Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 PK/Pdt/2022 Berkaitan dengan Tindak Pelanggaran Perdata Corporate Social Responsibility Zidni, M. Irfan; Mahfud, Muh. Afif
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6651

Abstract

Skandal dalam pelanggaran undang-undang telah sering terjadi, khususnya dalam bidang Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering disebut tanggung jawab sosisal dan lingkungan. Dimana banyak perusahaan dengan sadar melanggar dengan tidak melakukan kewajiban CSR, dalam UUPT pasal 1 ayat 3 telah di terangkan kewajiban perusahaan dalam pemberian CSR terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun dalam praktiknya banyak perisahaan yang masih dengan sengaja melanggar undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan doctrinal, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai metode kajian dengan melihat ketentuan peraturan perubndang-undangan tentang CSR yang berlaku di Indonesia, dengan mengedepankan pada pendapat-pendapat para ahli tentang CSR, pendekatan tersebut menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus Pelanggaran Perdaata Corporate Social Responsibility menunjukkan bahwa pertanggung jawaban CSR dalam hukum di Indonesia masih memiliki ruang untuk di kembangkan, terutama dalam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi perusahaan yang melanggar, dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan penerapan CSR di Indonesia.
“SEJUTA BAMBU UNTUK INDONESIAKU” Socio-Ecopreuneur Untuk Mensejahterakan Pengrajin Bambu Di Desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta dalam Momentum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Hidayat, Robist; Zidni, M. Irfan
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 3 No 1 (2019): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.42 KB) | DOI: 10.29407/ja.v3i1.12673

Abstract

Indonesia's bamboo potential is currently ranked third after India and China. Bamboo holds enormous opportunities and potential to be utilized in improving the economy. However, the potential of bamboo possessed by this nation has not been utilized optimally, this material is very important because it can be classified into sustainable germplasm, with a note that the use is not excessive and the extraction is right. What happened in Indonesia, bamboo continued to be cut down without any effort to plant and maintain so that the number of bamboo populations continued to decline. Some areas with good potential for bamboo include Gunungkidul, Special Region of Yogyakarta. Efforts to increase the value of bamboo also need to be balanced with conservation efforts as an increase in bamboo biodiversity itself. The existence of the Asean Economic Community (AEC) at the end of 2015 is a broader economic and market integration. This indicates open competition for trade in goods, services, investment, capital and workers. From these problems, we create a socio-ecopreneur with the theme "a million bamboos for my Indonesia". This product is made from 100% bamboo material, then innovates on bamboo crafts to become a creative, eco-friendly, sustainable, and originally hand made the industrial product. This product is suitable for use as house accessories, household utilities, and others. This product uses traditional lamination technology (press) and bamboo preservation. we also developed a bamboo business management model that is beneficial for the economic resilience of local communities, especially for communities in Hargomulyo Village and at the same time beneficial to environmental biodiversity. Using a global interconnection ethnographic approach where we and the community are fully involved in the activity process starting from assessment, planning, implementation (action), until monitoring-evaluation.