Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Pupuk Hayati dan Pupuk NPK terhadap Pertumbuhandan Hasil Tanaman Bawang Merah  (Allium Ascalonicum L.) Putri, Rani; Sudiarso, Sudiarso
Produksi Tanaman Vol. 13 No. 07 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.protan.2025.013.07.06

Abstract

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksinya di Indonesia fluktuatif, menurun akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan yang menurunkan kesuburan tanah. Kombinasi pupuk hayati dengan pupuk NPK dapat meningkatkan produksi berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif pada tanah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh kombinasi pupuk hayati dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah serta mengetahui kombinasi terbaik untuk kedua jenis pupuk tersebut. Penelitian dilaksanakan di Lahan Tegalan Dusun Kasin, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan, sehingga terdapat 27 petak dengan total 8.100 tanaman. Perlakuan meliputi kontrol, NPK 100% dan 75%, serta pupuk hayati 150%, 100%, dan 50%. Variabel pengamatan mencakup panjang tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot segar umbi, jumlah umbi, bobot umbi kering matahari, persentase susut umbi, dan produksi per hektar. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan uji BNJ taraf 5% apabila terdapat pengaruh nyata. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada semua variabel pertumbuhan dan hasil bawang merah. Perlakuan terbaik untuk panjang tanaman adalah P1: NPK 100% (500kg/ha) + PH 150% (22,5 liter) dengan panjang 28 cm. Produksi terbaik per hektar dicapai oleh P1 dengan 14,294 t.ha-1, sementara kombinasi NPK 75% terbaik adalah P5: NPK 75% (375kg/ha) + PH 100% (15 liter) dengan hasil 12,105 t.ha-1. Penggunaan pupuk hayati yang dikombinasikan dengan pupuk NPK (anorganik) terbukti efektif mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan meningkatkan produksi bawang merah, menawarkan solusi berkelanjutan untuk praktik pertanian.  
FENOMENA KEHIDUPAN MULTI ETNIS DAN AGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL Putri, Rani
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i2.285

Abstract

Aceh Singkil merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan daerah multikultural, terdiri dari berbagai macam etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama. Kondisi masyarakat yang demikian rentan akan gesekan dan mengancam kerukunan masyarakat. Oleh karenanya membangun kesadaran sikap toleransi menjadi langkah terbaik mengatasi persoalan yang dapat memicu konflik. Penelitian ini akan mengkaji tentang makna toleransi masyarakat Aceh Singkil, menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Proses pengambilan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kelompok masyarakat, yaitu mayoritas dan minoritas, memiliki kesadaran sikap toleransi. Adapun makna toleransi bagi masyarakat Aceh Singkil adalah: (1) Menghargai dan menghormati, (2) Berkomunikasi, (3) Bersikap baik berdasarkan nilai-nilai agama, dan (4) Tidak mengganggu. Kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara kegiatan yang melibatkan nilai-nilai agama, didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan Kuhp Nasional 2023 terhadap Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara Pratama, Bima; Putri, Rani; Lestari, Sari
Legal Note Vol. 2 No. 1 (2026): Legal Note, January 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Kalibra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70716/legalnote.v2i1.196

Abstract

Corporate criminal liability for environmental crimes in Indonesia's mining sector has undergone fundamental transformation with the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023), effective 2026, which explicitly recognizes corporations as criminal law subjects—a departure from the colonial-era code that solely acknowledged natural persons (Saputera, 2025; Sianipar, 2025). This research analyzes the conceptual framework of corporate criminal liability under KUHP 2023 and its application to environmental crimes in the mineral and coal mining industry, which has been implicated in widespread ecological damage including air pollution, water contamination, and degradation of ecosystems across mining-intensive regions (Winarsa, 2022). Employing normative juridical methodology with statute, conceptual, and case approaches, the study systematically examines primary legislation including KUHP 2023, Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH), Law No. 3/2020 on Mineral and Coal Mining (UU Minerba), and Supreme Court Regulation No. 13/2016 on Corporate Criminal Procedures, alongside judicial precedents (Nurhasanah, 2021). Findings demonstrate that Articles 46-50 KUHP 2023 adopt vicarious liability doctrine, establishing three cumulative requirements for corporate liability: acts within business scope per articles of association, unlawful corporate benefit, and acceptance as corporate policy, with accountability extending to corporations, functional managers, order-givers, controlling parties, and beneficial owners (Kharisma, 2021; Saputro, 2021). Jurisprudence confirms application of polluter pays principle and strict liability in environmental enforcement, as evidenced in dumping cases involving hazardous waste disposal (Nurhasanah, 2021). However, implementation challenges persist, including structural corporate complexity obscuring liability subjects, inadequate law enforcement capacity in beneficial ownership identification, and regulatory disharmony between KUHP 2023 as lex generalis and sectoral environmental statutes as lex specialis (Winarsa, 2022). The study recommends expedited issuance of implementing regulations harmonizing KUHP 2023 with UU PPLH and UU Minerba, mandatory training for law enforcement on corporate liability doctrine, enhancement of evidentiary mechanisms including limited burden of proof reversal under UU PPLH, and establishment of proportional sanction guidelines under Article 118 KUHP 2023 considering environmental damage severity and corporate economic capacity, thereby ensuring effective deterrence and victim-centered justice in Indonesia's mining sector (Nurhasanah, 2021).