Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Journal AK-99
Alwi, Muh
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Alwi, Muh; Ahmad, Anzar
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 5, No 2 (2020): J-Alif, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.256 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v5i2.1858

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA maka yang menjadi Tujuan”Penelitian ini adalah untuk mengetahui”penyebab terjadinya kredit”macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Polewali, dan untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. unit Polewali. Jenis penelitian”ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pihak bank dalam hal ini kepala unit dan mantri bank BRI unit Polewali, nasabah kredit yang bermasalah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab kredit bermasalah di bank BRI unit Polewali di karenakan kendala usaha, penyalagunaan kredit, karakter nasabah yang buruk, nasabah sudah tidak ada di tempat, dan perceraian menyebabkan kreditnya menjadi bermasalah. Proses”yang dilakukan PT. Bank BRI Unit Polewali dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain dengan cara 1) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran sudah melewati batas waktu yang diberikan, maka pihak bank akan melakukan proses penagihan. 2) Selama proses penagihan apabila pihak nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kredit tetapi memiliki kemauan untuk membayar kreditnya dan mempunyai itikad baik, maka akan dilakukan Restrukturisasi kredit bermasalah. 3) Apabila setelah proses penagihan dan nasabah tidak mempunyai prospek usaha, usahanya sudah tidak ada, dan tidak mempunyai itikad baik, maka pihak bank akan segera mengirimkan surat peringatan. 4) Surat peringatan akan dikirimkan sebanyak 3 kali. Jika surat belum bisa diindahkan oleh pihak debitur, maka proses selanjutnya iyalah melalui. 5) gugatan sederhana yang menuju pada penjualan agunan.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA ROSOAN KABUPATEN ENREKANG Arham, Arham; Alwi, Muh; Budiman, Ahmad Safari
Journal AK-99 Vol. 4 No. 2 (2024): Journal AK-99
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/ak99.v4i2.3402

Abstract

Penerapan Sistem keuangan dalam penelitian ini adalah untuk mengatahui tingkat pemahaman aparat desa terhadap pemanfaatan siskeudes dalam mendukung akuntabilitas keuangan Desa Rosoan Kab. Enrekang.Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Informan dalam penilitian ini yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa. Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitan lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur wawancara tidak terstruktur dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas. Perancanngan terhadap Aplikasi SISKEUDES secara umum telah disesuaikan dengan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian pada Tahun 2018 dirubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas (Accountability) sesuai dengan pemaknaan yang sering diuraikan dalam beberapa kajian teori tentunya selalu mengisiyaratkan unsur kejelasan fungsi dalam sebuah organisasi. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa Fitur Utama dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Tahap Perencanaan hingga Pelaporan secara runut. dalam hasil penelitiannya bahwa Kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa
Co-Authors Ahmad, Anzar Arham Arham, Arham Budiman, Ahmad Safari