiciary in Indonesia.
REFORMING INDONESIA'S AGRICULTURAL LEGAL SYSTEM: EMPOWERING FAMILY-BASED FARMERS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL SECURITY INTEGRATION Andjarwati, Any
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.1.2025.92-101

Abstract

Agriculture plays a vital role in sustaining the economy and livelihoods, particularly in developing countries. In Indonesia, the agricultural sector faces several challenges, including widespread farmer poverty, low incomes, climate change impacts, and inadequate agricultural insurance. These issues underscore the need for a reformed agricultural legal system focused on empowering family-based farmers and ensuring sustainable agricultural practices. This research examines the existing agricultural legal framework in Indonesia, identifying the limitations in farmer welfare and social protection mechanisms. The study emphasizes the importance of transforming informal agricultural employment into formalized agricultural work, aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs) of eradicating poverty and hunger. It also highlights the need for a comprehensive Agricultural Legal System that guarantees social security, implements agricultural insurance, and provides a legal foundation for family-based agricultural operations. The findings suggest that a paradigm shift toward recognizing farmers as individual legal subjects, alongside policy reforms in agricultural insurance and social security systems, is crucial for improving the livelihoods of farmers and achieving sustainable agricultural development. This research proposes the establishment of a dedicated Farmer Social Security system, ensuring health, pension, and accident coverage, to promote farmer welfare and facilitate the transition to a formal agricultural economy.
TUNTUTAN PENGUATAN PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS Andjarwati, Any
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.028 KB)

Abstract

Urban sprawl mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara terus menerus dan masif di kawasan pinggiran kota, terdegradasinya kualitas hidup manusia dan rusaknya lingkungan, sehingga perlu diketahui kompleksitas masalah yang dihadapi dan diatur. Penelitian yuridis Normatif, bersifat eksplanatoris, dan penerapannya berfokus pada permasalahan (problem-focused research) dan pemecahannya. Suatu tuntutan (das Sollen, ius constituendum) untuk adanya Pengaturan dan Penetapan kawasan pinggiran kota secara konstruktif sebagai Kawasan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Strategis Nasional, sebagai bagian dari Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang menentukan tatanan kehidupan perdesaan dimasa depan, yang bertujuan untuk perbaikan struktur agraria, melalui penguatan usaha pertanian, penciptaan perumahan dan permukiman baru, peningkatan kualitas hidup manusia dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi untuk pengaturan kawasan pinggiran kota meliputi seluruh unsur-unsur dalam struktur sistem hukum pertanian, baik faktor teknis, ekonomi, maupun sosial, dan sistematisasi hukumnya yang berlatar belakang permasalahan perturan-perundangan agraria, yang harus direkonstruksi, ditafsirkan kembali, dan diciptakan.
TUNTUTAN PENGUATAN PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS Andjarwati, Any
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urban sprawl mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara terus menerus dan masif di kawasan pinggiran kota, terdegradasinya kualitas hidup manusia dan rusaknya lingkungan, sehingga perlu diketahui kompleksitas masalah yang dihadapi dan diatur. Penelitian yuridis Normatif, bersifat eksplanatoris, dan penerapannya berfokus pada permasalahan (problem-focused research) dan pemecahannya. Suatu tuntutan (das Sollen, ius constituendum) untuk adanya Pengaturan dan Penetapan kawasan pinggiran kota secara konstruktif sebagai Kawasan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Strategis Nasional, sebagai bagian dari Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang menentukan tatanan kehidupan perdesaan dimasa depan, yang bertujuan untuk perbaikan struktur agraria, melalui penguatan usaha pertanian, penciptaan perumahan dan permukiman baru, peningkatan kualitas hidup manusia dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi untuk pengaturan kawasan pinggiran kota meliputi seluruh unsur-unsur dalam struktur sistem hukum pertanian, baik faktor teknis, ekonomi, maupun sosial, dan sistematisasi hukumnya yang berlatar belakang permasalahan perturan-perundangan agraria, yang harus direkonstruksi, ditafsirkan kembali, dan diciptakan.
Co-Authors