Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA PEMROGRAMAN DASAR C++ MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS6 PADA SISWA KELAS X SMK AL-ITTIHAD JUNGPASIR WEDUNG DEMAK Najib, Muhammad Najib
Joined Journal (Journal of Informatics Education) Vol 2 No 1 (2019): Volume 2 Nomor 1 (2019)
Publisher : Universitas Ivet

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31331/joined.v2i1.821

Abstract

ABSTRACT The development of this learning media uses the Research and Development (R & D) method which consists of ten process stages: potential and problems, data collection, product design, design validation, product design revision, product testing, product revision, usage testing, revision product, mass production. Testing is done using alpha testing and beta testing. Alpha testing by knowing the performance and validation by expert judgment, namely media experts and material experts. Beta testing is tested on students. Beta testing is done after alpha testing gets a very valid validation result. Beta testing uses a Likert scale to students containing student responses to the use of learning media. Data retrieval was carried out at AL-ITTIHAD Vocational School in Wedung Demak Jungpasir involving 32 students for instrument testing. The data obtained were then analyzed by descriptive and quantitative analysis techniques by changing the data of the average assessment results into the interval of the feasibility score. The results obtained from media expert validators were 73% in the feasible category, material experts at 98% in the very feasible category. While the results of student responses to media in the field scored 92% with a very decent category. So that it can be concluded as a whole that the learning media of the basic programming language C ++ uses Adobe Flash CS6 for class X AL-ITTIHAD VOCATIONAL SCHOOL, Wedung Demak Jungpasir is very feasible to use.  Keywords: Development of learning media, Basic C ++ Programming Language, Adobe Flash CS6.
ULAMA, OTORITAS HALAL DAN POLITIK PENGETAHUAN: HEGEMONI KEMENAG MELALUI TAFSIR ILMI Imam Syafi'i; Najib, Muhammad Najib; Mujib, Ahmad Nadhif Abdul Mujib
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 12 No. 1 (2025): Vol. 12, No. 1, April 2025
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v12i1.25691

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hegemoni pemerintah dalam menciptakan politik pengetahuan tentang kehalalan suatu produk dan terbentuknya regulasi halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan basis data kepustakaan (library research). Teori relasi kuasa Michel Foucault penulis gunakan sebagai pisau analisis, dimana hubungan antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowladge) yang saling bergerak bersama akan membentuk wajah suatu peradaban (civilization). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kompromi dengan ulama untuk memproduksi pengetahuan yang bertujuan untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam program sertifikasi halal. Keterlibatan ulama yang berasal dari unsur Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi Islam serta ulama dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyusun tafsir bernama“Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains” seolah akan menciptakan kebenaran mutlak tentang halal. Selain itu, politik pengetahuan dalam bentuk hegemoni pengetahuan tampak melalui interpretasi atas teks al-Qur’an Surah an-Naml: 60, al-Mursalat: 22, dan Surah al-Maidah; 3 mendorong masyarakat untuk memperhatikan labelisasi halal akan membentuk pengetahuan baru di masyarakat. Ditambah lagi konten penafsiran yang memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai penting dan signifikansi sertifikasi halal dalam mengidentifikasi kehalalan produk seolah-olah akan menciptakan kebenaran tunggal bahwa halal haramnya suatu produk adalah melalui keberadaan labelisasi halal yang saat ini masif diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).
ULAMA, OTORITAS HALAL DAN POLITIK PENGETAHUAN: HEGEMONI KEMENAG MELALUI TAFSIR ILMI Imam Syafi'i; Najib, Muhammad Najib; Mujib, Ahmad Nadhif Abdul Mujib
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 12 No. 1 (2025): Vol. 12, No. 1, April 2025
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v12i1.25691

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hegemoni pemerintah dalam menciptakan politik pengetahuan tentang kehalalan suatu produk dan terbentuknya regulasi halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan basis data kepustakaan (library research). Teori relasi kuasa Michel Foucault penulis gunakan sebagai pisau analisis, dimana hubungan antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowladge) yang saling bergerak bersama akan membentuk wajah suatu peradaban (civilization). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kompromi dengan ulama untuk memproduksi pengetahuan yang bertujuan untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam program sertifikasi halal. Keterlibatan ulama yang berasal dari unsur Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi Islam serta ulama dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyusun tafsir bernama“Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman Perspektif Sains” seolah akan menciptakan kebenaran mutlak tentang halal. Selain itu, politik pengetahuan dalam bentuk hegemoni pengetahuan tampak melalui interpretasi atas teks al-Qur’an Surah an-Naml: 60, al-Mursalat: 22, dan Surah al-Maidah; 3 mendorong masyarakat untuk memperhatikan labelisasi halal akan membentuk pengetahuan baru di masyarakat. Ditambah lagi konten penafsiran yang memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai penting dan signifikansi sertifikasi halal dalam mengidentifikasi kehalalan produk seolah-olah akan menciptakan kebenaran tunggal bahwa halal haramnya suatu produk adalah melalui keberadaan labelisasi halal yang saat ini masif diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).