Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH PELAKU USAHA DALAM MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi Di PT. Narmada Awet Muda) LPPM UGR; HAIRUL MAKSUM
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 2 (2015): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.605 KB) | DOI: 10.12345/jir.v2i2.107

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan prinsip-prinsip good corporate governance dan bagaimana penerapan prinsip good corporate governance di PT. Narmada Awet Muda dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip good corporate governance dan pelaksanaan prinsip good corporate governance di PT. Narmada Awet Muda dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Good Corporate Governance untuk perusahaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KEPMEN BUMN Nomor 117/M. MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUIN/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance. Kedua, pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Narmada Awet Muda telah dilaksanakan dengan baik. Peneliti berharap perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan dengan berpedoman pada prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga tercipta lingkungan yang baik disekitar perusahaan.Kata Kunci: Prinsip, Good Corporate Governance, Persaingan yang sehat.Issues in this paper are how the regulation of good corporate governance principles and how its application at PT. Narmada Awet Muda to increase fair business competition. This research aims are to find out the regulations of good corporate governance principles and its application at PT. Narmada Awet Muda in order to increase fair business competition. This research is normative-empirical which use statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The result showed, first the principle of good corporate governance for private company has been regulated in various legislation, are Law Number 40 Year 2007 on Limited Company, Decree of Minister State Own Company Number 117/M.MBU/2002 on Good Corporate Governance Practices in State Own Company, Decree of Coordinating Minister for Economy, Finance and Industry Number KEP-31/M.EKUIN/06/2000 on Establishment of National Committee on Corporate Governance Policies. Second, the applications of good corporate governance principles at PT. Narmada Awet Muda has been well implemented. Researcher is hoping the company give more attention on environmental impact with regard to the corporate social responsibility principles.Keywords : Principles, Good Corporate Governance, Fair Business Competition
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG BERTENTANGAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN HAIRUL MAKSUM
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2018): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jir.v6i2.136

