p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Sumampouw, Ismail
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STR ATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Solang, Fernando; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kemandirian UMKM di Minahasa Selatan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Kecil, Menengah.
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU Paru, Selni; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, PembangunanSumampouw3AbstrakPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaiankearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yangmerugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihatsumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanapembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatutujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalampelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah.hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaanpembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat inimasih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintahdesa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalammengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendirimenjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupuntenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiappembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orangyang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidakterlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tagoe, Yolanda; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usaha
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERIKANAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KUMA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Lala, Ongki Andika; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang besar dengan segala kekayaan sumber daya lautnya, Demikian halnya yang terjadi di wilayah pesisir, wilayah pesisir dan lautan. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan tumpuan harapan Negara Indonesia dimasa yang akan datang, Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga masih penuh dengan ketidak pastian. Dengan didukung oleh kewenangan yang diberikan undang-undang desa serta dukungan pendapatan desa yang cukup memadai maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam menjalankan peran alokasi Pemerintah Desa Kuma dapat dikatakan sudah baik dalam mengalokasikan program dan dana khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kuma melalui pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut, sedangkan pelaksanaan peran distribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk melaksanakan program yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan satu golongan masyarakat saja.Kata Kunci: Masyarakat dan Peranan Pemerintah Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud) Larinda, Oksilia; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalammelaksanakantugas yang diemban harus memahami dan menghayati kode etik, norma-norma hukum dan tata tertib termasuk peraturan disiplin PNS yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelengaraan pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara di tuntut untuk setia kepada pancasila Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Aktifitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi adalahsuatuhal yang sangat diutamakan oleh setia porganisasi dan factor disiplinkerja yang sangat tinggi sangat di perlukan dalam setiap usaha kerjasama antara sesame pegawai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aktifitas kerja pegawai dan disiplin yang tinggi adalah salah satu syarat bagi seseorang pegawai untuk mendapatkan suatu kedudukan yang mananantinya akan menciptakan prestasi yang baik dan mempunyai hasil kerja yang tinggi. Dalam halini mengatasi indikasi rendahnya kedisiplinan perlu upaya-upaya pembinaan peningkatan pendisiplinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil Didinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang telah diproses oleh BKD kab. Kelp. Talaud selama 2019 terdapat beberapa kasus namun yang bias di identifikasi oleh peneliti adalah tahun 2018. Secara umum implementasi pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns di kba. Kelp. Talaud telah berjalan cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan sudah dilakukan sosialisasi kepada semua ASN di masing-masing SKPD yang di lakukan oleh BKD, Inspektorat, maupun SKPD itu sendiri.Kata Kunci: Implementasi, Disiplin, AparaturSipil Negara.