Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELABELAN HARMONIS GANJIL PADA GRAF 2S_n 〖(C〗_4,n) Zulfi Amri; Ardina Aulia; Army Syella; Harisma Pratamal; Safitri Ramadhani; Chairunnisa ,
EDUTECH Vol 4, No 1 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.595 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v4i1.1952

Abstract

Graf G = (V,E)  dengan V merupakan suatu himpunan simpul yang tidak kosong dan E merupakan suatu himpunan busur yang boleh kosong. Setiap graf yang dapat diberi pelabelan harmonis ganjil disebut dengan graf harmonis ganjil yaitu graf dengan fungsi  yang bersifat injektif sedemikian sehingga menginduksi suatu fungsi  yang bersifat bijektif,  didefinisikan oleh                                dan fungsi  merupakan fungsi pelabelan harmonis ganjil dari graf tersebut. Graf  adalah graf yang dibentuk dari k graf lingkaran  dengan dua simpul pusat persekutuan  dan . Pada makalah ini akan ditunjukkan bahwa graf     memenuhi sifat pelabelan harmonis ganjil sedemikian sehingga graf  adalah graf harmonis ganjil.Kata kunci: pelabelan harmonis ganjil, graf  
Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Asset Terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen Sebagai Alat Bukti) Hamdi, Saiful; Aida Riziatul Zahra; Safitri Ramadhani
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18741

Abstract

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui NCB Asset Forfeiture telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengotimasi penerapan NCB Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara undercover masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai unlawfull legal evidence yang tidak memenuhi pembuktian yang relevant, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence.