Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aspirasi
Natsir, Luthfi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2019 Luthfi Faisal Natsir Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.895 KB)

Abstract

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah landasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan dirancang oleh pemerintah guna terciptanya kesejahteraan sosial. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Depok harus sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ada pada tingkatan pemerintah yang lebih tinggi guna untuk mensingergikan atau menyelaraskan perencanaan pembangunan yang berfungsi untuk lebih menguatkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.542 KB)

Abstract

Kajian ini membahas tentang kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Depok. Permasalahannya di antaranya bahwa Kota Depok merupakan kota penyangga dari Provinsi DKI yang menjadi sasaran individu maupun kelompok urbanisasi yang cukup tinggi yang menjadikannya untuk menetap dan bertempat tinggal, maka dengan demikian meluasnya lingkungan kawasan kumuh di Kota Depok
Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan secara singkat tentang perubahan status Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan, hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semula dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan secara yuridis tersebut maka terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait unsur-unsur Perangkat Daerah dan kewenangan dari Kelurahan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN ZONA MERAH DI KOTA BANDUNG Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan Kota Bandung yang bersih, aman, dan tertib dari pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam menagani pedagang kaki lima di kawasan zona merah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat, berikut upaya-upaya untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah diawali dengan membentuk Satgasus yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag dan Satpol PP yang selanjutnya melakukan penertiban dan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu PKL dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan pelatihan dan pemberian modal, sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung meningkat kemampuan usahanya, yang sebelumnya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.
Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Natsir, Luthfi
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan secara singkat tentang perubahan status Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan, hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semula dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan secara yuridis tersebut maka terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait unsur-unsur Perangkat Daerah dan kewenangan dari Kelurahan.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SERVQUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN Natsir, Luthfi; panji; Tati Sarihati
aspirasi Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.153

Abstract

This study aims to analyze the application of SERVQUAL principles in public services in Indonesia through a literature review method. Data was collected by reviewing various national and international scientific articles indexed in Scopus and other reputable journals to identify gaps, developments, and practices in public service quality. The results of the analysis show: 1) tangibles emphasize the importance of modernizing facilities and infrastructure, 2) reliability focuses on the digitization of services, 3) responsiveness concerns accelerating response times through the use of technology, 4) assurance emphasizes improving competence and transparency of procedures, and 5) empathy highlights the importance of personal communication and humanistic attention. This study concludes that the application of SERVQUAL provides a comprehensive framework for understanding public service quality, while offering theoretical implications for the development of science and practical implications in the form of strategies to strengthen government services oriented toward public satisfaction. The limitation of this study lies in its literature-based nature, so further research is recommended to conduct empirical testing involving broader and more in-depth field data.
Co-Authors Panji Tati Sarihati