Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Refleksi Pemikiran Muhamad Ibrahim Abu Rabi dalam Pendekatan Integratif Interkonektif Nugraha, Tashya Panji
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.136

Abstract

Abstrak Akibat dari tragedi yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 menjadikan Islam tersudut dan di klaim sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Fenomena teror dan kekerasan itu di klaim bersumber pada teks-teks keagamaanya. Beberapa kalangan barat menyatakan bahwa kekerasan itu diajarkan dan bersumber dari Al-Qur’an. Identifikasi barat terhadap Islam menjadi diskursus untuk menganalisa akar ajaran Islam yang dituduh sebagai ajaran yang mereprentasikan agama teroris atau agama kekerasan. Ibrahim M. Abu Rabi menjadikan fenomena ini sebagai momentum untuk melakukan penelaahan tentang hahekat pemikiran Islam. Abu Rabi melakukan tiga pendekatan dalam memulai penelaahannya, dimulai dengan perkembangan sejarah moderninasi Islam, pendidikan dalam dunia Islam, dan elit kontemporer serta kebangkitan agama di dunia Arab. Pendekatan filsafat, teologi kritis, sosio-historis, dan antropologi terhadap studi Islam yang di isyaratkan oleh Abu Rabi untuk membawa Islam pada kondisi yang maju menjadi terakumulasi dalam cara berpikir integratif interkonektif. Konsep pemikiran Islam melalui pendekatan historis kritis yang di uraikan oleh Abu Rabi dalam karyanya yang berjudul Post September 11 Critical Assesment of Moderen Islamic History ini, apabila di refleksikan pada pendekatan integratif interkonektif yang di dielaborasi dan di gagas oleh M. Amin Abdullahmenunjukan bahwa rekonseptualisasi epistemologi pembaharuan pemikiran Islam melalui pendekatan integratif interkonektif niscaya sangat dibutuhkan untuk meredam fenomema kekerasan ini, dan sangat dibutuhkan ditengah pluralitas keagamaan di Indonesia pada khususnya. Kata Kunci: Islam, Ajaran, Kekerasan, Fenomena, Moderenisasi, Pendidikan, Kebangkitan
Iphone 13 Pro Max Intellectual Property Rights Legal Protection Vahleza, Nanda Aza; Nugraha, Tashya Panji; Fairuzzaman, Fahmi
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i03.2148

Abstract

This study's goal is to investigate how the iPhone 13 Pro Max's intellectual property rights are protected. The secondary data type being used in this study is primary and secondary legal resources, and one form of data collection is library studies. The methodology employed in this study is a normative juridical approach. The data analysis method is based on qualitative methods to generate descriptive-analytical information. Article 40 paragraph (1) letter f and s, Article 59 paragraph (1) letter e of the Copyright Law, Article 3 paragraph (1) of the Patent Law, Article 1 Number 1 of the Industrial Design Law, Article 1 Number 1 and Article 2 paragraph (3) of the Trademark Law, and Article 1 Numbers 1 and 2 of the Layout Designs of Integrated Circuits all provide some protection for the findings of the study on the legal protection of intellectual property rights pertaining to the iPhone 13 Pro Max.
Copyright Protection for Songs and/or Music Remixes Published on YouTube Prihastiwi, Melinda Wahyu; Nugraha, Tashya Panji
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i01.2633

Abstract

Song recycling is the activity of updating and re-singing a singer's previous song (old version). Recycling songs and/or music generally used Youtube as a publication medium. The purpose of this study is to determine the copyright protection of song and/or recycling through Youtube media as a medium that is often used to publish song recycling content. This research uses normative juridical research methods. The results showed that based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, everyone who wants to recycle songs must obtain permission from the creator and/ or copyright holder because it includes exercising economic rights belonging to the creator and/or copyright holder. Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions also regulated that the recycled version of the song is one form of electronic document, if it contains copyright infringement then electronic system operator has the right to cut off access.
Literasi Dampak Negatif Konten Elektronik yang Melanggar Kesusilaan Bagi Remaja Nugraha, Tashya Panji
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 12 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i01.3207

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada literasi dampak negatif konten elektronik yang melanggar kesusilaan bagi remaja, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap bahaya pornografi di internet dari sisi fisik, psikologis, sosial, serta konsekuensi hukumnya. Program dilaksanakan melalui penyuluhan dengan pendekatan edukatif–partisipatif yang mencakup tahapan persiapan (penyusunan materi tentang konsep dasar konten melanggar kesusilaan/pornografi dan dasar hukum), pelaksanaan (ceramah interaktif dan diskusi), serta evaluasi kualitatif melalui observasi keterlibatan peserta, diskusi reflektif, dan umpan balik untuk melihat tingkat pemahaman serta kesadaran peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang bentuk dan ruang lingkup pornografi di berbagai platform digital serta perlunya peran bersama pemerintah, guru, orang tua, dan pihak lain dalam pencegahan, termasuk pentingnya pendidikan seks yang tepat. Selain itu, peserta juga memahami aspek regulasi yang relevan seperti ketentuan terkait pornografi, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan anak, sekaligus menyadari bahwa keterlibatan dalam pembuatan, distribusi, atau penyebaran konten melanggar kesusilaan memiliki risiko pidana. Secara keseluruhan, penyuluhan ini mendorong komitmen pencegahan melalui peningkatan pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih nyata agar remaja terlindungi dari dampak pornografi dan tidak terjebak pada perilaku berisiko yang merusak masa depan.