Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Vokasi Indonesia
Prasetiyo, Hari
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI SEKTOR KEHUTANAN Prasetiyo, Hari; Tanjung, Kurnia Togar P.; Jordan, Jeremy
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forest and land fires, especially on peatlands that often occur in Indonesia, have a huge negative impact both for the environment and for the community. The enforcement of civil law to obtain compensation for damages to the environment and the community must be obtained. The basic use of civil liability through absolute responsibility can be made for activities or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. The basic use of civil liability through strict liability can be made for activities or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. In practice, however, it is not necessarily that the polluter can fulfill their compensation fully because there are insolvency problems. Environmental insurance can overcome these problems with the risk transfer mechanism. The issuance of PP no. 46 of 2017 on Economic Instruments provides a way for the implementation of environmental insurance in Indonesia. This research is conducted through a normative juridical method by looking at legal materials that have binding legal force such as legislation.
TINJAUAN HUKUM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO TERHADAP BEBERAPA PEKERJA BEBAS TERTENTU Prasetiyo, Hari; Imadudiin, Shariif
Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 7, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research reviewed on the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 on Norms of Net Income Calculation of several specific self-employment. The discussions in this research included discussion on the arrangement in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 towards Profession of Taxpayer like Writer, Notary, and Doctor and the implementation of the regulation based on the principle of legal certainty towards Taxpayer of Writer, Notary, and Doctor. The research method used in this research is in the form of normative-juridical research with descriptive-analytic research type. On the implementation of the Regulation of the Director General of Tax No. PER- 17/PJ/2015, there are two problems which are the differences of interpretation in the regulation between Directorate General of Taxes and the Primary Tax Office which resulted in issuing a press release and a circular relating to the problem. The second problem is the ignorance of the taxpayer regarding the regulation. The first problem on the implementation of the regulation will be reviewed by the principle of legal certainty in the tax law. The result in this thesis is that the arrangement on Norms of Net Income Calculation towards Taxpayer of Writer, Notary, and Doctor Profession has been regulated in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 based on their Business Field Classification. Moreover, there is a legal uncertainty in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-17/PJ/2015 caused by a circular letter related to the regulation.
Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19 Ariefandi, Zulfi; Prasetiyo, Hari; Ansari, Teuku Syahrul
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2858

Abstract

Akuntabilitas menimbulkan peran penting antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Paradigma baru administrasi publik hadir dengan merumuskan serangkaian cita-cita dan praktik yang terkait dengan nilai dan norma tertentu dalam melaksanakan akuntabilitas pelayanan publik. Lebih khusus pokok permasalahan dalam tulisan ini yang akan dibahas ialah mengenai upaya akuntabilitas pemerintah dalam melakukan diskresi pada masa pandemi Covid-19. Metode yang akan digunakan untuk menyusun makalah ini adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (stаtue аpproаch) dengan menelusuri dokumen-dokumen akademik di bidang hukum dan administrasi publik yang relevan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa penanganan pandemi dan pengambilan kebijakan pada masa pandemi Covid-19 kurang transparan dan tidak berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak secara bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip umum manajemen yang baik. Akuntabilitas menimbulkan peran penting antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang) Asmono, Ari; Prasetiyo, Hari
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5108

Abstract

Salah satu perwujudan kebijakan otonomi daerah, daerah dalam hal ini pemerintahnya diberikan hak untuk untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah luar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan ini tercantum didalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Diundangkannya undang-undang tersebut sebagai langkah konkrit otonomi daerah yang diberikan pusat kepada daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan hubungan internasional baik dalam hal ini membuat perjanjian maupun melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri. Adapun diantara sekian banyak bentuk kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak di luar negeri, salah satunya adalah kerja sama kota kembar atau yang biasa dikenal dengan istilah sister city. Kerja sama ini contohnya dilakukan oleh Pemerintah Surabaya dengan Kota Kitakyushi dengan didasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangn. Adapun implementasi Kerja sama kota Surabaya dengan Kota Kitayushu tertuang dalam MOU sebagaimana dibuat dengan persyaratan yaitu harus didalam bingkai hukum nasional pada negara tersebut khusunya dalam bidang lingkungan hidup. Implementasi kerja sama antara Surabaya dan Kitakyushu yang dilakukan dalam bidang lingkungan hidup, beberapa diantaranya adalah pengelolahan kembali limbah, serta bantuan dari pihak Kitakyushu kepada Surabaya dalam menanggulangi persoalan sampah
Co-Authors Ansari, Teuku Syahrul Ari Asmono, Ari Ariefandi, Zulfi Imadudiin, Shariif Jordan, Jeremy Tanjung, Kurnia Togar P.