Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Sari, Yuli Nurmala
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Sari, Yuli Nurmala; Huroiroh, Ernawati
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9105

Abstract

Upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi kewenangan dalam hal penegakan keadilan. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Analysis of Standard Clauses in Online Loan Agreements in Indonesia Kumalasari, Dewi Ratih; Sari, Yuli Nurmala
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v5i2.4362

Abstract

Purpose: This study analyzes standard clauses in online loan agreements in Indonesia, which often cause injustice to consumers. The use of standardized clauses has become increasingly common in digital financial services, but these clauses are often one-sided, favoring the service providers over consumers. This issue can lead to significant legal and ethical concerns. Methodology/approach: This study uses a normative juridical research method with a literature study approach, reviewing relevant regulations, including Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK), along with other applicable consumer protection laws in Indonesia. By analyzing the current legal framework and court decisions, the research aims to uncover the practical implications of these clauses. Results/findings: The results indicate that standard clauses such as exoneration clauses, opaque fines, and misuse of personal data often disadvantage consumers by limiting their rights and withholding key information. Conclusions: The use of standard clauses in online loan agreements in Indonesia continues to create problems due to unequal rights and obligations between providers and consumers. Although regulations exist, weak enforcement and low consumer awareness limit effective protection. Limitations: Although the GCPL (Government Consumer Protection Law) has regulated the prohibition of harmful clauses, implementation in the field is still weak due to a lack of supervision, low consumer literacy, and limited access to legal recourse. Contribution: This study highlights the need to strengthen regulations, improve consumer education, and enhance supervision of online loan providers to ensure fair, balanced, and transparent consumer protection.
Co-Authors Huroiroh, Ernawati Kumalasari, Dewi Ratih