Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Jabbar, Jabbar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāsid al-Syarī‘ah Jabbar, Jabbar
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.731 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v11i2.1296

Abstract

The act of speculators distorting the market is quite unsettling. However, the Sharia texts show that this problem can be resolved using moral or akhlāqī. Then the question is whether the present government can overcome it by using qadā'īe imposing sanctions for distortion. Since the nature of Sharia is the universal and eternal, this issue must be answered comprehensively and holistically. For that reason, the maqāsid approach is operated with istislāhiyyah method. This method is also referred to as al-ijtihād al-maqās}idī which is done in two stages, namely takhrīj al-manāt and tahqīq al-manāt. It is believed that this method is quite relevant to answer two research questions. Firstly, how is maqās}id al-syar'ah in terms of market distortion? Secondly, does the government in syar'i be authorized to impose sanctions on the perpetrators of market distortion? The theory used to highlight this issue is the theory of al-wāzi' put forward by Ibn ‘Āsyūr. This conclu that the Sharia wants the circulation of goods in the market run smoothly. To that end, the government may impose sanctions if the distortion is done to the basic goods that can affect massively harm.
Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Jabbar, Jabbar; Aguswandi, Putra; Nur, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27ayat(3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan melalui media elektronik baik penghinaan, pencemaran nama baik diancam dengan hukuman paling lama empat tahun penjara atau denda palingbanyakRp.750.000.000,00. Meskipun telah ada regulasi, masih ada masyarakat yang melakukan penghinaan melalui media elektronik secara bersama-sama, seperti terjadi di Kota Banda Aceh. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis lima belas hari penjara terhadap MI bin MN dan TIH bin TL yang terbukti melakukan penghinaan via media elektronik secara bersama-sama. Tujuan penelitian agar memberikan sumbangsih terhadap perlindungan hukum serta sanksi dalam kasus pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, dan berdampak pada penyempurnaan sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana dalam penerapan sanksi kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis empiris Sumber data primer adalah MI bin MN dan TIH bin TL dan unsur penegak hukum di Kota Banda Aceh, yang diperoleh dari penelitian lapangan(field research). Sedangkan data skunder hasil telaah bahan pustaka. Hasil penelitian menggambarkan penghinaan bersama-sama faktor ketidaksengajaan,ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internet dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sangat ringan, yaitu lima belas hari penjara.
Co-Authors Aguswandi, Putra Muhammad Nur