Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Legal Studies Journal Jurnal Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora
Wijaya, Temmy
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Wijaya, Temmy
KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/adab.v2i1.2859

Abstract

Artikel hasil penelitian ini membahas tentang hokum anti monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Dalam artikel ini ditemukan bahwa kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli, diantaranya: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha, diantaranya: oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci: Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha dan Tidak Sehat
KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Wijaya, Temmy; Zain, Diky Zehru; Anam, Khairul
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2895

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang hak kekayaan intelektual secara hokum. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual dalam system hokum nasional. Dalam sitem hokum nasional, HKI telah memiliki paying hokum yang kuat sebagai bentuk pengakuan Negara dan pemerintah terhadap kreativitas anak bangsa. Perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi HKI di Indonesia ialah UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merk. Sedangkan perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000, Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000.Kata Kunci: Kedudikan, HKI, dan Hukum Nasional
URGENSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENDIRIKAN BPR SYARIAH Wijaya, Temmy
JURNAL PROFIT Vol 3, No 2 (2019): Economic And Auditing
Publisher : Nurul Jadid University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/profit.v3i2.893

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency of the Regency / City Government in Indonesia to establish a Sharia Rural Bank in the era of regional autonomy in order to improve the standard of living of the people and increase the receipt of Regional Original Revenues (PAD). Before the birth of Sharia Rural Banks in Indonesia, the public was first familiar with the People's Credit Bank (BPR). According to Law No. 21 of 2008 stated that BPR is a conventional bank that in its activities does not provide services in payment traffic. Where conventional BPRs still apply interest systems in their operations.Sharia Rural Bank (BPRS) is a bank that conducts business activities based on Sharia principles in which its activities do not provide services in payment traffic. Law (UU) No. 21/2008 concerning Sharia Banks has specifically regulated the existence of Sharia Banks in Indonesia. The law complements and perfects Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998 which has not been specific so it needs to be specifically regulated in a separate Act. According to Article 18 of Law No. 21 of 2008, Sharia Banks consist of Sharia Commercial Banks and Sharia People Financing Banks.There are several objectives expected from the establishment of Sharia Rural Banks in the economy, especially in the regions (Regency / City), which are as follows:1. Improving the economic prosperity of Muslims, especially those in economically weak groups who are generally located in rural areas.2. Increase employment, especially at the sub-district level so as to reduce the flow of urbanization.3. Fostering the spirit of ukhuwah Islamiyah through economic activities in order to increase income per capita towards an adequate quality of life.4. To accelerate the rotation of economic activity, especially the real sector in the regions
PREFERENSI WADHIAH DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (STUDI DI KOPERASI SYARIAH NURI (KSN) JATIM CABANG KALIBARU) Wijaya, Temmy; Hikmah, Siti Nurul
JURNAL PROFIT Vol 2, No 2 (2018): Economics And Islamic Law
Publisher : Nurul Jadid University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/profit.v2i2.561

Abstract

Preferensi merupakan sesuatu yang berupa perangkat mental untuk mengarahkan individu pada pilihan tertentu, yang mana perangkat mental tersebut terdiri dari suatu campuran dari prasangka, harapan, perasaan, pendirian, rasa takut atau kecenderungan lainnya, dan kecenderungan tersebut disertai perasaan puas dan senang. Faktor-faktor preferensi mencakup beberapa pilihan rasional yaitu keadaan memilih sesuatu yang disukainya dan kontinuitas. Fokus masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong prefrensi masyarakat Desa Kebonrejo untuk menabung di Koperasi Syariah Nuri (KSN) JATIM Cabang Kalibaru dan keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan preferensi menabung masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana dalam mengumpulkan datanya, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data dalam penelitian yaitu  reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber.hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa preferensi menabung masyarakat Desa Kebonrejo di KSN JATIM Cabang Kalibaru cukup tinggi. hal itu dapat diketahui dari jumlah masyarakat yang semakin banyak menabung. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kualitas pelayanan, faktor religiusitas, dan faktor promosi.
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUKSI (STUDI PADA TAPE “WANGI PRIMA RASA” DI BINAKAL BONDOWOSO) Wijaya, Temmy; Maghfiroh, Ana
JURNAL PROFIT Vol 2, No 1 (2018): Islamic Business Ethics And Globalization
Publisher : Nurul Jadid University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/profit.v2i1.563

