Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Tobarasi, Indrawan
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe Tobarasi, Indrawan
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.403

Abstract

Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kabupaten konawe dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat faktorfaktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara terhadap stakeholder dan data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi armada dan alat tangkap ikan yang belum memadai, terbatasnya modal kerja nelayan untuk memenuhi kebutuhan operasional tangkap, dan terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran hasil tangkap sangat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan permasalahan tersebut maka alternatif kebijakan perikanan dapat dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten konawe, antara lain: (1) Pengembangan modernisasi teknologi bagi nelayan melalui bantuan program modernisasi/ motorisasi alat tangkap, dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan teknologi dan pembinaan keterampilan, (2) Pengembangan sistem permodalan bagi nelayan melalui program bantuan permodalan bagi nelayan; dan (3) Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran melaui pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pembentukan tempat pelelangan ikan disekitar desa nelayan.
KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE Fadli, Andi Muh. Dzul; Tobarasi, Indrawan; Rusba, Komeyni
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3169

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah dilaksanakan secara serentak sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Secara filosofis, pilkada serentak dilaksanakan untuk mengefisiensikan anggaran, menekan pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices) serta meminimalisir gejala sosial-politik dari adanya pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah berdasarkan periode akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Berangkat dari fenomena persentase kemenangan para petahana di berbagai kontestasi pilkada 2018, maka menarik dikaji untuk memaknai faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan para petahana tersebut. Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur terutama yang bertalian dengan pengoperasian bentuk-bentuk kekuasaan dalam perspektif teori kubus kekuasaan (the powercubetheory).Penulis mengumpulkan danmereview literatur kontemporer yang relevan dengan fenomena yang dikaji secaradialektis dengan cara melakukan reviewdan menganalisisnya secara kritis atasberbagai sumber literatur yang terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana, yakni:Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (visible power)ialahkesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai investasi politik. Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi(hidden power) ialah politisasi birokrasi melalui mobilisasi aparatur sipil negara, monopoli dukungan partai politik, dan kooptasi terhadap penyelenggara pemilu. Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), melalui peranan pemuka agama dan pemangku adat untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi merupakan modalitas politik petahana sebagai konsekuensi dari stratifikasi sosial-masyarakat.
Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Yaumil, Yaumil; Tobarasi, Indrawan; Darmanto, Darmanto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i11.5910

Abstract

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis manajemen pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, (2) Mengidentifikasi faktor pendukung peningkatan pendapatan daerah, dan (3) Mengevaluasi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam pengelolaan pajak daerah dari berbagai aspek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari pejabat Badan Pendapatan Daerah dan staf terkait. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari 2018 hingga 2023 tidak pernah mencapai target, meskipun pendapatan tahunan mengalami peningkatan. Pengelolaan pajak daerah berjalan baik dengan penerapan lima siklus, yaitu: identifikasi pendapatan, administrasi, koleksi, pencatatan, dan alokasi pendapatan. Faktor pendukung pengelolaan pajak daerah mencakup regulasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, struktur organisasi, komitmen, dan konsistensi. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun manajemen pengelolaan pajak daerah sudah efektif, peningkatan target pendapatan belum tercapai, dan diperlukan upaya intensifikasi serta ekstensifikasi untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Co-Authors Darmanto Darmanto Fadli, Andi Muh. Dzul Komeyni Rusba Yaumil, Yaumil