Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PELANGGARAN HAM TERHADAP KASUS SENGKETA DI PULAU REMPANG Togatorop, Faris Meode; Situmorang, Lamhot
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7203

Abstract

This research analyzes the dispute that occurred on Rempang Island. The problems in Rempang Island show the interests between indigenous people, the government and the private sector due to the unclear ownership status of the island. Not only does it create legal uncertainty, but this conflict also provides a reason for a number of human rights violations. The purpose of this research is to provide information and understanding related to the conflict and legal challenges faced and to find out how the status of land on Rempang Island and know the conflicts that occur. The juridical-normative approach focuses on analyzing data derived from primary and supporting legal sources. The data was collected through the literature method, then analyzed qualitatively. The results show that Rempang Island is actually a customary land that has been inhabited by Indigenous Peoples for a long time. However, their rights and wishes are not in line with the Government's development agenda, resulting in complex legal conflicts. Penelitian ini menganalisis tentang sengketa yang terjadi di Pulau Rempang. Permasalahan di Pulau Rempang menunjukkan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan swasta akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau. Bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga memberi alasan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan konflik dan tantangan hukum yang dihadapi serta untuk mengetahui bagaimana status tanah di Pulau Rempang dan mengetahui konflik yang terjadi. Melalui pendekatan yuridis-normatif berfokus pada analisis data yang berasal dari sumber hukum utama dan pendukung. Data tersebut dikumpulkan melalui metode kepustakaan yang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Rempang sejatinya merupakan tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama waktu yang sudah berlangsung lama. Namun, hak dan keinginan mereka tidak searah dengan agenda pembangunan Pemerintah, sehingga menghasilkan konflik hukum yang kompleks.
REKLAMASI PASCA TAMBANG PADA USAHA PENAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN LEBONG Utami, Sarah Dian; Anisah, Alfiyah Nur; Naufal, Askar Fansy; situmorang, Lamhot; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7924

Abstract

Reklamasi pasca tambang pada usaha penambangan emas merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan reklamasi dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya di Kabupaten Lebong, yang dikenal memiliki potensi tambang emas. Reklamasi pasca tambang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi untuk memulihkan fungsi lahan pasca tambang. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong, yang memiliki izin usaha pertambangan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di beberapa titik lokasi di daerah tersebut. Namun, analisis lebih lanjut akan menilai apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai pentingnya penerapan reklamasi pasca tambang dalam rangka menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Lebong. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan reklamasi, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan pengawasan terhadap implementasi reklamasi di wilayah tersebut.
Expert System Mediagnosa Hama On Phon Oil With Certainty Factor Method Situmorang, Lamhot; Riandari, Fristi
Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing Vol. 2 No. 2 (2020): Computer Networks, Architecture and High Performance Computing
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/cnapc.v2i2.416

Abstract

The process of palm oil culture is influenced by various factors, one of which is the pest and disease factors. Generally the problem of farmers differentiating pests and diseases, this is dyed most of the farmers lack information and rely on the experience of other farmers to overcome the existing pest and disease problems. In handling pests and diseases, it is necessary to have a farmer consilant who is able to diagnose pests and diseases on oil palm trees. In this study, an expert system for diagnosing pests and diseases in palm tree plants, as well as providing various solutions for pests or diseases. The method used in this expert system is the Certainty Fators method. Certainty Method The factors was chosen because this method is suitable in the process of determining the identification of pests and diseases and the result of this application is the percentage of the system. The percentage is influenced by the CF value obtained from the system, the percentage of expert system consultations is taken from the highest yield as an alternative to other pests or diseases that attack oil palm tree crops.