Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Journal of Public Representative and Society Provision
Datau, Rahmat
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Datau, Rahmat; Hairan, Hairan
Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v2i2.700

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pajang pantai sekitar 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Daerah sebagai wilayah yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memberikan kepada daerah untuk dapat melakukan pengelolaan wilayah pesisir karena potensi yang sangat besar. Selain potensi sumber daya alam juga potensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan berperan sebagai subyek bukan sebagai obyek. Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat pesisir tersbeut sebagai bentuk akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat. Indonesia as an archipelagic country which has coastline about 81,000 km and has enormous potential to be developed and empowered.Locality as regions based on the Law have the authority to manage resources in their respective regions. In accordance with mandate of Law Number 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, giving regions to be able to carry out management of coastal areas because of its enormous potential. In addition to the natural resources potential, there is also the human resources potential  that directly involved in the coastal areas management and acting as subjects not as objects. Local governments also need to pay attention to the conflict potential and customary law that prevails in these coastal communities as accommodation from the community social response to the made local regulations.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA Hairan, Hairan; Datau, Rahmat
Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v3i1.907

Abstract

Kebijakan pemerintah kita dalam membuat aturan hukum yang didalamnya memasukkan sanksi pidana, seperti penyerobotan atas tanah yang diatur dalam KUHP masih terlalu sempit, khususnya pada penyerobotan. Lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah baik yang diakui berdasarkan hukum nasional berupa bukti surat-surat sampai pada seripikat hak atas tanah, termasuk pengakuan terhadap tanah adat. Sehingga konsep perbuatan pidana ?menduduki? atas lahan atau tanah yang kepemilikannya oleh masyarakat atau orang perseorangan belum diatur, karena penyerobotan difokuskan pada memasuki pekarangan. Istilah menduduki ini dianggap lebih tepat, karena tanah tersebut luas dan bukan dalam sekedar pekarangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah. Sedangkan Pasal 263, 264, 266,  KUHP yang berhubungan dengan pemalsuan surat-surat hak atas tanah, demikian juga pasal 385 KUHP yang mengandung unsur penggelapan  atas benda tak bergerak. Formulasi seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tanah bukan hanya dimiliki perorangan, badan hukum, melainkan juga tanah adat atau hak ulayat sepanjang hukumnya atau masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Tentunya hal ini didorongkan dari adanya amanat yang terdapat pada pasal 18 huruf B Undang-Undang  Dasar 1945.
Legal Review of Unlawful Acts in Internet Purchase Transactions (E-Commerce) Based on the Civil Code Datau, Rahmat
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v4i2.549

Abstract

The advancement of information technology has significantly transformed the structure of community activities, particularly in the trade sector. Many individuals engaged in sales now utilize digital platforms for marketing, making the process more efficient and profitable. Traditional physical shops are gradually being replaced by online commerce. However, this rapid development also brings challenges, particularly in the form of unlawful acts that may harm other parties. Therefore, a legal solution is necessary to address, prosecute, and enforce the law in the electronic commerce sector. This is essential to ensure legal certainty for business actors and to resolve legal violations fairly and systematically. The background of this study refers to several legal frameworks, namely Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), the Civil Code (KUHP), and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research aims to serve as a valuable reference for the public to actively participate in e-commerce with a clear understanding of their rights and obligations. Furthermore, the study is expected to assist law enforcers in preventing, handling, and taking legal action against civil law violations by digital business actors. The results highlight the ongoing need for systematic efforts to educate the public comprehensively about e-commerce transactions and their legal protection through relevant laws, especially the UU ITE, KUHP, and Consumer Protection Law.
Co-Authors Hairan, Hairan