Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Law Research Review Quarterly jurnal syntax admiration Action Research Literate (ARL) Majalah Keadilan Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ananto, Riana Wulandari
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Juridical Review Adjustment of Legal Entity Political Parties and New Political Parties to become Legal Entities Based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties Ananto, Riana Wulandari
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 2 (2018): L. Research Rev. Q. (May 2018) "Discourse on General Election in Indonesia: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i02.25539

Abstract

The existence of political parties is a means of governing political communication and government, namely the community. The function of political communication is intended as one party that formulates interests (interests articulation) and challenges or distributes interest (aggregation interest) of the community to be conveyed and fought for by the government through available channels, while in other positions it also explains and disseminates government policies to the public (specifically member of the political party concerned). Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, requires legal entities or new political parties to register as legal entities in accordance with Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, This is a circle to further institutionalize the structure of national political party management. Therefore, the provisions of article 3 paragraph (2) stipulate that political parties become police bodies that have a police force of atleast 75% of the total provinces, 50% of the total number of districts/ cities in each province that discuss, and 50% of the total number of sub-districts in each province, district/ city in the area concerned.
Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Riana Wulandari Ananto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31167

Abstract

Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SIPIL Dharma Juliya Ardiansyah; Sri Afriani; Ananto, Riana Wulandari Ananto
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jgeqhe27

Abstract

Airsoft gun merupakan game menembak yang notabennya adalah  serangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian, dimana bentuk menyerupai asli.Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan Airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu normatif (kepustakaan) dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kepemilikan airsoft gun dan senjata api. Selanjutnya terhadap data sekunder dianalisis secara  kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dalam skripsi ini, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil dalam putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kepemilikan airsoft gun tanpa ijin di lingkungan masyarakat sipil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan Airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil yaitu kepemilikan airsoft gun tanpa izin dan melakukan jual beli airsoft gun dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT PERALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR Dina Dayanti; Sufiarina, Sufiarina; Riana Wulandari Ananto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i5.2334

Abstract

Fidusia hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dibawah pengusaan pemberi fidusia. Pemberi fidusia beritikad tidak baik dapat saja melakukan pengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia sehingga merugikan kreditur. Permasalahan, apa bentuk perlindungan hukum penerima fidusia jika pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin dari penerima fidusia dan apa upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain. Kesimpulan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila objek jaminan dipindahkan tangan kepada pihak lain oleh pemberi fidusia tanpa izin penerima fidusia adalah sertifikat fidusia memberikan perlindungan hukum penerima fidusia untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, meskipun objek jaminan fidusia tersebut berpindah kepada pihak lain. Upaya hukum oleh penerima fidusia dengan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dapat menempuh jalur diluar pengadilan melalui melalui parate eksekusi berdasarkan kesepakatan para pihak menjual objek jaminan fidusia jika tidak tercapai ditempuh melalui pengadilan negeri setempat.
Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Iwan Dewantoro; Sufiarina Sufiarina; Riana Wulandari Ananto
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i11.1765

Abstract

The research was conducted with the aim of evaluating the extent to which the clauses in the Design and Build Agreement on the Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road Construction Project are in accordance with the provisions of laws and regulations governing construction services and procurement of goods/services. The research applies the empirical juridical method as a research approach, which is an approach used to analyze the extent to which a regulation or law is effectively applied in society. The data used in this research is primary data, namely data obtained directly from the source in the field, either through observation or informal documents which are then processed by researchers. In this research, primary data is obtained through observation and documents from PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as a Service User and Waskita-Acset KSO as a Service Provider. The results of the study concluded that the Design and Build Agreement Clause for the Construction of the Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road has fulfilled the provisions of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, but the clause regarding changes to the Contract or Contract Addendum does not meet the provisions of Presidential Regulation Number 54 of 2010 Article 87 paragraph (1).
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel) Andi Kurniawan; Tardip Panggabean; Riana Wulandari Ananto
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.742

Abstract

Cases of serious maltreatment are one of the legal problems that have a serious impact on victims and society in general. The handling of such cases requires a careful review of the judge's decision to ensure justice and appropriate legal protection. This research aims to juridically analyze the judge's decision in a case of serious maltreatment, by taking a case study of Decision No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel. The approach method used is normative juridical research method with data collection through literature study. The results of the analysis show that the judge's decision has considered various factors such as existing evidence, applicable law, and the principles of criminal law. However, there are several aspects that require further attention, such as consideration of the punishment imposed in proportion to the crime committed and consideration of rehabilitation of the perpetrator. Therefore, wisdom is needed in law enforcement as well as a deep understanding of the value of justice in court decisions.
KURANGNYA PENGAWASAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KARAWANG SEHINGGA MARAKNYA PEREDARAN NARKOTIKA Hajar, Siti; Panggabbean, Tardip; Ananto, Riana Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i11.6481

