Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Jurnal Kajian Konstitusi RechtIdee FAWAID: Sharia Economic Law Review
Baso, Fatihani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Impact of Mixed Marriage in Civil Law Review Djaoe, Andi Novita Mudriani; Bolo, Suriani Bt.; Baso, Fatihani
Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v16i1.5203

Abstract

The article aims to reveal the complexities of mixed marriages between local people and mining workers (immigrants). The research method is a qualitative descriptive study that describes the impact of mixed marriages in mining areas in Southeast Sulawesi. The paper shows that mixed marriages are carried out in series without going through the applicable legal procedures. Mixed marriages are based on several aspects behind the legitimacy of providing a way for men (immigrants) as long as they can fulfil the traditional elements, pay for the customs, and are Muslim. Then mixed marriages took place, and it was their (women's) habit who see that immigrant workers could provide welfare. However, mixed marriage indirectly in civil terms means their marriage cannot be recognized and legalized.
Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia Baso, Fatihani; Iswandi; Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo; H, Redita Septia Sari.
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53692

Abstract

Hingga saat ini, Indonesia belum mengatur mengenai passing off. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus passing off dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan Passing Off dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem Common Law. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Secara regulasi, Indonesia yang menganut Civil law system belum mengatur mengenai passing off, melainkan hanya mengatur perlindungan terhadap merek yang telah didaftar. Sedangkan pengaturan passing off  tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek yang belum terdaftar. Mengenai apakah passing off dapat diberlakukan di Indonesia, hal itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum. Passing off merupakan common law sedangkan Indonesia menganut civil law. Sehingga, passing off tidak tepat jika diadopsi dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Kata Kunci : Positivisasi; Passing Off; Hak atas Merek. Until now, Indonesia has not regulated passing off. In fact, if we look at the facts on the ground, there are many products or services that are marketed that imitate other products or services that have been registered. The problem that will be discussed is how urgent the special regulation of passing off is in the Trademark legal system in Indonesia and how the impact of the absence of Passing Off rules in the Indonesian legal system is compared to the Common Law system. The research was conducted using a legislative approach combined with a conceptual approach. In terms of regulation, Indonesia, which adheres to the Civil law system, has not regulated passing off, but only regulates protection for registered brands. Meanwhile, the regulation of passing off not only protects registered brands, but also protects brands that have not been registered. Regarding whether passing off can be implemented in Indonesia, it will be difficult because of the differences in the legal system. Passing off is common law while Indonesia adheres to civil law. Thus, passing off is not appropriate if adopted in the Trademark Law in Indonesia.      Keywords: . Positivisation; Passing Off; Trademark Rights.
Standard Clauses: Measuring Dilemmas in Theory Baso, Fatihani; Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo; Iswandi, Iswandi; Djaoe, Andi Novita Mudriani; Ramadhani, Alya
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.29842

Abstract

The study aims to measure this dilemma through the theories of natural law, utilitarianism, and positivism. It employs a qualitative approach using library research and normative juridical analysis. Despite their role in enhancing transactional efficiency, standard clauses often obscure critical rights and responsibilities, particularly for consumers who lack the bargaining power or legal literacy to fully comprehend or negotiate contract terms. This condition is increasingly urgent in the context of digital transactions on e-commerce platforms, etc where standard clauses are not only more prevalent but also more opaque. Existing scholarship has yet to explore how consumer legal literacy—or the lack thereof—affects the understanding, acceptance, and contestation of standard clauses in the digital marketplace. This study fills that gap by integrating legal theory with a critical analysis of consumer awareness, offering a novel perspective on the intersection between legal formalism and substantive justice in contemporary consumer contracting. The results indicate that standard clauses are deemed unjust based on natural law theory due to their formulation often violating universal moral principles, which demand mutual agreement and fairness for all parties. According to utilitarian theory, standard clauses are beneficial if they serve all parties; however, since they mainly benefit business actors, the usefulness is limited and creates imbalance. Meanwhile, positivist theory considers standard clauses legally valid as long as they adhere to the pacta sunt servanda principle—once written and agreed upon, the contract is binding law for the parties. Although standard clauses promote business efficiency, the imbalance in bargaining power may disadvantage consumers, who must therefore critically assess their ability to accept or reject the contract.
TINJAUAN YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PENAMBAHAN DAYA DAN KILOMETER ILEGAL DI KOTA KENDARI Ernawati, Ernawati; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3351

