Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Balina :Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Jurnal Faidatuna
Fawaid, Mohammad
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Widya Balina :Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi

 1 
Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Bali Fawaid, Mohammad
Widya Balina Vol 8 No 1 (2023): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53958/wb.v8i1.296

Abstract

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji tentang pengaturan hukum zakat dalam peraturan perundangan yang berlaku, hukum zakat dalam Fikih Islam, dan implementasi hukum zakat di Bali Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang zakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, tetapi dalam peraturan tersebut belum terperinci diatur tata cara pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat belum dapat produktif dan kontributif bagi masyarakat. Hukum zakat sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara professional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi hukum zakat dilaksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik penerimaan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Namun pengelolaan zakat tersebut belum maksimal karena masih terjadi hambatan yaitu belum ada dukungan dari pemerintah setempat sebagai Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tentang biaya operasional hak amil sehingga menyebabkan keterbatasan SDM.
PERAN BAZNAS PROVINSI BALI DALAM MENDAYAGUNAKAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BALI Fawaid, Mohammad
Widya Balina Vol 8 No 2 (2023): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53958/wb.v8i2.450

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik purposive sampling. Hasil penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut: Pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya Program Kerja yang dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Kedua didalam bidang pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi ke lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Bali. Ketiga Untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bali maka disetiap lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Bali dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memiliki pegawai atau karyawan muslim. Keempat Dalam upaya pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bali membuat program yang lebih bermanfaat kepada mustahik baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat maupun pendistribusian yang bersifat kebutuhan personal dan lain sebagainya.
MODERASI ISLAM DALAM KURIKULUM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) Fawaid, Mohammad
Widya Balina Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Widya Balina
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53958/wb.v9i2.689

Abstract

Abstrak. Siswa menjadi kelompok yang sangat rawan terseret oleh arus radikalisme keagamaan. Usia yang masih sangat muda dan masih labil dengan semangat yang menyala-nyala, serta kerinduan untuk menjalankan agama secara lebih kāffah (komprehensif) membuat kelompok muda termasuk siswa beragama Islam di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan menjadi kelompok sosial yang paling rentan disusupi dan menjadi sasaran dari kelompok radikal yang mendakwahkan pemahaman dan sikap keagamaan yang kaku dan cenderung dangkal. Di sisi lain, liberalisme agama pada saat yang sama juga sudah mulai merasuk ke sebagian kalangan muda, tak terkecuali siswa Muslim yang ada di SMA. Maka perlu, strategi untuk menanamkan nilai-nilai moderat Islam ke dalam diri peserta didik dengan memanfaatkan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di kelas. Hal ini karena faktor-faktor utama pelaku kekerasan, tindakan anarkistis dalam konflik social berlatarbelakang agama adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi pada Islam. Sehingga mau tidak mau, Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab moral dan social untuk turut mencari jalan keluarnya.
Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Bali Fawaid, Mohammad
Widya Balina Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53958/wb.v8i1.296

Abstract

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji tentang pengaturan hukum zakat dalam peraturan perundangan yang berlaku, hukum zakat dalam Fikih Islam, dan implementasi hukum zakat di Bali Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang zakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, tetapi dalam peraturan tersebut belum terperinci diatur tata cara pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat belum dapat produktif dan kontributif bagi masyarakat. Hukum zakat sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara professional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi hukum zakat dilaksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik penerimaan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Namun pengelolaan zakat tersebut belum maksimal karena masih terjadi hambatan yaitu belum ada dukungan dari pemerintah setempat sebagai Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tentang biaya operasional hak amil sehingga menyebabkan keterbatasan SDM.
PERAN BAZNAS PROVINSI BALI DALAM MENDAYAGUNAKAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BALI Fawaid, Mohammad
Widya Balina Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : widya balina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53958/wb.v8i2.450

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik purposive sampling. Hasil penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut: Pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya Program Kerja yang dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Kedua didalam bidang pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi ke lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Bali. Ketiga Untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bali maka disetiap lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di Provinsi Bali dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memiliki pegawai atau karyawan muslim. Keempat Dalam upaya pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bali membuat program yang lebih bermanfaat kepada mustahik baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat maupun pendistribusian yang bersifat kebutuhan personal dan lain sebagainya.
Co-Authors Ismail, Syarof Nursyah Purnomo, Ade