Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Farida Nur Hidayah; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA adalah lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

CONSTRUCTING NATIONAL ENVIRONMENTAL LEGAL POLICIES IN RESPONSE TO THE CHALLENGES OF A WORLD FREE MARKET IN THE AGE OF GLOBALIZATION Akbar Taufik Amrullah; Farida Nur Hidayah
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

This study's objective is to investigate the policy of national environmental law politics in light of the problems posed by the global free market in the era of globalization. This study employs a legal normative research methodology with a statute approach. The study's findings indicate that environmental protection and management based on environmental legal standards necessitates a balance between economic interests, the maintenance of environmental functions, and social conditions. All this time, the two objects seemed to be divided from each other. Government and the corporate sector are perceived as entities that place commercial interests above environmental protection. Economic development alone has been ineffective in reducing poverty, averting social conflicts caused by unequal access to natural resources, and increasing the rate of environmental degradation. A legal settlement that can be used as a guide for environmental law enforcement officials against environmental laws and regulations that contain criminal penalties that are not in harmony with the provisions of Law No. 32 of 2009 as one of the legal adages: (i) lex specialis derogat legi generali, (ii) lex superior gerogat legi inferiori, and (iii) lex posterior derogat legi anteriori.

Panduan Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum pada Pusat Layanan Hukum Institut Teknologi Kalimantan Vina Indah Samudra; Mahmudhah Syarifatunnisa; Farida Nur Hidayah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2494

Di instansi pendidikan, pemenuhan hak dan kewajiban hukum civitas akademika menjadi faktor penting dalam membentuk karakter individu maupun instansi, sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk konkret yang dapat diimplementasikan melalui berbagai disiplin ilmu (Kurniawati, 2012). Pusat Layanan Hukum ITK (PLH ITK), yang berdiri pada 23 Oktober 2023, menyediakan layanan hukum bagi civitas akademika Institut Teknologi Kalimantan, termasuk pembuatan surat keputusan, review perjanjian kerja sama, dan konsultasi hukum. Namun, PLH ITK menghadapi kendala seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi dari Rektor dan sistem pembuatan serta penyaluran dokumen hukum yang belum efektif, sehingga proses penyelesaian dokumen hukum membutuhkan waktu lama. Kendala lain adalah proses persetujuan yang memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui persetujuan wakil rektor sebelum pengesahan rektor. Tujuan penelitian ini adalah mendukung optimalisasi layanan PLH ITK, terutama dalam efisiensi proses pembuatan dokumen hukum bagi seluruh civitas akademika ITK. Tingkat Kesiapan Teknologi penelitian ini berada pada level 3, dengan hasil berupa SOP Panduan Pelayanan, Banner Alur Pengajuan Dokumen Hukum, dan prosiding nasional untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan PLH ITK.

Analisis Kebutuhan Pembelajaran Pancasila Berbasis Case-Based Learning di Perguruan Tinggi Hidayah, Farida Nur; Fitriani, Yustina
Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/cetta.v8i4.4698

The rapid development of the digital era demands the revitalization of Pancasila education through the development of contextual learning models that align with the characteristics of today's generation. This study aims to identify students’ needs regarding the implementation of Case-Based Learning (CBL) in the Pancasila course at the Kalimantan Institute of Technology. This research employs a descriptive quantitative approach using a survey technique involving 305 students from various study programs. Data were collected through a closed-ended questionnaire and analyzed using descriptive statistics in the form of frequency counts of student responses to illustrate the collective perceptions of the students. The results show that students prefer learning approaches that incorporate modern visual media such as videos and posters. The most preferred topics relate to current issues such as anti-corruption, gender-based violence, and radicalism, with the ideal duration for case study implementation being three to four weeks. The findings highlight the necessity of designing a CBL-based Pancasila learning model that is contextual, flexible, and interactive to enhance students’ active participation. Therefore, it is recommended that the development of the Pancasila curriculum at the Kalimantan Institute of Technology integrates digital media and contemporary issues to strengthen the effectiveness of the learning process.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Intenasional Hidayah, Farida Nur
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 2 MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the legal protection for notaries in making authentic deeds when the parties appearing use false identities, viewed from the perspective of international law. In carrying out their duties, notaries have an obligation to ensure the truth of the identities of the parties in order to guarantee the validity of the deeds made. However, in some cases, the parties may use false identities, which has the potential to cause legal problems for notaries. This study highlights the forms of legal protection that can be given to notaries in accordance with the provisions of international law and discusses the responsibilities and limitations of notary authority in such situations. The research method used is a normative legal approach, with an analysis of international legal instruments relating to the protection of the notary profession. The results of the study show that although notaries are responsible for the deeds made, there are legal protection mechanisms that can protect notaries from prosecution if it is proven that they have carried out their duties in good faith and in accordance with applicable procedures. Therefore, harmonization of regulations at the national and international levels is needed to ensure that notaries receive adequate protection in carrying out their profession.

