Naufal, Askar Fansy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERAN MAHASISWA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Naufal, Askar Fansy; Perdana, Rizky Rian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i10.6422

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal.Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap HAM. Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum dan ham di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap HAMPenelitian ini menggunakan metode. Penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang ada serta penerapannya dalam praktik. Rendahnya kesadaran HAM ini masih menjadi masalah di sekitar kita yang terjadi pada individu dan dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Kepetuhan terhadap hukum juga menjadi alasan rendahnya kepedulian terhadap ham. Mahasiswa di Indonesia telah lama dikenal sebagai agen perubahan sosial yang memainkan peran vital dalam berbagai gerakan sosial, politik, dan hak asasi manusia (HAM). Sistem hukum Indonesia sering kali dianggap masih lemah dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya. PPeran mahasiswa dalam isu global HAM sangat signifikan dan mencakup berbagai bentuk aksi, mulai dari kampanye solidaritas internasional, partisipasi dalam forum global, hingga kolaborasi dengan organisasi HAM internasional.
REKLAMASI PASCA TAMBANG PADA USAHA PENAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN LEBONG Utami, Sarah Dian; Anisah, Alfiyah Nur; Naufal, Askar Fansy; situmorang, Lamhot; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7924

Abstract

Reklamasi pasca tambang pada usaha penambangan emas merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan reklamasi dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya di Kabupaten Lebong, yang dikenal memiliki potensi tambang emas. Reklamasi pasca tambang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi untuk memulihkan fungsi lahan pasca tambang. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong, yang memiliki izin usaha pertambangan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di beberapa titik lokasi di daerah tersebut. Namun, analisis lebih lanjut akan menilai apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai pentingnya penerapan reklamasi pasca tambang dalam rangka menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Lebong. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan reklamasi, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan pengawasan terhadap implementasi reklamasi di wilayah tersebut.