Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EKSISTENSI AMIL ZAKAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS SUMATERA UTARA Harahap, Pangeran
At-Tafkir Vol 12 No 1 (2019): Vol. 12 No 1 Juni 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/at.v12i1.1044

Abstract

Zakat dalam konsep ajaran Islam, selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam yang kaya, juga merupakan sebagai salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, ajaran Islam menetapkan satu perangkat pengelola yang harus bertindak secara profesional yang diberi nama dengan Amil Zakat. Di Mesjid Ikhlashiyah telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terkategori profesional sebab legalitasnya dari pejabat yang berwenang. Pada saat penelitian ini dilakukan tahun 2016 Jumlah muzakki yang menjadi penyedia modal bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dalam istilah penelitian ini adalah berjumlah sebanyak 398 KK dengan jumlah personalnya sebanyak 1.605 orang. Jumlah dana zakat yang terhimpun dalam bentuk beras sebanyak 1.987,20 kg dan dalam bentuk uang sebesar Rp. 37.718.300,-. Jumlah asnaf zakat yang tercatat dalam catatan Amil Zakat sebanyak 159 orang, 133 orang di antaranya mustahik dalam kategori fakir dan miskin. Masing-masing fakir dan miskin memperoleh bagian dalam bentuk uang sebesar Rp. 237.250,- yang digenapkan dari jumlah sebelumnya Rp. 237.222,-. Sedangkan  dalam bentuk beras masing-masing memperoleh sebesar 12,50 Kg. Dampak ekonomi dari pengelolaan zakat oleh Amil Zakat Masjid Ikhlashiyah bagi para asnaf zakat yang tergabung di dalam kelompok fakir dan miskin dengan bagian yang diperoleh oleh masing-masing mereka adalah dibagi kepada dua. Pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak punya kegiatan dagang melainkan hanya sebagai konsumer saja, dapat membantu untuk keperluan berhari raya keluarganya ditambah dengan penambah bagi persediaan pangan mereka. Kedua, bagi fakir dan miskin yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan, bagian zakat mereka itu dapat dipergunakan untuk menambah modal untuk memajukan usahanya dan karenanya meningkat kesejahteraan ekonominya.
KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI SITUS BELANJA ONLINE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Ridwan, Muhammad; Harahap, Isnaini; Harahap, Pangeran
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Vol 3 No 2 (2018): Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.963 KB) | DOI: 10.32505/v3i2.1241

Abstract

This study aims to determine the relationship between purchasing decisions, products, prices, services and risks to consumer consumption behavior in Islamic economic perspective The study will observe Lazada Application Users in Medan. The method used is a quantitative approach using multiple linear regression analysis, with statistical tests. The study found that partially there is a relationship of purchase decision to consumptive behavior by 2.013 or 20.13%. Product to consumptive behavior by 2,137 or 21,37%. Price to consumptive behavior by -2.637 or -26.37%. Service to consumptive behavior by 2,893 or 28,93%. Risk to consumptive behavior by 2.043 or 20.43%. Partially there is a relationship between purchasing decisions, products, prices, services and risks to consumer behavior.
PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN kusnan, kusnan; Harahap, Pangeran
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7006/attafahum.v3i2.11899

Abstract

In the regulation of wali adhal, stated that by the condition of wali adhal or reluctance, the wali hakim then just can subtitute to be a wali nikah after the decision made by religious court, in office of religious affairs it was found 10 couples went far away from their true wali, in order that the guardian right goes to wali hakim. This legal research is conducted to figure out social phenomenon about legal implementation in society, it is qualitative research based on interview and document study, which of has purpose on finding the backround of the problem causing them to change the wali adhal to be wali jauh.The result shows that the cause which makes the couple change the status of wali adhal to be wali jauh are: (1) The understanding of couple about aloping; (2) Community culture about eloping followed by couples; (3) The couple do not understand the procedure of wali adhal; (4) The couple have too short time and no enaugh money to get married.