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (library research) yaitu didasarkan pada literatur hukum atau studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan hukumh seperti Undang-undang, Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan kamus-kamus hukum. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dalam Pasal 56 s.d Pasal 62 UU N0. 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :“ayat.(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin; ayat (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu; ayat (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa indonesia;.” Dan juga diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan bahwa : (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja; (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum;Kata Kunci : Akibat Hukum, PKWT, Bertentangan dengan undang-undangThe purpose of this research is to know the legal consequences of the agreement a certain time when contrary to the provisions of Act No. 13 year 2003 concerning Employment. This Juridical Normative nature of the research, using the approach of legislation (library research) that is based on law or literature study of documents captured from hukumh library materials such as legislation, books with regard to the problems in the thorough and legal dictionaries. Agreement time (PKWT) is set in article 56 s. d Article 62 of LAW N0. 13 year 2003. In article 57 reads as follows: "paragraph. (1) a workplace Agreement for a specific time and must be made in writing using English and latin letters; paragraph (2) of the agreement for a specific time that is created is not written is contrary to the provisions of the sebagimana referred to in subsection (1) is expressed as a work agreement for time is not certain; paragraph (3) in the event the agreement is made in English and foreign languages, if then there is a difference of interpretation between the two, then the applicable agreement made in Indonesian language;. " And also regulated in article 58 law No. 13 Year 2003 explained that: (1) employment Agreement for a specified time can not require the existence of a work trial period; (2) in the event of a work trial period is stipulated in the agreement referred to in subsection (1), a work trial period required is annulled by law;Keywords: legal consequences, PKWT, contrary to legislation
PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR UMUM MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN2012 HAIRUL MAKSUM
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2016): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan Pasar Umum Masbagik Kabupaten Lombok Timur. di tinjau dari Undang-Undang. No. 2 Tahun 2012, dan untuk mengetahui prosodur perolehan hak atas tanah bagi para pihak sebagai akibat dari perluasan pasar umum masbagik. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pelaksanaan perluasan Pasar Umum Masbagik yang berlokasi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bentuk pembangunan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa langkah diantaranya penetapan Lokasi Perluasan Pasar, proses musyawarah penetapan ganti rugi, luas wilayah yang terkena pembebasan tanah dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam penetapan bentuk ganti rugi perluasan pasar umum masbagik dilaksanakan Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam pasal 37 Undang-Undang No.2/2012, menyatakan bahwa lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilaian disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.Kata kunci : Pelaksanaan, Ganti rugi, Pengadaan tanah, Perluasan pasarThe purpose of this research is to find out how the procedures for the implementation of compensation provision of land for the expansion of the common market Masbagik East Lombok Regency. in the review of the Act. No. 2 the year 2012, and to know the prosodur the acquisition of land rights for the parties as a result of the expansion of the public market masbagik. This research is both normative-empirical approach, using a conceptual approach to legislation, and sociological approaches. The implementation of the expansion of the public market located at Masbagik Masbagik subdistrict of East Lombok Regency is one of the forms of development utilization of natural resources for the needs of the present generation and generations to come, the procedure used in its implementation using several steps including the determination of the location of the expansion of markets, the process of deliberation the determination of compensation, the affected area of land acquisition and compensation given by the Government. In the determination of the form of indemnification of the General market expansion masbagik implemented under article 1 point 10 Act No. 2 of the year 2012, said that damages were a decent and fair reimbursement to the parties entitled to in the process of procurement ground. In article 37 of law No. 2/2012, said that the land did the deliberations with the party that has the right within thirty (30) working days since the results of the assessment presented to the institution of land for set the shape and/or magnitude of damages based on the results of the assessment of damages, the result of an agreement in the Council to base the awarding of damages to the party entitled to the loaded event in the news of the deal.Keywords: implementation, compensation, land Procurement, market expansion
PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SERTIFIKAT GANDA (STUDY KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SELONG) HAIRUL MAKSUM
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 3 No. 1 (2016): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sering terjadinya sertipikat ganda (overlapping) antara Pemegang hak dan mengetahui mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sertifikat ganda antara pemegang hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Selong. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah : (1). Hal-hal yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda dalam satu bidang yang sama adalah dalam kasus ini terjadi antara lain karena sertipikat yang lama belum dipetakan didalam peta pendaftaran tanah, atau peta situasi dari daerah tersebut dan juga disebabkan karena ketidak telitian ketika pembuatan sertipikat yang baru sehingga menyebabkan munculnya sertipikat ganda yang dimohon oleh pemegang dan selaku pemilik hak atas tanah. Sehingga dengan munculnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan cacat hukum pada sertipikat baru yang muncul dan merugikan pemegang hak atas tanah. (2). Penyelesaian terhadap sertipikat ganda tersebut dalam kasus ini dapat diselesaikan melalui langkah pertama yaitu dengan jalan musyawarah yang ditempuh oleh para pihak yaitu pemegang hak selaku penggugat dan Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur dapat memanggil para pihak untuk menyelesaikan sertipikat ganda tersebut Dengan meninjau ulang atas terbitnya sertipikat ganda yang telah dikeluarkan. Dengan Dketahui permasalahannya BPN memberikan Solusi untuk Mengeluarkan Sertipikat yang lama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1051 dan Sertipikat Hak milik Nomor 1052 dari Sertipikat yang baru dengan Nomor hak milik 1648 Sehingga luas pada Sertipikat 1648 berubah luasnya. Dan para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.Kata Kunci : Peranan, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat gandathis study aims to find out what factors cause frequent double certificate (overlapping) between the holders of rights and know the mechanism used in solving the problem of double certificate between the holder the right at the national land Agency (BPN) town of Selong. This research is both normative-empirical approach, using a conceptual approach to legislation, and sociological approaches. The results of this study are: (1) the things that cause the onset of double certificate in one area of the same is in these cases occurred among other things because the certificate of the old uncharted in the land registry map, or map the situation of regions and also due to the lack of telitian when making a new certificate thus causing the appearance of a double certificate requested by the holder and as the owner of the rights over the land. So with the advent of the double certificate raises legal defects in a new certificate that appears and is detrimental to the holders of land rights. (2) completion of the certificate against the double in this case can be solved through the first step of that is by the way the deliberations taken by the parties, i.e. the holder of the rights as plaintiffs and the land East Lombok Regency Office can calling on the parties to complete the double-certificate with the review over the publication of the certificate which has been issued. With the absence of BPN was known for issuing the certificate provides solutions that are long i.e. the certificate Property Number 1051 and 1052 Number property rights Certificate from the certificate to the new number with property rights So broad in 1648 1648 Certificate changing extent. And all parties can accept the solution given.Key words: Role, national land Agency, the double Certificate
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN BERITA YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Yusri, Muh. Rizal; hairul maksum
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.401

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ulasan dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimana ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penulisan penelitian ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta dan UU ITE di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi karya jurnalistik. Kedua undang-undang ini tidak hanya melindungi secara otomatis hak cipta atas karya yang dihasilkan, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.