Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA PEMBENTUKAN BANK TANAH DI INDONESIA Padmawati, Ida Ayu Putu Sri Astiti; Kumala, Ida Ayu Ratna; Apriani, Ni Wayan Lia
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1355

Abstract

Pembangunan bank tanah merupakan pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus dan kajian mendalam, mengingat konsep ini masih relatif baru di negara ini. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan sistem dan praktik bank tanah yang telah lebih dulu diterapkan di negara-negara lain, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih baik dalam merancang dan mengelola bank tanah yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan bank tanah pasca terbentuknya UU Cipta Kerja dan PP Bank Tanah adalah karena didorong keterdesakan Indonesia akan permasalahan kebutuhan tanah yang sangat besar, yang nantinya tanah tersebut digunakan sebagai wadah kegiatan investasi. Sehingga norma-norma dalam UU Cipta Kerja dan PP Bank Tanah terkait pembentukan bank tanah belum mampu merepresentasikan urgensi awal pembentukan bank tanah di Indonesia. Keberadaan bank tanah bukan pertama kali ada di Dunia, terbukti beberapa negara-negara di Dunia telah lebih dulu membangun Bank Tanah dengan konsep yang berbeda satu sama lain, antara lain Belanda dan Amerika Serikat. Menelaah dari pengaturan pembentukan bank tanah yang akan dicanangkan dibentuk di Indonesia, maka tidak dijelaskan secara jelas konsep/jenis bank tanah yang akan dibentuk. Seharusnya mengenai konsep/jenis bank tanah harus ditetapkan secara tegas sebagaimana negara-negara yang memiliki lembaga bank tanah seperti Belanda dan Amerika.
Green Accounting Integrating the Tri Hita Karana Philosophy into Village Economic Development: Akuntansi Hijau Mengintegrasikan Filsafat Tri Hita Karana ke dalam Pengembangan Ekonomi Desa Suprapto, Putu Adi; Abdi, I Nyoman; Padmawati, Ida Ayu Putu Sri Astiti
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12100

Abstract

General background: Tourism plays a significant role in Indonesia’s economic growth, particularly through village-based tourism that integrates cultural sustainability and community welfare. Specific background: Tampaksiring Village, designated as a tourism village under Bali Governor Regulation No. 52 of 2021 and Regent Decree No. 762/E-02/HK/2020, possesses rich natural, cultural, and historical assets. However, its development remains suboptimal, revealing a gap between regulatory mandates and actual implementation. Knowledge gap: Existing studies have rarely examined the legal authority and governance challenges of village administrations in optimizing tourism potential within a sustainable development framework. Aims: This study investigates Tampaksiring Village’s authority in managing local tourism and identifies strategies to enhance its tourism potential. Results: Findings show that the village government exercises attribution and delegation authority but struggles to implement integrative and strategic programs. The study highlights five development efforts: branding a unique tourism identity, expanding partnerships, utilizing social media, empowering community participation, and ensuring cultural-environmental sustainability. Novelty: Unlike prior research focusing mainly on promotion, this study underscores the interplay between legal authority, governance, and community-based management as key drivers of sustainable tourism branding. Implications: Strengthening institutional capacity and collaborative governance can transform Tampaksiring into a model of culturally rooted and environmentally responsible tourism development Highlight: Legal authority and governance are crucial for optimizing village tourism. Branding, partnerships, and social media drive tourism visibility. Cultural and environmental sustainability ensure long-term impact. Keywords: Tourism Village, Tampaksiring, Sustainable Development, Governance, Community Empowerment