Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Research Review Quarterly Action Research Literate (ARL) Reformasi Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ananto, Riana Wulandari
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Juridical Review Adjustment of Legal Entity Political Parties and New Political Parties to become Legal Entities Based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties Ananto, Riana Wulandari
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 2 (2018): L. Research Rev. Q. (May 2018) "Discourse on General Election in Indonesia: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i02.25539

Abstract

The existence of political parties is a means of governing political communication and government, namely the community. The function of political communication is intended as one party that formulates interests (interests articulation) and challenges or distributes interest (aggregation interest) of the community to be conveyed and fought for by the government through available channels, while in other positions it also explains and disseminates government policies to the public (specifically member of the political party concerned). Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, requires legal entities or new political parties to register as legal entities in accordance with Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, This is a circle to further institutionalize the structure of national political party management. Therefore, the provisions of article 3 paragraph (2) stipulate that political parties become police bodies that have a police force of atleast 75% of the total provinces, 50% of the total number of districts/ cities in each province that discuss, and 50% of the total number of sub-districts in each province, district/ city in the area concerned.
KURANGNYA PENGAWASAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KARAWANG SEHINGGA MARAKNYA PEREDARAN NARKOTIKA Hajar, Siti; Panggabbean, Tardip; Ananto, Riana Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i11.6481

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga Petugas Pemasyarakatan dengan mudahnya meloloskan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dan untuk mengetahui pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan melakukan metode pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Faktor-faktor penyebab petugas pemasyarakatan dengan mudah meloloskan peredaran narkotika lapas yaitu kelalaian petugas pemasyarakatan dalam melakukan penggeledahan pengunjung lembaga pemasyarakatan yang belum dilakukan secara menyeluruh sehingga mudah untuk dikelabuhi oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana, dan kualitas SDM petugas pemasyarakatan. Pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Karawang dengan yaitu dengan memaksimalkan penggeledahan dan melakukan pendataan narapidana yang tersangkut masalah narkotika. Kemudian yaitu Pihak Kepolisian dapat melakukan sidak secara mendadak yang dilakukan secara rutin bersama petugas pemasyarakatan dan melaksanakan pembinaan narapidana untuk membentuk kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran dalam berbagsa dan bernegara, dan pembinaan intelektual
Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal Indonesia Elvin, Elvin; Suprapti, Endang; Ananto, Riana Wulandari
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2360

Abstract

Dinamisnya perekonomian Pasar Modal pada suatu negara, merupakan wadah bagi para pengusaha swasta dan BUMN dalam pengembangan usahanya. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam industri pasar modal adalah keberadaan prinsip keterbukaan informasi sebagai prinsip yang harus dijaga dan diatur untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri pasar modal, untuk menjaga kepercayaan investor lokal maupun asing. Penelitian ini mengangkat tentang perlindungan hukum bagi investor melalui penerapan prinsip-prinisp keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia yang dituangkan dalam UUPM No.8 Tahun 1995 dan beberapa POJK dalam hal keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh para Emiten. Dan pengaturan POJK ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika pasar modal di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terus dioptimalkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, dan memberikan efek jera bagi para emiten yang melakukan pelanggaran dimaksud
Rethinking Fiduciary Security Execution in Debtor Default Disputes: Case Study of Decision No. 297/Pdt.G/2023/PN BPP Ananto, Riana Wulandari
Reformasi Hukum Vol 29 No 3 (2025): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i3.1406

Abstract

Fiduciary security constitutes a legal mechanism that enables creditors to execute collateral without prior court proceedings, provided that the fiduciary object has been duly registered and a Fiduciary Security Certificate has been issued. Despite its practical significance, the execution of fiduciary security in debtor default disputes continues to raise legal and normative concerns, particularly in balancing legal certainty and substantive justice. This study employs normative legal research by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and judicial reasoning related to fiduciary security execution. The analysis focuses on Decision No. 297/Pdt.G/2023/PN BPP as a case study to examine how courts interpret and apply Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security in resolving default disputes. The findings demonstrate that the court granted execution rights to the creditor without litigation on the basis of formal compliance, while rejecting claims for material damages, collateral seizure, and compulsory monetary payments due to insufficient legal grounds. This ruling reflects a judicial effort to uphold legal certainty while preventing excessive enforcement measures. However, the study argues that fiduciary security execution should not be understood merely as a procedural entitlement of creditors, but as a legal mechanism that must be exercised proportionally and in good faith. Accordingly, this article rethinks fiduciary security execution by emphasizing the need to harmonize enforcement practices with the principles of fairness, proportionality, and substantive justice in debtor–creditor relations.
Co-Authors Elvin, Elvin Endang Suprapti Panggabbean, Tardip Siti Hajar