Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studia Legalia Recht Studiosum Law Review
Hamdi, Saiful
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI ERA DEMOKRASI KONTEMPORER Hamdi, Saiful
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era demokrasi kontemporer, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu di era kontemporer. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder mengenai penegakan hukum pemilu dan kemudian dianalisis berdasarkan demokrasi kontemporer dengan silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang cukup berarti, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga perkembangan teknologi yang pesat, lemahnya penegakan hukum pemilu, dan sebagainya, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang tidak kalah krusial dalam menghadapi tantangan teknologi, Bawaslu perlu memperkuat keamanan data dan infrastruktur informasi dan teknologi, proaktif menangani disinformasi dan hoax, mengatur dan mengawasi kampanye di media sosial, serta mengembangkan sistem pelaporan digital untuk memantau politik uang, sehingga diharapkan Bawaslu dapat memastikan proses pemilu di Indonesia berlangsung secara bersih, adil, dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia di era kontemporer yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.
Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Asset Terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen Sebagai Alat Bukti) Hamdi, Saiful; Aida Riziatul Zahra; Safitri Ramadhani
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18741

Abstract

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui NCB Asset Forfeiture telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengotimasi penerapan NCB Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara undercover masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai unlawfull legal evidence yang tidak memenuhi pembuktian yang relevant, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence.
Co-Authors Aida Riziatul Zahra Safitri Ramadhani