Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Kaawoan, Johannis
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TOMPASO DUA UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Pola, Prisky; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa pada umumnya mendapat campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dimana hal ini berdampak pada pelaksanaan demokrasi ditingkat Desa tidak seperti yang diharapkan dan masih banyak yang dijadikan alat bagi para kelompok tertentu untuk penguasaan dan memperkaya diri maupun kelompok tertentu, dan tidak lagi untuk menyejahterakan. Rakyat Desa karena memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, sehingga begitu rentan dan mudah dieksploitasi oleh kuasa politik dan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuhi peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso Dua Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode kualitatif, penelitian sama-sama mempersoalkan realibitas, validitas, pengukuran dan alat ukur juga berbeda. Dan hasil ini masyarakat Desa yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan para tokoh tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. terdapat beberapa proses sosial yang mendorong perkembangan tokoh masyarakat yakni pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal dan perkembangan keagamaan moral. Tokoh masyarakat karena terdiri dari orang-orang yang mempunyai posisi strategis di bidang kemasyarakatan strategis,sehingga memiliki pangaruh memperoleh kekuasaan mengontrol dan mempengaruhi orang lain karena ketokohannya.Kata kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pemilihan
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI KEGIATAN ADAT MANE’E Mangalemma, Tri Amiputra; Kaawoan, Johannis; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan tentang strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi yang bersifat multi-plier effect, strategi tekait dengan pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan serta pemantapan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana dari strategi yang ada telah dilaksanakan. Akan tetapi dari strategi yang ada belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata kabupaten kepulauan talaud. Akses jalan, sarana, sumberdaya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata menjadi factor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten kepulauan talaud.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Parawisata.
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUMA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tampila, Gita; Kaawoan, Johannis; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa kuma, dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau dan menganalisis sampai sejauh mana perencanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuma kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik akan tetapi dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan perencanaannya masih kurang matang dan waktu pelaksanan pembangunan jalan desa tidak tepat karena yang di tentukan oleh pemerintah sedianya dikerjakan selama lima hari namun yang terjadi waktu yang ditentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan desa menjadi tujuh hari.Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa
STR ATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Solang, Fernando; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kemandirian UMKM di Minahasa Selatan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Kecil, Menengah.
EFEKTIFITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Pantow, Claudia; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat dibandingkan desa/kelurahan yang mempunyai beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelengaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pada umumnya yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data dilakukan sepanjang penilitian ini berlangsung, berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik sudah sangat baik dan membantu setiap masyarakat yang perlu dalam mengurus setiap urusan baik individu ataupun keluarga, pemerintah kecamatan juga harus memperhatikan program-program kecamatan agar masyarakat harus mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan juga konsisten waktu dalam melayani setiap masyarakat agar setiap pelayanan berjalan dengan baik.Kata Kunci :Efektivitas, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik.
PERAN DINAS SOSIAL KOTA MANADO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS Baturangka, Theresia; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 42 bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa) Kumendong, Windy Lovelia; Kaawoan, Johannis; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, dalam Negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa Liba tahun 2016, partisipasi politik masyarakat masih kurang. Secara umum kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat desa liba untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS untuk memilih. Pemberian suara dalam Pilkades merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seorang memutuskan berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih desa Liba dipengaruhi oleh faktor ideologis menjadi salah satu alasan. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, Nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepada desa Liba dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan medapatkan legitimasi dari masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT (Studi Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong) Bleskadit, Hanna Marice; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seluruh pegawai dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja dilihat dari Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah Untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan terkait kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan Publik, dalam hal ini terkait pembuatan E-KTP yaitu teori dari Russel dalam Sudarmanto yang mengatakan bahwa kinera adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seluruh pegawai dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langusng, observasi dilapangan serta melaluai kajian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa yaitu terkait produktifitas kinerja aparatur sipil negara dalam melakukan pelayanan publik yang dapat ditandai dengan minimnya ketersediaan sarana-prasarana atau alat penunjang dalam melakukan kegiatan pelayanan publik seperti alat printer. Sebab suatu kinerja atau pelayanan dinyatakan berkualitas apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan kualitas pelayanan itu tergantung pula pada kualitas teknologi dalam hal ini alat-alat produktifitas dalam suatu organisasi atau instansi publikKata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI APLIKASI PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA (PANADA) STUDI DI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO Maatoke, Fernando Septian; Kaawoan, Johannis; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Sekarang ini banyak kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Internet sebagai salah satu implementasi dari teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi utama yang sedang dan terus dikembangkan banyak organisasi ataupun individu. Setiap individu ataupun organisasi juga selalu mengalami perubahan Saat ini perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi dan budaya di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini suatu perwujudtan lewat pelayanan publik yang disajikan dalam bentuk praktis dan terpadu menjadi bagianpenting dalam mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), upaya pencapaian tujuan bernegara dalam konsep (welfare state) yaitu dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional, dan yang mampu menjawab tantangan perubahan masyarakat. Portal analisis data berbasis peta (PANADA) adalah suatu terobosan pemerintah yang bersifat inovasi lewat penerapan aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Manado, dicanangkan aplikasi ini untuk membantu pemerintah kota Manado dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi. Portal tersebut dibangun sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutakhir dan unified atau dapat menjadi satu basis/referensi data. Kemudian dapat dimanfaatkan secara mudah olehinternal perangkat daerah pemerintah kota Manado dan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi, Informasi, Pelayanan Publik.
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI TANAMAN LOKAL (Suatu Studi Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Memaksimalkan Pemanfaatan Serat Pisang Abaka di Kecamatan Essang) Majore, Meikson; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh alam perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berada diujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Meskipun berada di daerah kepulauan yang identic dengan pulau karang dan lautan, namun Kabupaten Talaud menyimpan potensi sumberdaya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan daerah di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan serat pisang Abaka di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam produksi serta pisang abaka, dalam rangka memenuhi aspek tersebut, pemerintah kabupaten mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia berupa peralatan mesin yang diberikan kepada kelompok tani dan hasilnya cukup untuk meningkatkan produksi namun masih terkendala jumlah tempat produksi masih sedikit dan masih terpusat di satu tempat serta untuk mengangkut serat pisang abaka masih melalui teknik konvensional yakni melalui sungai karena infrastruktur jalan yang belum memadai.Kata Kunci: Program Pemerintah, Pemanfaatan, Tanaman Lokal.
Co-Authors Baturangka, Theresia Bleskadit, Hanna Marice Daud Liando, Daud Frans Singkoh, Frans Josef Kairupan, Josef Kumendong, Windy Lovelia Lala, Ongki Andika Maatoke, Fernando Septian Majore, Meikson Mangalemma, Tri Amiputra Neni Kumayas, Neni Pangemanan, Sofia Pantow, Claudia Pasuhuk, Demaris Deisy Pola, Prisky Rachman, Ismail Rengkung, Frangky Solang, Fernando Sumampouw, Ismail Tampila, Gita Undap, Gustaf