Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UNTAN Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Sari, Putri Kemala
Unknown Affiliation
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POTENSI PENGGUNAAN MINYAK ALPUKAT (Avocado Oil) SEBAGAI PELEMBAB Sari, Putri Kemala; Desnita, Rise; Anastasia, Desy Siska
Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Farmasi Kalbar
Publisher : Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minyak alpukat (avocado oil) dikenal dengan dengan khasiatnya yang mampu merawat kulit karena mengandung berbagai macam vitamin dan asam lemak. Komponen utama asam lemak yang terkandung dalam minyak ini adalah asam oleat yang berkhasiat untuk melembabkan kulit. Penggunaan sediaan pelembab (moisturizer) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kulit kering. Pada jurnal review ini membahas tentang penggunaan minyak alpukat sebagai sediaan pelembab.
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS Lestari, Rachmatika; Sari, Putri Kemala; Mubarak, Zamzam
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9269

Abstract

Aceh Governor Regulation Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Pine Sap Processing and Expenditure was issued and signed directly by the Acting Governor of Aceh on May 29, 2023. Since the issuance of this Pergub, the sale of raw pine sap outside the Aceh region has stopped, causing farmers or business actors to be unable to continue trade contracts that have been running with business actors outside Aceh. The results showed that the spirit and purpose of the issuance of this Pergub is so that pine sap which is one of Aceh's Natural Resources can be utilized, managed, have added value, and can increase Regional Original Income which in the end can be used for the prosperity of the people. From Article 7 of the Governor's Regulation it can be seen that the Government of Aceh stops the sale of pine sap outside the Aceh region temporarily until the needs of the Pine Sap processing industry in the Aceh region are met first. However, based on data published by DPMPTSP Aceh in 2021, conditions in the field currently Aceh only has 2 (two) pine sap processing plants, namely in Central Aceh and Gayo Lues, causing pine sap stocks in the region to be abundant, and causing pine sap prices in the Aceh region to be low, which ultimately has an impact on price stability and the economy of pine sap farmers themselves. Therefore, the Government of Aceh must pay attention to various aspects both from philosophical, sociological, and juridical aspects in the formation of Governor Regulation No. 15 of 2023 so as not to cause negative impacts on the economy of the community, especially farmers or pine sap business actors. The advice given is that the Government of Aceh needs to review Governor Regulation No. 15 of 2023, especially related to the economic impact caused, and harmony between other laws and regulations while still paying attention to aspects of the specificity of Aceh itself, so that the enactment of the Governor's Regulation does not actually hamper the productivity that has been carried out by farmers and / or pine sap business actors. Keywords: Gubernatorial Regulation, Processing and Expenditure, Pine Sap
ANALISIS GUGATAN GANTI RUGI (BLACKOUT) OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN anisa, ulfanah; Sari, Putri Kemala
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i2.11873

Abstract

Pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang disebabkan oleh percikan api dari jaringan ke pohon yang mengakibatkan korsleting. Diantara para pelanggan listrik tersebut, terdapat pelanggan listrik yang merasa dirugikan dengan adanya pemadaman tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemadaman listrik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara gugatan ganti rugi putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan melawan hukum, salah satunya karena PT.PLN telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan. Sementara itu, PT PLN tidak dapat melakukan pemeliharaan dengan baik, sehingga terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba dan berkepanjangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat karena pertimbangan hakim menyatakan bahwa penghentian sementara listrik adalah untuk menghindari keadaan yang membahayakan keselamatan umum. Sementara itu, peristiwa pemadaman listrik ini termasuk ke dalam kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kerusakan listrik yang disebabkan oleh kelalaian PT PLN. Untuk itu, PT PLN sebagai pelaku usaha tenaga listrik seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap listrik sehingga dapat menghindari terjadinya pemadaman listrik secara sepihak dan tanpa pemberitahuan.
TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA AYAM TERNAK TERHADAP PEMUKIMAN SETEMPAT BERDASARKAN PERSPEKTIF KUH PERDATA nurbaiti, nurbaiti nur; Sari, Putri Kemala
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9892

Abstract

Chicken farming is a business that many people pursue. The existence of livestock chicken businesses located aroud residential areas definitely has a lot of impacts on the environment, both positive and negative impacts, such as the livestock chicken business in Geulima Jaya village which has an impact on the local community. Article 1368 of the civil code states that a person is not only responsible for losses caused by the actions of people, goods and animals that are his or her responsibility. The writing of this thesis aims to find out about the impact of the responsibilities of livestock chiken bisiness owners on local settlements based on the perspective of the civil code (research  in Geulima Jaya village) as well asefforts to resolve disputes that occur between the community and livestock chiken businees owners in Geulima Jaya village. This research use empirical juridical research methods and types and types of research in descriptive analysis, namely by conducting research using a qualitative approach with data collection techniques through field research and literature. The results of this research show that the impact of the responsibility of livestock business owners on local settlements based on the perspective of the Civil Code can be said that the owner of the livestock chicken business has taken several steps to reduce the impact of the business such as odors and flies, but the community still feels objections because it is considered that they are still not optimal in in terms of reducing waste odors and preventing existing flies. the resolving efforts are made by giving warnings/directions to business owners to maintain the cleanliness of the environment and as well as holding deliberations involving Geulima Jaya village officials, chicken business owners and the Geulima Jaya village community. However, these efforts have not completely resolved the existing disputes.
Co-Authors Anastasia, Desy Siska anisa, ulfanah Lestari, Rachmatika Mubarak, Zamzam nurbaiti, nurbaiti nur Rise Desnita, Rise