Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Law Research Review Quarterly Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Keadilan Pemilu Siber International Journal of Advanced Law
Riewanto, Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Settlement of State Administration Disputes in the Election of Governors, Regents and Mayors To Create Fair Elections Rahim, Erman I; Rahmi, I.G. Ayu Ketut; Riewanto, Agus
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27071

Abstract

The purpose of writing this is described and analyze dispute resolution administrative in the election of the governor, regents and mayors for realize fair elections .A method of approach that is used is doctrinal and confirming empirical based on data and information related to the holding of an election common, then analyzed a sort of descriptive set qualitative .The results showed that writing candidate couple who were cheated and objections on the decision general election commission provincial or districts and city on the provision of candidate couple participants election given the opportunity suing the determination of the decision . The fact that there are under the authority of the with the resolution of disputes state administrative that have been undertaken by by a proctor the selection of the north west frontier province on the great commission nor of the approximately districts and cities in the country with of the judiciary state administrative give rise to multi the prevailing interpretation of the result in the occurrence inconsistency so as to affect phases of the election of a new , even harmful position with respect to the slate and the committee for .Through legal approach normative the resolutions of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor , regents and mayors he or she needs the structuring and completion of ketentuan-ketentuan which regulates regional with the resolution of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor, regents and mayors .
MODEL PENGATURAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU PERPAJAKAN GUNA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta) Warman, Guruh Raditya; Riewanto, Agus; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17690

Abstract

AbstractAs stated in Local Regulation no. 4 Year 2011 on Surakarta Regional Tax on the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution, as an effort to maximize the PAD from the taxation sector in the region, it is necessary to facilitate the payment process because in the end one of the supporting factors for taxpayers will be orderly taxes if the local government provides convenience and facilities in the payment process or more popularly referred to the term excellent service. This article is about to find the model of policy regulation of integrated taxation services for the effectiveness of public services in Surakarta City Government, this research using the method of doctrinal approach (legal research) and method of non-doctrinal approach (socio legal research), which is qualitative.                                      Keywords: Policy Settings; Integrated Services; Taxation; Public serviceAbstrakSebagaimana dinyatakan dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Surakarta  atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya memaksimalkan PAD dari sektor perpajakan di daerah, maka diperlukan adanya kemudahan dalam proses pembayaran karena pada akhirnya salah satu faktor pendukung bagi wajib pajak akan tertib pajak apabila pemerintah daerah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam  proses pembayaran atau yang lebih populer disebut dengan istilah pelayanan prima. Artikel ini hendak menemukan model pengaturan kebijakan pelayanan terpadu perpajakan guna efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Surakarta.,Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal (legal research) dan metode pendekatan non doktrinal (socio legal research), yang bersifat kualitatif.Kata Kunci: Pengaturan Kebijakan; Pelayanan Terpadu; Perpajakan; Pelayanan Publik
KORELASI DINASTI PILKADA SERENTAK DENGAN KORUPSI DAERAH DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA RESPONSIF Riewanto, Agus
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i1.155

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji dan mendalami tentang korelasi dinasti Pilkada Serentak dengan praktik korupsi di dearah dan upaya pencegahannya dalam perspektif hukum tata negara responsif. Akan dikaji tentang, motif dinasti, bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan dinasti, faktor-faktor penyebab dinasti dan upaya pencegahannya. Hasil kajian menunjukkan, bahwa motif praktik dinasti Pilkada Serentak: (1). Kepercayaan (trusty) dinasti tidak berkhianat dalam menjalankan kekuasaan; (2). Loyalitas (loyality) dinasti memiliki loyalitas dalam menjalankan kekuasaan politik; (3). Solidaritas (solidarity) dinasti memiliki solidaritas tinggi dalam mempertahankan kekuasaan; dan (4). Proteksi (protection) dinasti lebih memiliki daya tahan mempertahankan kehormatan dan kekuasaan. Adapun bentuk korupsi di daerah yang cenderung dilakukan oleh dinasti: korupsi jual-beli jabatan Pemda dan korupsi proyek infrastruktur daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Faktor penyebab terjadinya dinasti Pilkada: mahalnya biaya Pilkada dan kekosongan hukum pelarangan praktik dinasti dalam Pilkada. Sedangkan upaya mencegah praktik dinasti politik Pilkada dalam perspektif hukum tata negara responsif; berupa kebijakan pengaturan sistem Pilkada yang mengedepankan pada prinsip responsibilitas terhadap tuntutan publik dan memberi solusi alternatif melalui: memurahkan biaya Pilkada, menurunkan ambang batas pencalonan, mengubah pembiayaan Pilkada dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), memisahkan Pemilu lokal dan nasional, budaya politik mencerdaskan rakyat dalam memilih, dan kebijakan mensejahterakan rakyat agar tak memilih dinasti.
Legal Analysis Of The Legal Status Of Authentic Deeds Forged By Notaries Putro, Fadli Asri; Riewanto, Agus; Lukitasari, Diana
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 2 No. 4 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v2i4.196

Abstract

Thesis entitled Juridical Analysis of the Legal Status of Authentic Deed forged by Notary examines the case of forgery of power of sale deed by Notary Madiyana Herawati based on Semarang District Court Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg. The background of the problem is the need for legal certainty for victims of forged authentic deeds that harm land ownership rights. The research aims to evaluate the state's guarantee of certificate property rights and the judge's consideration in the verdict. Using the normative juridical method by referring to Law No. 2 of 2014, UUPA, and the Civil Code, the research found that the fake deed is null and void because it does not fulfil the requirements of an agreement (Article 1320 of the Civil Code). However, the judge's decision has not provided an effective remedy for the victim, Suratinah, regarding the transferred land ownership rights. The research concludes that there is a need for a judge's decision instructing the cancellation of legally defective certificates through the BPN and the provision of restitution to ensure justice. These results contribute to the understanding of the legal status of forged deeds and provide practical input for notaries, judges and the BPN in preventing and dealing with the forgery of authentic deeds.
Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis Riset dan Inovasi Bovandra, Muchlis; Riewanto, Agus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.445

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) pada dasarnya merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan science based development policy yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dalam hal ini, UU tersebut tidak saja diniatkan untuk mentransformasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan (litbangjirap) secara fundamental di tingkat nasional dan daerah berbasis UU No 18 Tahun 2002 melalui pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), tetapi juga mampu mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ekosistem riset dan inovasi yang mampu melahirkan pembangunan berdaya saing tinggi di seluruh Tanah Air. Namun demikian, jika berkaca pada wacana yang yang terbangun, agaknya soalan mengenai hal ini belum banyak didiskusikan. Jika tidak berfokus pada urusan ketidaksiapan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran sebagai penunjang, pembicaraan soal Sisnasiptek dalam wacana biasanya terbatas pula pada soalan teknis tata kelola litbangjirap BRIN dan BRIDA yang berujung pada efisiensi dan efektivitas dua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas cara pandang serta mendapatkan solusi atas beberapa persoalan mendasar terkait Sisnasiptek dewasa ini, tulisan akan mengetengahkan isu politik hukum terkait pelaksanaan UU Sisnasiptek. Selain mengajak pembaca mendiskusikan kendala normatif terkait keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), tulisan ini juga hendak menyasar persoalan regulasi yang belum mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.
Co-Authors Bovandra, Muchlis Diana Lukitasari, Diana Erman I. Rahim I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Putro, Fadli Asri Rahmi, I.G. Ayu Ketut Warman, Guruh Raditya