<![CDATA[Pemenuhan atas hak konstitusinal warga negara, salah satu perwujudannya ialah pemberian perlindungan terhadap warga negara dalam hal penggunaan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam terkhusus kepada masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini deskriptif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa banyaknya kasus penipuan terhadap calon Jemaah haji dan umrah mengharuskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun peraturan daerah yang memuat norma penguatan fungsi koordinasi dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meyusun rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tentang perlindungan jemaah haji khusus dan umrah. Fulfillment of the constitutional rights of citizens, one of the manifestations is the provision of protection for citizens in terms of the use of pilgrimage and umrah pilgrimage services for Muslims especially to the people of south Solawesi Province. This has become a big problem for the people of South Sulawesi. In thi study the authors used a type of normative research, the nature of this research is descriptive and the approach used is statutory and conceptual approach. Based on data obtained, the authors conclude that the number of cases of fraud against prospective pilgrims and umrah requires the Government of South Sulawesi Province to draw up regional regulations tha contain norms for strengthening the coordination function with institutions authorized to carry out the supervisory function. This can be done by drafting a local regulation on the province of South Sulawesi concerning the protection of special pilgrims and umrah.]]>