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga Petugas Pemasyarakatan dengan mudahnya meloloskan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dan untuk mengetahui pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan melakukan metode pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Faktor-faktor penyebab petugas pemasyarakatan dengan mudah meloloskan peredaran narkotika lapas yaitu kelalaian petugas pemasyarakatan dalam melakukan penggeledahan pengunjung lembaga pemasyarakatan yang belum dilakukan secara menyeluruh sehingga mudah untuk dikelabuhi oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana, dan kualitas SDM petugas pemasyarakatan. Pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Karawang dengan yaitu dengan memaksimalkan penggeledahan dan melakukan pendataan narapidana yang tersangkut masalah narkotika. Kemudian yaitu Pihak Kepolisian dapat melakukan sidak secara mendadak yang dilakukan secara rutin bersama petugas pemasyarakatan dan melaksanakan pembinaan narapidana untuk membentuk kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran dalam berbagsa dan bernegara, dan pembinaan intelektual
Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal Indonesia Elvin, Elvin; Suprapti, Endang; Ananto, Riana Wulandari
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2360

Abstract

Dinamisnya perekonomian Pasar Modal pada suatu negara, merupakan wadah bagi para pengusaha swasta dan BUMN dalam pengembangan usahanya. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam industri pasar modal adalah keberadaan prinsip keterbukaan informasi sebagai prinsip yang harus dijaga dan diatur untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri pasar modal, untuk menjaga kepercayaan investor lokal maupun asing. Penelitian ini mengangkat tentang perlindungan hukum bagi investor melalui penerapan prinsip-prinisp keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia yang dituangkan dalam UUPM No.8 Tahun 1995 dan beberapa POJK dalam hal keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh para Emiten. Dan pengaturan POJK ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika pasar modal di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terus dioptimalkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, dan memberikan efek jera bagi para emiten yang melakukan pelanggaran dimaksud
Rethinking Fiduciary Security Execution in Debtor Default Disputes: Case Study of Decision No. 297/Pdt.G/2023/PN BPP Ananto, Riana Wulandari
Reformasi Hukum Vol 29 No 3 (2025): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i3.1406

Abstract

Fiduciary security agreements grant creditors the right to execute secured assets without prior judicial authorization, provided that the security has been duly registered and evidenced by a Fiduciary Security Certificate under Law No. 42 of 1999. However, the execution of fiduciary collateral in debtor default disputes continues to raise questions regarding the limits of creditor authority and the protection of debtor rights. This study examines the legal basis and procedural mechanism of fiduciary security execution in cases of default, with particular attention to the principles of legal certainty, utility, and justice. Employing a normative legal method, the research analyzes statutory provisions, doctrinal interpretations, and judicial reasoning, focusing on Decision No. 297/PDT.G/2023/PN Bpp. The findings indicate that courts recognize the enforceability of fiduciary execution without litigation when formal registration requirements are satisfied, while rejecting additional claims such as material damages and coercive penalties due to insufficient legal grounds. The study concludes that fiduciary execution remains legally valid within the existing statutory framework but must be conducted proportionally and in a manner that respects debtor protections. Clear procedural standards and consistent oversight are therefore necessary to ensure a balanced and predictable secured transactions regime.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk Jo Putusan Nomor 849 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Chandra Wahyu Haryo S; Riana Wulandari Ananto; Arihta Esther Tarigan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2855

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjadi isu penting dalam ketenagakerjaan karena berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan mengenai alasan dan prosedur PHK. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum PHK pasca UU Cipta Kerja dan menelaah penerapan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk jo. 849 K/Pdt.Sus-PHI/2024 melalui pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberi fleksibilitas lebih besar bagi pengusaha, prosedur pemanggilan, pemberitahuan, dan alasan PHK yang sah tetap merupakan syarat wajib; pelanggaran terhadap prosedur tersebut menjadikan PHK tidak sah dan mewajibkan pengusaha memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa PHK sepihak tanpa prosedur yang patut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan hubungan industrial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penyelesaian bipartit–tripartit, peningkatan kompetensi mediator, serta kepatuhan perusahaan terhadap prosedur hukum agar sengketa PHK dapat diminimalkan dan perlindungan hak pekerja tetap terjamin
Co-Authors Andi Kurniawan Arihta Esther Tarigan Chandra Wahyu Haryo S Dharma Juliya Ardiansyah Dina Dayanti Elianta Ginting Elvin, Elvin Endang Suprapti Erna Amalia Iwan Dewantoro Lailasari Ekaningsih Mohammad Wira Utama Panggabbean, Tardip Siti Hajar Sri Afriani Sufiarina Sufiarina Sufiarina Tardip Panggabean