Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Desentralisasi
Samiaji, Samiaji
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA MANAJEMEN PNS DI DAERAH : Studi Kasus di Provinsi Bali Samiaji, Samiaji
Jurnal Desentralisasi Vol 10 No 1 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.1 Tahun 2012
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.999 KB)

Abstract

Potret PNS saat ini menunjukkan gambaran yang belum terlalu menggembirakan. Saat ini, PNS digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah,kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat reliability, assurance, tangibility, empathy dan responsiveness, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Salah satu penyebab buruknya kinerja PNS dalam memberikan pelayanan publik adalah lemahnya manajemen PNS itu sendiri, yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pemberhentian PNS. Pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen PNS menjadi penting untuk dilakukan.
KEBIJAKAN OPEN RECRUITMENT PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI DAERAH Samiaji, Samiaji
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 1 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.1 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.015 KB)

Abstract

Reformasi politik dengan menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung membuat PNS di daerah terkelompokkan dalam faksi-faksi. Mereka cenderung berpihak kepada calon kepala daerah tertentu yang mereka jagokan sebagai pemimpin kepala daerah, bahkan tidak sedikit mereka yang menjadi tim sukses. PNS yang menjadi tim sukses tentu akan berharap apabila calon kepala daerah yang mereka usung terpilih, mereka akan mendapat imbal jasa seperti posisi dalam jabatan struktural di pemerintahan. Dalam hal ini terjadi politisasi birokrasi dalam pemerintahan di daerah. Harus diakui, seiring dengan euphoria otonomi daerah, banyak jabatan struktural di kabupaten/kota yang dijadikan pundi-pundi oleh bupati/walikota. Kebijakan open bidding diharapkan dapat menemukan sosok pejabat yang memiliki kompetensi dan memiliki integritas yang tinggi. Seseorang yang kompeten dan berintegritas dapat menduduki jabatan tertentu jika telah memenuhi persyaratan yang diminta, tanpa perlu adanya kedekatan dengan pemberi jabatan. Dalam open bidding, persyaratan untuk menduduki jabatan ditentukan dengan jelas dan melalui proses kompetisi terbuka. Kebijakan ini diharapkan dapat membentengi pemerintah daerah dari praktek politisasi birokrasi.
Co-Authors