Garuda - Garba Rujukan Digital

PARADIGMA HUKUM PROGRESIF MENGENAI PENERAPAN PEMIDANAAN MATI DALAM KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023 Marselina, Putu Prisca; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 07 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i07.p1

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perubahan posisi pidana mati dari jenis pidana pokok terberat menjadi pidana yang sifatnya khusus dalam RUU KUHP dan penerapan paradigma hukum prpgresif dalam konsep pidana mati yang sifatnya khusus dalam RUU KUHP. Untuk menganalisis hal tersebut penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendeketana perundang-undangan dan Analisa untuk mengetahui makna perubahan posisi pemidanaan mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok terberat menjadi pidana pokok yang bersifat khusus,, pemidanaan mati yang dianggap melanggar HAM dan penerapan pemidanaan mati dari perspektif hukum progresif. Berdasarkan analisis tersebut, atas dasar pertimbangan aspek perlindungan hak hidup setiap orang maka penerapan hukuman mati sebagai satu-satunya solusi harus pula dibarengi dengan kebijakan dan kerangka aksi lain yang lebih konkret dan komprehensif. Salah satunya yaitu menerapkan paradigma hukum progresif yang meletakkan penekanan pada pentingnya pelaku hukum untuk melakukan pemulihan terhadap penerapan hukum. Perumusan RUU KUHP memiliki maksud menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Kata Kunci: Hukum Progresif, Pemidanaan Mati dan RUU KUHP. ABSTRACT The purpose of writing this article is to analyze the change in the position of the death penalty from the heaviest principal type of punishment to a special crime in the Criminal Code Bill and the application of a progressive legal paradigm in the special death penalty concept in the Criminal Code Bill. To analyze this, this study uses normative research with a statutory approach and analysis to determine the meaning of the change in the position of the death penalty which was previously the heaviest principal crime to a special principal punishment, the death penalty is not considered a violation of human rights and the application of the death penalty from a legal perspective. progressive. Based on this analysis, based on consideration of the aspect of protecting everyone's right to life, the application of the death penalty as the only solution must also be accompanied by other policies and other more concrete and comprehensive action frameworks. One of them is to apply a progressive legal paradigm that places emphasis on the importance of legal actors to restore the application of the law. The formulation of the Criminal Code Bill has the intention of replacing the Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) with a criminal law that is more in line with Indonesian values. Key Words: Progressive Law, Death Penalty and Draft Criminal Code.

PERANAN ILMU KRIMINOLOGI DAN KRIMINALISTIK DALAM KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA MUTILASI DI INDONESIA Berliana, Linaria; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Writing this journal aims to examine and examine cases of criminal acts of mutilation in Indonesia by using the point of view of criminology, besides that it also aims to determine the role of criminology and criminalistic science in cases of mutilation. The research method used by the author is a sociological juridical research with a qualitative approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials consisting of legislation relating to the issues discussed as well as library sources from articles, media print, newspapers, online media, and previous studies related to the problem, which are then processed and analyzed descriptively to provide an overview of the problems of using knowledge from criminology and criminalism. The results of the criminological study obtained are to identify the modus operandi of the perpetrators, from most cases there is a main mode of the perpetrator mutilating his victim to track and close suspicions, criminology in this mutilation crime case is as an auxiliary science to find out the causal factors, as well as knowing the mode, locus, tempo, and action of the crime of mutilation, which will later show the pattern of the crime making it easier to trace. The role of criminal science in this mutilation crime is to assist investigators in finding evidence of crimes that will later lead to the perpetrators. Keywords: Criminology studies, criminalistics, mutilation, murder

PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN EXTRAJUDICIAL KILLING KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA Lestari, Ni Komang Ayu Diah; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bentuk pertanggungjawaban oknum aparatur kepolisian dalam melakukan tindakan kekerasan dan extrajudicial killing terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban dalam hal ini pelaku tindak pidana dari tindakan kekerasan dan extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum dari aparat kepolisian yang bertugas. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin dari pendapat para ahli, buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan beberapa literatur lainnya. Bahan hukum dan data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan kajian atas fenomena permasalahan secara komprehensif. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api guna melindungi dirinya dan masyarakat dari situasi dan kondisi yang genting. Namun, dalam beberapa kasus, oknum aparat kepolisian kerap melakukan tindakan represif dengan melakukan kekerasan dan extrajudicial killing kepada masyarakat sipil. Tindakan kekerasan dan extrajudicial killing merupakan perbuatan yang menciderai hak hidup seseorang, hak untuk diadili di persidangan guna menjalankan proses hukum yang adil, dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyelidikan secara menyeluruh terkait tindakan kekerasan dan extrajudicial killing oleh oknum aparat kepolisian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban yakni berupa pemerintah secara serius menyelidiki eksekusi di luar batas hukum dan mengadili para pelakunya sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Oknum aparat kepolisian, Tindakan kekerasan, Extrajudicial killing ABSTRACT This research was conducted with the aim of providing knowledge and understanding regarding the accountability of certain members of the police officers in carrying out acts of violence and extrajudicial killings against criminal or offenders, as well as the legal protection provided by the state to the victims, who in this case are the perpetrators of criminal acts subjected to violence and extrajudicial killings by certain members of the police force on duty. The research employs a normative juridical method based on legal regulations, doctrine from expert opinions, books, journals, scientific works, documents and several other literature. The legal materials and data gathered through library research and analyzed qualitatively to generate a comprehensive study of the problem phenomenon. In the execution of their duties, the police have the authority to use firearms to protect themselves and the community from urgent and dangerous situations. However, in some cases, certain members of the police force are prone to engaging in repressive, incuding acts of violence and extrajudicial killing against civilians. Such acts violate an individual’s right to life, the right to be tried in court for a fair legal process, and the principle of presumption of innocence. The findings of this research indicate the necessity for a thorough investigation into acts of violence and extrajudicial killing by certain members of the police force, and the legal protection provuded by the state to the victims. Therefore, it is crucial fot the government to diligently investigate extralegal executions and prosecute the perpetrators in accordance with the laws applied in Indonesia. Keywords: Accountability, Police officers, Acts of violence, Extrajudicial killing

ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL VERBAL Murni, Luh Putu Lukat; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Scientific paper is needed to be able to support legal research in connection with the development of legal science itself. The purpose of this article is to provide a deeper understanding and to critically examine the victim's point of view in dealing with victims of catcalling. In addition, this article will also examine further the existence of catcalling as a criminal act which is analyzed based on criminal law policies. To be able to answer the problems and achieve the right and appropriate writing objectives, this article uses normative methods by exploring the laws and regulations in Indonesia by approaching positive law and relevant criminal law concepts to solve problems. Victimology as one of the fields of legal science that is important to find the causes of the emergence of victims, is needed to analyze the causes of victims of catcalling. Whether the catcalling victim also played a role in causing the incident or not. However, because catcalling as a criminal act has not yet been specifically regulated in Indonesia, a written legal rule is needed in order to provide legal certainty for victims of catcalling. Keyword: Victimology, Catcalling, Criminal Act.

Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Gaol, Silva Samantauli Lumban; Hariyanto, Diah Ratna Sari
KOLONI Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v2i3.538

The purpose of this writing is to find out the legal regulations governing criminal acts of illegal logging that occur in the Indonesian National Park area and the efforts implemented by the government to overcome the impacts of illegal logging. This research uses normative law research methods, which involve analysis of library materials and legislation related to illegal logging. The results of the study show that the regulations of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction are often used in enforcing illegal logging laws today. This law is an implementing regulation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which confirms that criminal acts of forest destruction remain valid as long as they do not conflict with Law Number 18 of 2013. The government is taking step preventive, monitoring, and repressive measures to tackle the criminal act of illegal logging.

OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA DENPASAR Hariyanto, Diah Ratna Sari; Swardhana, Gde Made
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.787

Abstract Diversion has become the starting point that legitimizes the settlement of criminal cases outside the judiciary in Indonesia. There are many benefits of diversion but it is very risky because it is not implemented optimally; therefore, the implementation and the constraints in the diversion application in Denpasar need to be studied and solutions to optimize the application to be sought. This research is empirical legal research. The results of the study show that the Departmental Police of Denpasar City, the Denpasar District Attorney, and the Denpasar District Court have attempted to implement diversion while remaining within the corridor of law, it shall only be implemented in respect of criminal acts of children who are punishable by imprisonment of under 7 years and not a recidivist. Obstacles encountered are the regulations regarding the ages of children based on the Law of SPPA, lack of coordination and supervision, law enforcers who have an inadequate understanding of the meaning and spirit of diversion, as well as lack of public awareness and understanding of the urgency of diversion. Optimization taken is reformulation of regulations, increased coordination, training, and socialization to law enforcers. Providing socialization and approaches to the community to increase understanding and awareness. Keywords: diversion, restorative justice, optimization. Abstrak Diversi telah menjadi awal yang meletigitimasi penyelesaian kasus pidana di luar peradilan di Indonesia. Banyak manfaat yang diberikan melalui diversi namun sangat riskan tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dikaji terkait pelaksanaan dan kendala penerapan diversi di Denpasar serta solusi untuk mengoptimalkan penerapan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa Polresta Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengupayakan diversi dengan tetap pada koridor hukum yakni hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Kendala yang dialami adalah pengaturan umur anak berdasarkan UU SPPA (substansi hukum), kurangnya koordinasi dan pengawasan (struktur hukum), dan masih bisa ditemukan penegak hukum yang tidak memahami makna dan spirit diversi, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan urgensi diversi (budaya hukum). Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan reformulasi aturan, meningkatkan koordinasi, pelatihan, serta sosialisasi ke penegak hukum. Mengadakan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatan pemahaman dan kesadaran penyelesaikan kasus melalui diversi. Kata Kunci: diversi, keadilan restoratif, optimalisasi.

Eksistensi Teori – Teori Pemidanaan Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Valentino, Josep; Hariyanto, Diah Ratna Sari
KOLONI Vol. 4 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v4i3.746

The Out of all the criminal penalties that are now in place, the death sentence is the harshest. The death penalty does, in fact, provide legal justification for the practice. But the death penalty has drawn criticism from a number of quarters or requirements that must be satisfied before it may be applied. The state as an institution responsible for maintaining order requires it to take appropriate steps. Criminal is a difficult choice in tackling crime. This is what causes the criminal law to be said to be like a double-edged sword, because in addition to protecting the public it also injures those suspected of committing a crime. With the existence of sentencing theories, sentencing will be more appropriate and fair based on the weight of the crimes committed and the sanctions that will be given to the perpetrators.

Pemerkosaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda? : Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia Pasaribu, Amsal Theophilus; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15259

Penelitian ini mengkaji fenomena nekrofilia di Indonesia, suatu bentuk penyimpangan seksual yang melibatkan hubungan intim dengan mayat. Meski kasus-kasus nekrofilia telah terjadi, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya, menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengandalkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah sebagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus nekrofilia di Indonesia umumnya hanya diadili berdasarkan tindak pidana pembunuhan, mengabaikan aspek nekrofilianya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyinggung hubungan seksual dengan mayat, namun tidak memberikan pengaturan yang jelas. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan juga tidak secara spesifik relevan untuk menjerat tindakan nekrofilia. Penelitian ini mengungkapkan urgensi pembaruan hukum untuk mengatur tindak nekrofilia secara spesifik. Direkomendasikan agar nekrofilia ditetapkan sebagai delik umum dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini juga mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis masyarakat Indonesia, serta melakukan studi komparatif dengan hukum negara-negara lain yang telah mengatur tindak nekrofilia. Kesimpulannya menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi fenomena nekrofilia, mencegah kekosongan hukum, dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search