Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Bedah Hukum International Journal of Social Service and Research KOLONI Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Legislasi Indonesia
Gde Made Swardhana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN CYBER ADULTERY Swardhana, Gde Made
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.905 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24249

Abstract

Cyber crime is one of the new forms or dimensions of today's crimes gaining wide attention in the international world. One of the most disturbing issues and received the attention of various circles is the problem of cyber crime in the field of decency which became known as adultery cyber. The story of cyber adultery is essentially no different from evil / morality in the end, such as adultery. Cyber adultery / cyber sex can be seen as virtual gratification associated with sexual expression, and a new form of intimacy (a new kind of intimacy). Such intimacy or intimacy can also mean sexual intercourse or adultery. This means cyber sex is a new form of adultery. To overcome thisproblem, honesty is needed in the effort to overcome crime which is essentially an integral part of social defense and community prosperity.
The Effect of Tourism to Transnational and Conventional Crimes in Nusa Penida, Klungkung - Bali Mertha, I Ketut; Swardhana, Gede Made
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.434.34-43

Abstract

Not all tourism has a positive impact sometimes have a negative impact. Events about tourists as victims of crime is also a lesson for us, but not infrequently also the tourists who visit Bali also there is a crime for the sake of survival and life. Many cases that happened, such as cases of money changer money changerSabtu February 4, 2017 and the cases that occurred Police resort of Klungkung area that also oversees Nusa Penida such as crime theft motor, gold theft, porn video penggugah, and others. In addition to the negative impacts found above, tourism is particularly vulnerable to transnational crime issues that not only undermine the existing tourism but have penetrated the international region. This research is important as a crime prevention effort in Klungkung Bali, and especially in Nusa Penida. By knowing the frequency of transnational crime and conventional crimes that occurred in the Klungkung Polreschief, Bali and the influence of tourism visits with crimes that occurred in the Klungkung Police area, especially in Nusa Penida can be seen the development of crimes that occurred and efforts to overcome them. This research uses criminological juridical approach, which is analytical descriptive with unstructured interview technique and processed and analyzed with qualitative analysis model. Data is processed and analyzed by systematically arranging data, identified, categorized or classified, connected between one data with other data, interpretation to understand the meaning of data in social situations, and then done the interpretation from the researchers perspective after understanding the overall data quality.
KEDUDUKAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Prasetya, Ketut Wahyu; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena setiap orang tidak beralah sebelum adanya putusan pengadilan. Maka pembuktian sebagaimana termuat dalam KUHAP memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat terang sehingga hakim menjadi yakin untuk membuat putusan. Adapun salah satu alat bukti dalam KUHAP ialah ahli. Maka menjadi penting untuk membahas siapa saja yang dapat menjadi ahli dalam pembuktian. Setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. Sedangkan dibidang kedokteran yang berhak memberikan keterangan ahli adalah ahli kedokteran kehakiman, sedangkan dokter lainnya yang bukan ahli kedokteran kehakiman kalau diberikan secara tertulis adalah alat bukti surat dan kalau diberikan secara lisan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia baik secara teoritis maupun praktek. Sehingga yang diperlukan adalah interprestasi hukum yang akan dilakukan dengan metode hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, jadi keterangan ahli dapat sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim. Yang dapat dipakai ahli pada pemeriksaan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. The process of proof in criminal procedural law in Indonesia has a very important position, because everyone does not act before a court decision is made. So the evidence as contained in the Criminal Procedure Code has a very important role to make clear so that the judge becomes convinced to make a decision. One of the pieces of evidence in the Criminal Procedure Code is an expert. So it becomes important to discuss anyone who can be an expert in proof. Everyone who has special expertise or knowledge, whose special expertise and knowledge has a relationship with a particular case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony. Meanwhile, in the field of medicine, the one who has the right to provide expert testimony is an expert in judicial medicine, while other doctors who are not judicial medicine experts if given in writing are documentary evidence and if given orally at court is evidence of witness testimony. This study aims to clarify the position of the expert as one of the evidences in criminal procedural law in Indonesia, both theoretically and practically. So what is needed is a legal interpretation that will be carried out by the normative legal method. From this research, the information given by an expert can make a criminal event, so the expert's statement can be used as evidence to convince the Judge. What can be used by an expert in an examination in criminal procedural law in Indonesia is anyone who has special expertise or knowledge, in which his expertise and special knowledge are related to a certain case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony.