Abstract

Perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang dapat berkembang dalam berbagai produk, bertahan dan berdaya saing dengan perusahaan lainnya, termasuk pabrik Tape Prima Rasa. Penelitian ini fokus masalah pada Bagaimana proses pengembangan produk tape “Wangi Prima Rasa” dan  strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian yaitu  reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini : strategi pengembangan produk tape “Wangi Perima Rasa” meliputi beberapa tahap dari awal sampai finishing, melalui proses pengembangan tape dengan munculnya ide, pengembangan dan pengujian konsep produk. Strategi untuk meningkatkan daya saing diantaranya produk baru bagi dunia, lini produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, repositioning, pengurangan biaya. 
PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DAN PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Mukaromah, Ni’matul Fitria; Wijaya, Temmy
JURNAL PROFIT Vol 4, No 2 (2020): Economic Marketting
Publisher : Nurul Jadid University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/profit.v4i2.1621

Abstract

Conceptually, this research describes the structure between the perfect competition market and the imperfect competition market which is also seen from an Islamic perspective, which of course also talks about the structure of the perfect competition market and imperfect competition market, as well as several things about this. Market, which incidentally is a meeting place for buyers and sellers to carry out buying and selling transactions of goods and services, as well as a place for the community to meet the needs and drivers of the community's economy. There are various kinds of markets, for a broad picture the market is divided into perfect competition markets, and imperfect competitive markets in which there are still divisions such as monopolistic, monopolistic, and oligopolistic markets. A perfectly competitive market in which there are many sellers and buyers of similar goods. Meanwhile, the imperfect competitive market contains only one seller or a few sellers. In this report, some information is generated regarding the two types of markets, such as the meaning, differences in the perfect competition market and imperfect competition market, the advantages and disadvantages of perfect and imperfect competition markets, market mechanisms, etc. The data collection method used in this study was to collect data from related web literature studies
Pariwisata Halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Wijaya, Temmy; Nurbayah, Siti; Zahro, Fatimatus; Ningsih, Fitria
TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Vol 2, No 3 (2021): Pengembangan Teknologi dan Kesehatan di Lembaga Keagamaan
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782 KB) | DOI: 10.33650/trilogi.v2i3.3078

Abstract

Fenomena pengembangan pariwisata berbasis syariah kini telah menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan untuk masyarakat global. Oleh karena itu, dibutuhkan sedikitnya dua aturan yang mengaturnya. Kedua aturan tersebut berkaitan dengan syariah normatif dan peraturan yang mengatur implementasi secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pariwisata halal di Indonesia dalam hal Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini adalah tinjauan konseptual yang menggunakan metode penelitian literatur yang bersumber dari jurnal otoritatif, buku dan dokumen dan masih relevan dengan studi pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar permintaan publik untuk kunjungan pariwisata halal di Indonesia mengakibatkan perlunya regulasi normatif dan positif yang mengatur. Akhirnya, MUI mengeluarkan dan menetapkan nomor fatwa: 108 / DSN-MUI / IX / 2016 mengenai implementasi pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Secara keseluruhan, indikator pariwisata halal sesuai dengan Nomor Fatwa DSN-MUI: 108 / DSN-MUI / X / 2016 dan Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 2016 Kontennya hampir sama dan saling terkait satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah dalam penggunaan istilah "pariwisata syariah" dalam fatwa DSN-MUI sementara konten dalam peraturan regional (PERDA) menggunakan istilah "pariwisata halal".
Co-Authors Anam, M. Khairul Fatimatus Zahro, Fatimatus fitria ningsih Mukaromah, Ni’matul Fitria Nurbayah, Siti Siti Nurul Hikmah Zain, Diky Zehru