<![CDATA[Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal ini, Pemerintahan Kota Pariaman telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang mana kedudukannya berada dibawah Bagian Administrasi Pembangunan dengan posisi struktural setara eselon IV. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kedua, bagaimanakah pengawasan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman? Ketiga, apakah kendala-kendala yang ditemukan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan fungsinya? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Kantor Wali Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kedua Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dilihat dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimiliki, Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang berada dibawah naungan bagian Administrasi Pembangunan tidak strategis untuk melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman karena fungsi Pengadaan Barang/Jasa bersifat krusial yang membutuhkan kewenangan penuh dalam pelaksanaanya. Kedua, Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan oleh tiga pihak yaitu Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Kekuangan dan Masyarakat. Pengawasan terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman yang dilakukan tiga pihak ini mencakup pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan hasil kerja. Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya terbagi menjadi tiga yaitu 1) Tidak Adanya Koordinasi yang Baik antar Kabag Administrasi Pembangunan dan Kasubag/Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2) Sarana dan Prasana Belum Memadai, dan 3) Sumber Daya Manusia Belum Terpenuhi (Kekurangan Pengelola).]]>