LEGALISASI TINDAKAN ABORTUS AKIBAT PERKOSAAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT pradnyani paramitha, anak agung istri; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakam pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan manusia karena kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya kehamilan akibat perkosaan.Tindakan aborsi dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan incest dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu masalah bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan berdasarkan peraturan di Indonesia dan bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perkosaan incest berdasarkan hukum pidana adat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan dalam hal ini perkosaan incest jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dan pidana adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana terdapat suatu konflik norma antara KUHP yang didukung oleh hukum pidana adat yang melarang tindakan aborsi akibat perkosaan khususnya incest dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini adalah legalisasi tindakan aborsi di dalam KUHP dilarang karena dianggap menghilngkan nyawa sedangkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanannya juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana adat, tindakan aborsi dilarang serta dikenakan sanksi adat sesuai peraturan atau awig-awig di suatu desa. Kata Kunci : Aborsi,Perkosaan Incest,Hukum Pidana Adat ABSTRACT Abortion is a deliberate abortion by human beings due to an unwanted pregnancy, one of which is pregnancy due to rape. Abortion is prohibited in the Criminal Code (KUHP) whereas in Law Number 36 Year 2009 Concerning Health and its Implementation Regulations exclude abortion due to rape. In this case the act of abortion was carried out due to incest rape and will be reviewed based on customary criminal law. So in this case there is a problem how the legal legalization of abortion due to rape based on regulations in Indonesia and how the legal review of incest rape is based on customary criminal law. This writing has the aim to know and understand how the legal legalization of acts of abortion resulting from rape in this case rape incest when viewed from regulations in Indonesia and traditional law.The research method used is a normative research method that is research focused on examining the application of rules or norms in positive law as a consequence of the choice of legal issues by using data obtained from library research which are then compiled, explained, and analyzed by giving conclusions. So the conclusion of this writing is the legalization of abortion in the Criminal Code is prohibited because it is considered to cost lives while in the Health Act and its Implementation Regulations also prohibit acts of abortion but exclude based on medical emergencies and pregnancy due to rape. If reviewed based on customary criminal law, abortion is prohibited and is subject to customary sanctions in accordance with regulations or awig-awig in a village. Keywords: Abortion, Incest Rape, Customary Criminal Law
PENANGGULANGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG Keristiawan, Putu Agus; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest) dan sekaligus untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Buleleng terkait dengan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (Incest). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest), yaitu faktor internal (faktor biologis dan faktor moral) dan faktor eksternal (faktor ekonomi dan faktor pornografi). Adapun upaya penanggulangan kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga (incest) yang dilakukan oleh pihak polres Buleleng, yaitu berupa upaya pre-emtif (edukasi), upaya preventif (isnpeksi), dan upaya refresif (pemberian saknsi). Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Anak, Incest. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the factors causing the perpetrator to commit child sexual violence in the family sphere (incest) and at the same time to find out the coping efforts made by the police, in this case the Buleleng Police, related to child sexual violence in the family sphere (Incest). The research method used in this research is empirical research method. The results showed that there were two factors causing perpetrators of child sexual violence in the family sphere (incest), namely internal factors (biological factors and moral factors) and external factors (economic factors and pornographic factors). As for the efforts to overcome child sexual violence in the family sphere (incest) carried out by the Buleleng police, namely in the form of pre-emptive efforts (education), preventive efforts (inspection), and repressive efforts (provision of sanctions). Key Words: Response, Sexual Violence, Children, Incest.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR I Nengah Arya Sedana Yoga; Gde Made Swardhana; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya berusia 14 sampai 17 tahun. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak dan Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR I Gede Ardian Paramandika; I Ketut Mertha; Gede Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation Guidance inmates in Denpasar Penitentiary Class IIA aims to determine how the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA and determine the factors that become resistor in the process of implementing coaching Inmates in Prison Class IIA Denpasar. The results showed that the implementation of coaching Narapiadana in Denpasar Penitentiary Class IIA through future stages of the introduction of the environment, followed by the formation of religious awareness, legal awareness, intellectual, spiritual physical health coaching, and skill-building work has not been done to the fullest. Factors affecting the implementation of coaching prisoners in Denpasar Penitentiary Class IIA include lack of infrastructure, insufficient number of security officers, the number of prisoners who exceed prison capacity limited number of teachers, as well as a lack of interest in prisoners.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI Nyoman Ananda Try Saputra; Gde Made Swardhana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Bali merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terkena aksi terorisme terbesar yaitu bom Bali I dan II. Dibentuknya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak membuat teroris jera, serta belum menjamin perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini dilihat dari aksi terorisme yang selalu ada tiap tahun. Pada tahun 2018 meningkatnya aksi terorisme dimana terjadi 7 aksi terorisme dibandingkan tahun 2017 terjadi 5 aksi terorisme. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui apa motif-motif yang mendasari dilakukan tindak pidana terorisme dan bagaimana upaya penanaggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Provinsi di Provinsi Bali oleh Polda Bali, FKPT Provinsi Bali, Desa Adat Kuta dan Desa Adat Renon yang terkena dampak langsung dari bom Bali I dan II. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan secara kriminologi. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Motif-motif yang sering mendasari dilakukannya tindak pidana terorisme di Indonesia adalah radikalisme, dalam kasus bom Bali I dan II motif yang digunakan merupakan radikalisme yang dimana bersumber pada faktor agama dan sosial politik. Adapun upaya-upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Provinsi Bali oleh Polda Bali, FKPT Provinsi Bali, serta Desa Adat Kuta dan Desa Adat Renon yang terkena dampak langsung aksi terorisme bom Bali I dan II baik secara preventif maupun represif. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari setiap instansi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme baik itu faktor sumber daya manusia, dana, aturan dan masyarakat. Kata Kunci : Kriminologi, Radikalisme, Terorisme
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Lidya Permata Dewi; Gde Made Swardhana; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Eksploitasi Seksual Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak” yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan mengetahui pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi seksual. Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dan (2) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.An/2012/PN.DPS. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kejadian yang terjadi di lapangan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI JALAN BY PASS NGURAH RAI NUSA DUA) Gusti Agung Adi Pramana; Gde Made Swardhana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak sangatlah meresahkan masyarakat dalam kasus ini membuktikan bahwa tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang berada dalam keadaan ekonomi yang rendah tetapi juga orang yang berada dalam keadaan tingkat ekonomi yang tinggi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak dan upaya penanggulangannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembunuhan adalah faktor internal yakni faktor kesalahpahaman, faktor emosi yang labil. Faktor rendahnya budi pekerti, dan faktor rendahnya iman dan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor pemakaian alkohol, faktor terlantarnya anak-anak, faktor lingkungan keluarga dan faktor kedudukan keluarga. Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak adalah upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Pembunuhan, anak
Co-Authors A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat Abda Ivonne Gloria Dangga Aditya Peramana Maheztra Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Bagus Gede Brahma Putra Cintya Dwi Santoso Cangi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Indra Dewi Diah Ratna Sari Hariyanto Dian Barry Wahyudi Dio Feri Pabaruno Dipratama, I Putu Eka Dwi Pusparini Eviera Riza Indriani Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Gusti Agung Adi Pramana Gusti Arya Dharma Kusuma Gusti Ayu Cindy Permata Sari Hariyanto, Diah Ratna Sari Hermon N. H. Hutasoit I Gede Ardian Paramandika I Gede Krisnata I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Angga Satya Pardidinata I Ketut Mertha I Ketut Mertha I Ketut putra, I Ketut I Ketut Rai Setiabudhi I Komang Oka Wijaya Kusuma I Made Ardana I Made Santiawan I Made Suryantara Widi I Made Walesa Putra I Nengah Arya Sedana Yoga I Nyoman Sukandia I Putu Asajania I Putu Budi Arta Yama I Wayan Brahmana Putra Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Surya Darmajaya Jeremia Reynovan Kadek Bela Rusmawati Hanaya Kadek Derik Yunita Sari Kadek Velantika Adi Putra Keristiawan, Putu Agus Kevin Ryadi Saragih Komang Ayu Dina Maylina Komang Prawira Nugraha Lidya Permata Dewi Luh Nia Sasmita Made Lia Pradnya Paramita Made Satria Wibawa, Made Satria Made Supartha Mardiyah . Muliawan, I Kadek Krisna Ni Kadek Dwi Apriani Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Galuh Dwi Safitri Ni Made Indah Gayatri Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Juniasih Ni Putu Nugrahaeni Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari Ni Wayan Riska Anggreni Nina Khadijah Maulidia Nyoman Ananda Try Saputra Nyoman Bela Putra Atmaja Pande Putu Mega Rahma Wulandari pradnyani paramitha, anak agung istri Prasetya, Ketut Wahyu Purwani, Sagung M.E. Putu Ami Febriyanasia Putu Ayu Mirah Permatasari Putu Jayanti Adelia Masridewi Putu Kartika Sastra Rahmawati Angelica Revi Septiana Resta, Ngurah Wahyu Ryan Gabriel Siregar Sagung Putri M. E. Purwani Setianti, Ni Kadek Dwi Febi Sri Rahmi Syahruddin Veronica Novinna Vinshi, Vedro Julio Wawan Edi Prastiyo Wayan Satria Pramana Putra Wayan Suardana Wenty Valda Estrada Pakpahan Yanuar Agung Sudjateruna Yeremia Toga Sinaga Yudi Gabriel Tololiu Yudik Putra