Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JER
LENGKONG, JOHNY
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA MANGINDAAN, MERRY; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab Implementasi Kebijakan PengangkatanDalam Jabatan Analis Kepegawaian untuk mengembangkan karir PNS di Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal.Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sebagai objek penelitian adalah implemenasi kebijakandari aspek Organisasi (Organization), Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi (Application). Datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu observasi dan wawancara.Sedangkan data sekunder yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori dan referensi –referensi yang berkaitan dengan penanganan keluhan baik yang bersumber dari buku, majalah,jurnal maupun hasil penelitian lainnya Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Badan, SekretarisBadan, Pegawai BKD, dan Peserta yang tidak lolos dalam pengakatan analis jabatan fungsionalHasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang digunakan, terdapat dua indikatoryang belum berjalan dengan optimal, yaitu pada indicator interpretasi dan aplikasi.Disarankan perlunya sosialisasi kebijakan pengangkatan analis kepegawaian dengan baik dan mampumeyakinkan pegawai negeri sipil. Serta memberikan penghargaan selain tunjangan dan lainnya selainyang ditetapkan undang-undang.Kata kunci : Analis Kepegawaian, Implementasi Kebijakan
MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 TJIKOA, FIKRI; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di KomisiPemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuanKetentuan Peraturan Pemerintah.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu :Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi PemilihanUmum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian iniadalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan olehHasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek “Tidak didasarkankepada norma/standar kriteria tertentu” dan aspek dilakukan “berdasarkan spoil system”. Dalamkasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukanpula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspekPaternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapatdisimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politikdalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik.Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukansebagai ruang kebebasan berpolitik.Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaituaspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka TeoriMutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspekpenilaian.Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum
Co-Authors Daud Liando, Daud Dissa, Rivaldo Josua Kaseger, Juan Gabriel MANGINDAAN, MERRY Michael Mamentu, Michael Sembel, Gabryela Glory TJIKOA, FIKRI Waworundeng, Welly