Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Additional Criminal Function in the Strategy for Combating Corruption Crimes Karlina Apriani; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6533

Abstract

The purpose of this study is to analyze additional criminal function in the strategy for combating corruption crimes. This type of research is normative law. The approach method used in this research are legislative, conceptual, and case. This research is normative legal research. Analysis of legal materials is carried out using the method of legal interpretation. The results show that additional criminal function that can be imposed on perpetrators of criminal acts of corruption as stipulated in article 18 of the anti-corruption law consist of additional criminal function confiscation or return of assets for criminal acts of corruption, additional criminal function of substitution, additional criminal function closure of whole or part of the company, and additional criminal function revocation of certain rights perpetrators of corruption crimes.
Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana Hariyanto Hariyanto; Rodliyah Rodliyah; Rina Khairani Pancaningrum
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait klasifikasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata tertib sekolah yang berimplikasi pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah yaitu penerapan dengan batasan syarat materiil seperti pada bentuk Tindak Pidana Ringan dengan Pasal 487 KUHP tentang Penggelapan Barang, misalnya jika seorang siswa mengambil atau mencuri barang milik sekolah atau teman sekelas, maka bisa dikenakan sanksi pidana ringan dengan Pasal tersebut. Tindak Pidana Menengah dengan pelanggaran Pasal 466 KUHP tentang Penganiayaan, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan ringan yang merugikan/ menyakiti pihak lain, maka bisa dikenakan sanksi pidana menengah. Kemudian, Tindak Pidana Berat dengan pelanggaran Pasal 469 KUHP tentang Penganiayaan Berat, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan terhadap siswa atau guru lainnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana berat