Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : AQUATIC SCIENCE

Implementation of Legal Fishing Operational Letter (LFOL) in 5 GT-tuna handline fishing boat in Bitung, Indonesia Lumempouw, Theodoor F.; Budiman, Johnny; Karwur, Denny
AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT Vol 4, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jasm.4.2.2016.14447

Abstract

Title (Bahasa Indonesia): Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) pada kapal perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT di Bitung, Indonesia This study was carried out in Bitung Oceanic Fishing Port (BOFP) focusing on fishing vessel operations and necessary documents, and tuna production. Data were analyzed using SWOT on legal fishing operation documents of handline tuna fishing boats up to 5-GT. Implementation of  legal fishing operation letter (LFOL) started in 2011. Mean catch was 82.565 kg/month under 182 boats/month. This study concluded that the readiness of legal umbrella, supporting facilities, and the human resources for fish resources management in the integrated service center to prevent the IUU Fishing in the Fisheries Management Authority of 715 and 716 were still not optimal. On the other hand, the impact of the legal fishing operation letter implementation on  the handline tuna fishing boat up to 5-GT has still not followed Marine and Fisheries Minister’s Regulation No. 45, 2014. Therefore, the study reccommends some revisions of the regulations to optimize the implementation in future. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) mengenai operasional dan kelengkapan kapal serta produksi ikan tuna. Analisis data menggunakan SWOT terhadap penerapan surat laik operasi (SLO) pada kapal perikanan tuna handline berukuran sampai 5-GT. Penerapan SLO telah dimulai sejak tahun 2011 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bitung. Jumlah rata-rata hasil tangkapan ikan pada perikanan handline tuna adalah sebanyak 82.565 kg/bulan dengan jumlah rata-rata 182 kapal/bulan. Dapat disimpulkan, bahwa kesiapan payung hukum, fasilitas pendukung dan SDM pengawasan/ pengendalian sumber daya ikan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu dalam mengantisipasi IUU Fishing di WPP 715 dan WPP 716 masih belum optimal. Pelaksanaan penerbitan SLO bagi kapal perikanan berukuran sampai 5-GT masih  berbeda dengan penerapan Permen KP No. 45 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan revisi demi perbaikan produk regulasi dari Kementerian Perikanan Dan Kelautan Indonesia di masa datang.
Fishing vessel controlling development strategy of marine and fisheries resources monitoring center in Kema Districts, North Minahasa, Indonesia Purnomo, Edi; Manopo, Victoria E.; Karwur, Denny
AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT Vol 3, No 2 (2015): Oktober
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jasm.3.2.2015.14047

Abstract

Title (Bahasa Indonesia): Strategi pengembangan pengawasan kapal perikanan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Indonesia Fishing activities practiced by fishermen or fisheries companies to use the fisheries resources must be balanced with controlling efforts to keep the sustainability of the fisheries and marine resources and to secure the fisheries activities and the livelihood continuity of the fisher communities. SWOT analysis was used to analyze implementation of fishing vessel control. The result was an IFAS matrix score of 4.40 and the EFAS matrix score of 4.20, indicating that the Marine and Fisheries Resources Monitoring Center in Kema has the best opportunity to develop and optimize the power. The right strategies are (a) maintaining service quality in relation to fishing permit issuance, (b) strengthening monitoring community group institution, (c) coordination improvement among law enforcement agencies, (d) improving the human resource capacity in relation to monitoring activities. Aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun pengusaha perikanan dalam rangka pemanfatan sumber daya ikan harus diimbangi dengan upaya pengawasan pemanfaatan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, mengamankan usaha perikanan serta melindungi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan. Metode yang digunakan dalam menganalis tingkat pelaksanaan pengawasan kapal perikanan adalah SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu matrik IFAS sebesar 4,40 sedangkan total skor matrik EFAS sebesar 4,20. Hal ini mengartikan bahwa Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kema memiliki kemungkinan yang paling baik untuk dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang. Strategi yang tepat dalam rangka pengembangan kinerja pengawasan kapal perikanan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kema yaitu dengan (a) mempertahankan kualitas pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, (b) Memperkuat kelembagaanKelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), (c) Meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, (d) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengawas perikanan.