Strategi Pemberdayaan UMKM Telagasari melalui Pemanfaatan E-Commerce di Kota Balikpapan Hidayah, Farida Nur; Amrullah, Akbar Taufik; Ardika, Dwiki Jaya; Pinem, Alessandro Benaya; Aryanti, Sahda; Rahmah, Nur
ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Publikasi dan Penerbitan Universitas San Pedro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59632/abdiunisap.v2i2.310

Perkembangan teknologi digital dan e-commerce telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. UMKM di wilayah Balikpapan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha mereka. Kota ini, sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur, memiliki potensi besar, namun para pelaku UMKM harus beradaptasi dengan dinamika lokal dan global. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu distribusi logistik, akses permodalan dan kurangnya literasi digital. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM di wilayah RT 37, Kelurahan Telaga Sari, terutama terkait kurangnya keterampilan digital dan pemahaman tentang platform e-commerce, membatasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas digital pelaku UMKM di wilayah tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan intensif terkait penggunaan e-commerce dan strategi pemasaran digital. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan praktis, serta evaluasi berbasis survei dan wawancara. Hasil dari program menunjukkan bahwa sekitar 20 orang peserta pelatihan dan 2 pelaku UMKM di Kelurahan Telaga Sari mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan platform e-commerce, yang berdampak pada peningkatan omzet usaha dan perluasan akses pasar. Program ini memberikan manfaat dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di era digital, serta memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan digital di sektor UMKM. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengembangan kapasitas digital di wilayah tersebut.

Panduan Pelayanan Pembuatan Dokumen Hukum pada Pusat Layanan Hukum Institut Teknologi Kalimantan Samudra, Vina Indah; Syarifatunnisa, Mahmudhah; Hidayah, Farida Nur
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2494

Di instansi pendidikan, pemenuhan hak dan kewajiban hukum civitas akademika menjadi faktor penting dalam membentuk karakter individu maupun instansi, sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk konkret yang dapat diimplementasikan melalui berbagai disiplin ilmu (Kurniawati, 2012). Pusat Layanan Hukum ITK (PLH ITK), yang berdiri pada 23 Oktober 2023, menyediakan layanan hukum bagi civitas akademika Institut Teknologi Kalimantan, termasuk pembuatan surat keputusan, review perjanjian kerja sama, dan konsultasi hukum. Namun, PLH ITK menghadapi kendala seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi dari Rektor dan sistem pembuatan serta penyaluran dokumen hukum yang belum efektif, sehingga proses penyelesaian dokumen hukum membutuhkan waktu lama. Kendala lain adalah proses persetujuan yang memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui persetujuan wakil rektor sebelum pengesahan rektor. Tujuan penelitian ini adalah mendukung optimalisasi layanan PLH ITK, terutama dalam efisiensi proses pembuatan dokumen hukum bagi seluruh civitas akademika ITK. Tingkat Kesiapan Teknologi penelitian ini berada pada level 3, dengan hasil berupa SOP Panduan Pelayanan, Banner Alur Pengajuan Dokumen Hukum, dan prosiding nasional untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan PLH ITK.

Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia Nur Hidayah, Farida
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 02 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i02.579

Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan limbah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Banyak negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah B3 ini, sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada saat ini. Dan mendeskripsikan perkembangan pengaturan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah Terkait dengan penggunaan bahan kimia organik berbahaya, maka Indonesia telah merativikasi konvensi Stockholm melalui Undang- undang No. 19 tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten atau Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan POPs yang berwawasan lingkungan. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No. 4/1982), menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama, akibat dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik, dengan definisi sebagai bahan berbaya dan beracun

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN DATA MASYARAKAT Farida Nur Hayati; Farida Nur Hidayah; Fachry Azaria Pradipta; Felix Dean Janitra; Rafid Al Khairy; Razzan Fawwaz Rayhan
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i2.29731

Abstrak: Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, desa-desa diharapkan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Kehadiran teknologi dan informasi, tidak hanya memberi kemudahan tetapi juga memunculkan aksi kejahatan. Kondisi ini akan menciptakan potensi risiko yang signifikan terkait ancaman kejahatan cyber. Selain itu, Adanya data yang akurat dan lengkap dalam mengelola suatu wilayah juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Dengan pendataan yang baik, suatu organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang mencakup sosialisasi mengenai keamanan siber serta perancangan website untuk mendukung pengelolaan data desa. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 60 penduduk yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat umum. Selanjutnya, evaluasi dilakukan menggunakan kuisioner dan wawancara untuk mengukur efektivitas program. Hasil analisis evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 56% warga berpendapat bahwa kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sudah sangat baik.Abstract: Village development aims to improve community welfare and the quality of human life. To realize an advanced Indonesia, villages are expected to have the ability to utilize technology and information. The presence of technology and information not only provides convenience but also gives rise to criminal acts. This condition will create significant potential risks related to the threat of cybercrime. In addition, the existence of accurate and complete data in managing an area is also something that cannot be ignored. With good data collection, an organization can make more precise and effective decisions. To overcome this problem, a series of community service activities were carried out which included socialization regarding cyber security and website design to support village data management. This activity involved approximately 60 residents consisting of village officials and the general public. Furthermore, an evaluation was carried out using questionnaires and interviews to measure the effectiveness of the program. The results of the evaluation analysis of the activities that had been carried out, it was found that 56% of residents thought that the community service activities that had been carried out were very good.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search