Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Senain, Senain; Hanum, Farida
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.3953

Abstract

Program Keluarga Harapan ialah program perlindungan sosial yang bisa meringankan dan membantu penduduk miskin terbawah untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan yang diharapkan bisa menurunkan penduduk miskin. PKH ini juga tujuannya untuk membantu warga, karena program ini mensejahterakan anak yang tidak mengenyam pendidikan. Selain lewat pendidikan, PKH pula ingin mensejahterakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan dana untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lansia. Namun tidak dapat dijadikan acuan bahwasanya program tersebut membantu sepenuhnya dalam mensejahterakan masyarakat tetapi ada faktor lainnya juga, seperti bantuan pemerintah yang lain. Dari hasil penelitian pada evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggir Kecamatan Panji pada periode 2018 diukur menurut kriteria penilaian (evaluasi), diperoleh hasil yang cukup memberi kepuasan. Yang terpenting dari menjalankan evaluasi ialah harus berdasarkan dari indikator hasil serta juga dampak yang akan muncul dari program itu. Mengacu hasil penelitian, program ini sanggup membantu menurunkan kebutuhan hidup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). dan terjadi penyusutan penerima program yang pada periode 2017 ada 111 peserta serta pada periode 2018 menurun menjadi 106 peserta saat ini.
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PADA KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SITUBONDO Senain, Senain; Suskiwati, Widiyani
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.22 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.2000

Abstract

Keberadaan Kantor SKCK Polres Situbondo sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan dan perpanjangan SKCK, tuntutan masyarakat terhadap petugas di Polres Situbondo agar dapat meningkatkan pelayanan mereka merupakan keharusan bagi Kantor SKCK Polres Situbondo guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan pengguna jasa akan dapat tercapai, Kualitas pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Penentuan responden dalam penelitian akan menggunakan teknik sampling insidental. Menurut Sugiyono (2015:96) sampling insidental “ teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”. Hal lain dalam deskripsi lokasi penelitian juga membantu dalam menjelaskan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang ada di Kantor SKCK Polres Situbondo, dan data-data pendukung lainnya. Kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SKCK di Kantor SKCK Polres Situbondo yang memiliki angka positif yaitu di indikator Tangible (bukti fisik), Responsiveness (daya tanggap) dan Empathy (empati) dimensi kualitas pelayanan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SKCK di Kantor SKCK Polres Situbondo yang paling rendah adalah Assurance (jaminan).
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI UPT PUSKESMAS SITUBONDO KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO Iqbal, Daniev Syahirul; Senain, Senain; Hanum, Farida
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.6049

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di UPT Puskesmas SitubondoKecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Teknik analisis data menggunakan kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian bahwa 1) Sasaran dari program pencegahan stunting adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tanggal dengan seribu hari pertama kelahiran. 2) Kegiatan percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik meliputi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri, pemeriksaan kesehatan dan status gizi dan spesifik meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian TTD, pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi TT wanita usia subur. 3) Strategi pendekatannya melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Penyuluhan dengan kemandirian keluarga melalui peningkatan kemampuan untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi. 4) Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 5) Pembinaan dan pengawasan dilakasnakan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
PENGARUH KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO Senain, Senain; Basuki, Eddy; Hariyanto, Dodik
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.553 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2638

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, dimana sebagian orang dituntut untuk terampil dalam mengaplikasikannya, termasuk juga para pegawai di Kantor Kecamatan Tapen. Diharapkan keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi dapat membantu dan meningkatkan kinerjanya.Untuk menjadi orang yang terampil yang memiliki kemampuan khusus pada bidang teknologi informasi tidaklah mudah, tentunya harus diimbangi latihan dan belajar dengan tekun agar dapat menguasai bidang tersebut dan bisa terampil mengaplikasikannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Tapen yang berjumlah 26 Orang, data ini didapat dari Kantor Kecamatan Tapen Tahun 2020. Sedangkan untuk sampel sebanyak 26 orang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitan.Untuk pengambilan datanya, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh keterampilan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Tapen.
IMPLEMENTASI PERBUB BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO Giyanto, Giyanto -; Hanum, Farida; Senain, Senain; Aini, Dini Noor; latifa, Sofia
ACTON Vol 21 No 1 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v21i1.6387

Abstract

The existence of more and more street vendors often has a negative impact, especially on environmental issues. Where the environment becomes slum and also disturbs public facilities and motorists; besides that, it also disturbs the order, beauty, and neatness of the Situbondo Regency roads. Based on this, the Situbondo Regency Government formulated a policy in Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aimed to determine the implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency. This research uses descriptive qualitative methods. This research is located on W.R. Supratman Street and Anggrek Street, Situbondo Regency, and at the Office of Cooperative, Industry, and Trade. The data collection methods in this study are interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency is reviewed by the George C. Edward III theoretical model. Edward III's theoretical model needs to be maximally implemented. This is because the four dimensions of Edward's theory still need to be implemented, which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI MODEL PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI Susanto, Hari; Senain, Senain; Hanum, Farida
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 4 No 02 (2025): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v4i02.6911

Abstract

Partisipasi masyarakat selalu terkait dengan pembangunan, khususnya pada peningkatan ekonomi yang menyangkut secara langsung kehidupan masa depan mereka, yakni dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam di daerahnya masingmasing. Namun di era sekarang ini, partisipasi masyarakat cenderung belum menampakkan wujud nyata, sehingga perlu dilibatkan peran komunitas, lembaga, maupun perguruan tinggi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut.. Partisipasi masyarakat sudah dilindungi dalam konstitusi, yakni jaminan untuk mengelola sumberdaya alamya, hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku dan mindset sehingga akan meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Partisipasi masyarakat disebabkan oleh kesadaran yang muncul dari seseorang atau komunitas melalui proses belajar atau tranfer ilmu, sehingga mereka berdaya, inilah yang dikatakan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses dan perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu berupa tindakan akal, atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Pemberdayaan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerahnya melalui sektor ekonominya. Partisipasi masyarakat merupakan salahsatu prinsip Good Governance yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan melakukan program-program desa termasuk pada peningkatan ekonomi desa. Pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Desa Bletok Kabupaten Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan, Peningkatan Ekonomi
AKUNTABILITAS LAPORAN KEGIATAN PROGRAM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA BERDAYA DAN PEMBERDAYAAN BUMDES Susanto, Hari; Senain, Senain; Hanum, Farida
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 4 No 01 (2025): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v4i01.6059

Abstract

Abstrak Prinsip Good Governance adalah prinsip yang harus diterapkan untuk akitivitas organisasi, termasuk pada pemerintah desa beserta program-program di dalamnya, salah satu prinsip yang digunakan di antaranya adalah akuntabilitas program dan keuangan. Desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil berperan penting khususnya dalam meningkatkansektor ekonomi. Dengan adanya UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6/2014 memberikan kesempatan yang luas bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi desanya. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Desa Berdaya dan BUMDes , sebagai langkah riilnya pemerintah provinsi memberikan dana stimulan berupa Bantuan Keuangan Khusus untuk program tersebut dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi sumberdaya alamnya sehingga meningkatkan pendapatan asli desanya. Pemberdayaan dalam bentuk bimbingan teknis perihal akuntabilitas atau pertangungjawaban laporan kegiatan program dan BKK dengan peserta perangkat desa dan pengurus BUMDes yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 12 Nopember 2024 di aula Dinas PMD Kabupaten Situbondo. Kata Kunci: Akuntabilitas, Desa Berdaya, Bumdes