Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konstruksi Aktor dalam Mencapai Harmoni Sosial di Tamilouw, Pulau Seram, Provinsi Maluku Sapulette, Alce Albartin
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 9 No. 3 (2021): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22500/9202131995

Abstract

Konflik Maluku 19 Januari 1999 berimbas pada keharmonisan hidup masyarakat Maluku secara universal. Akibatnya adalah, penduduk Maluku hidup tersegregasi pada komunitasnya masing-masing. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang tetap hidup harmoni dalam bingkai keanekaragaman, yakni masyarakat Negeri Tamilouw di Pulau Seram-Maluku. Keharmonisan sosial yang ditemui di Negeri Tamilouw yang multi etnis dan multi agama tidak terlepas dari peran aktor, dan cara kerja struktur sosial yang tersistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi aktor dalam bingkai keanekaragaman untuk mencapai harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Negeri Tamilouw. Pendekatan disiplin ilmu yang digunakan adalah sosiologi pengetahuan, dengan mengunakan teori konstruksi realitas Peter Berger dan Luckmann. Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan data, analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Harmoni sosial yang terjaga dalam masyarakat Negeri Tamilouw, Pulau Seram-Maluku, merupakan hasil kerja integrasi empat aktor utama yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah dan tokoh pemuda. Keempat aktor ini memiliki jejaringan atau ikatan simpul kepercayaan, strategi kerja dan aturan norma yang berlaku
Diversity of Content and Diversity of Ownership: Kapitalisme, Media dan Produksi Kebudayaan dalam Program Siaran Televisi (Tinjauan Sosiologi Tentang Kewajiban Pemenuhan Program Siaran Lokal Bagi Televisi Swasta Nasional di Kota Ambon) Sapulette, Alce Albartin; Ritiauw, Benico
KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi Vol 7 No 2 (2024): KOMUNITAS: JURNAL ILMU SOSIOLOGI
Publisher : Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/komunitasvol7issue2page104-115

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penerapan prinsip Diversity of Content dan Diversity of Ownership dalam program siaran lokal serta dampaknya terhadap proses produksi kebudayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif, riset ini diarahkan untuk menganalisis pembentukan ruang inklusif dalam praktik penyiaran lokal, bagaimana ia menjamin keberlangsungan demokratisasi penyiaran melalui program siaran yang mengakomodasi kepentingan daerah, serta dinamika ekonomi-politik media yang memungkinkan dan atau menghambat praktik penyiaran lokal di daerah. Riset ini menemukan bahwa penerapan Diversity of Content dan Diversity of Ownership belum dilakukan secara maksimal, terkhususnya pada lembaga penyiaran swasta Nasional. Tiga aspek mendasar yang digunakan untuk melihat pola representasi lokal ke-Daerah-an yakni pemenuhan standar minimal penayangan sebanyak 10% per hari, standar minimal 30 % penayangan konten lokal pada prime time, dan kehendak untuk memperbaharui konten secara berkala. Kata kunci : Diversity of Content, Diversity of Ownership, Program Siaran Lokal Abstract This research aims to maps the application of the principle of Diversity of Content and Diversity of Ownership in local broadcast programs and its impact on the cultural production. Using a qualitative approach, this research is directed to analyze the establishment of an inclusive space in local broadcasting practice, how in guarantees the continuation of broadcasting democratization through broadcast programs that accommodate regional interest, as well as media economic-political dynamics that allow and or hinder the practice of local broadcasting in the region. This research found that the implementation of Diversity of Content and Diversity of Ownership have not been done to the maximum, especially in national private broadcasting institutions. Three basic aspect use d to see the local representation patter to the region, namely the fulfilment of minimum standards viewing as much as 10%, standard minimum 30% local content viewing on prime time, and the will to update the content periodically. Keywords: Diversity of Content, Diversity of Ownership, Local Broadcasting Program
Reformulation of the Education System: Negotiating the Gap in Access to Education Through Strengthening Social Capital Capacity Sapulette, Alce Albartin; Ritiauw, Benico
Journal of Social Science and Business Studies Vol. 3 No. 2 (2025): JSSBS
Publisher : Yayasan Gema Bina Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61487/jssbs.v3i2.142

Abstract

The development of the education system in the 3T region has always been a never-ending discourse. Suboptimal development progress, limited access to basic infrastructure, and acute disparities that impact the quality of community education make the 3T region interesting to discuss in order to formulate various functional approaches to the community and regional context, as seen in Abio and Huku Kecil. Using qualitative research methods, this research prioritizes a community-based perspective as an option to formulate an adaptive and functional education system to the objective conditions of the community, by formulating social capital as a basic framework for developing an inclusive and bottom-up education system as an effort to reform the characteristics of the education system that tends to be top-down and direct rules. This research found that the activation of a community-based social approach that includes bonding social capital, bridging social capital, and linking social capital, functions to bridge various strategic educational needs through the active involvement of community members as networked subjects and forming a support system in the implementation of education. The span of regional control that hinders the redistribution of educational resources, without realizing it, frames the creative efforts of the community in overcoming the complexities inherent in itself.