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kecurangan yang dilakukan konsumen dalam  penambahan daya dan kilometer ilegal yang berfokus pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara teknik merekam atau mencatat, kemudian penyajian data yang dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan dan menerangkan sesuai data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Adapun pemeriksaann keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Bagi Konsumen atas Kecurangan dalam Pemasangan Daya dan Meteran ilegal berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN (persero) Nomor : 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016 dalam penentuan pelanggaran terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dan golongan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh perusahan adalah jenis pelanggaran golonagn 1 (P1) dan golongan 2 (P2), Penyelesaian Hukum Antara Konsumen yang melakuakn pelanggaran dari hasil yang dilakukan tim penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di laksanakan dengan mengacu pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dijelaskan dalam Pasal 7 (penyelesaian sengketa) dengan menyelesaiakannya secara msuyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian untuk konsumen yang melakukan kecurangan penambahan daya / pelanggaran dalam penggunaan listrik di berikan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya penertiban pemalaian tenaga listrik dengan denda sesuai daya yang digunakan, serta di wajibkan membayar tagihan susulan dengan kebijakan membayar secara berangsur.Transaksi di dalam penjualan arus tenaga listrik, baik penjual maupun pembeli  harus memperhatikan  dan  menjaga  nilai-nilai atau aturan  hukum ekonomi Islam yang terkait dengan etika dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tidak melakuakan kecurangan dalam menimbang dan menakar, melebihkan takaran yang dimaksud yaitu menambah daya pemakaian listrik, takaran dari apa yang mestinya kedua belah pihak sepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.Kata Kunci: Kecurangan Penambahan Daya, Kilometer Ilegal, Konsumen, Hukum Ekonomi Islam.
EFEKTIFITAS TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERTIB NIAGA (PKTN) PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENCANTUMAN LABEL PRODUK MAKANAN Jusma, Jusma; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.3866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tugas perlindungan konsumen tertib niaga (pktn) provinsi sulawesi tenggara dalam pencantuman label produk makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai PKTN. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, PKTN telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31, 32, dan 34. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Kedua dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas  apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
CACAT KEHENDAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR PANJANG KOTA KENDARI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH Sari, Puspa; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4221

Abstract

Handphone Bekas yang merupakan handphone yang diperbaikidandiperbaharui,sehinggahandphonetersebutmenjadihandphonebaru.TujuandaripenelitianiniadauntukmengetahuimengapacacatkehendakdalampembelianhandphoneBekasmarakterjadidanntukmengetahuibagaimanatinjauanhukum ekonomisyariahdalam transaksijualbelihandphoneBekas.AdapunJenispenelitianiniyaitukuallitatifdenganmenggunakanmetodepenelitian empiris dengan pendekatan kasuistik.Teknik pengumpulanmenggunakanteknikwawancara,dokumentasidanobservasi.Berdasarkanhasilpenelitianyangpenulislakukandapatdisimpulkanbahwayangmenjadipenyebabataufaktorcacatkehendakdalam pembelianhandphoneBekasmarakterjadiyaitupertamaFaktorhargayangdimanapenjualmemberikanharga yang murah pada barang tersebut yang dilakukan initerjadidikarenakan supaya pembelibanyak membelihandphone bekas,keduaFaktorminatpembeliyangdimanasemakintahunsemakinbanyakpembeliyang menginginkanhandphonetersebut,sehinggakebanyakanjugadaripenjualmengambilkesempatandalam melakukanhalyangtidakbaikdanketigafaktorkelayakanyangdimaksuddisiniadalahhandphonebekasinitermasukhandphoneandroidinimemilikikelayakanyangtinggiuntuktetapdipasarkan.TinjauanHukumEkonomiSyariahterhadappraktikTransaksijualbelihandphonebekasyangdilakukanolehpenjualataupemilikCounterdiPasarPanjangKotaKendariyaitu:penjualataupemilik counteryangmelakukanpraktikjualbelihandphonebekasbelum memenuhisebagianasas-asas hukum ekonomisyariah yang dimana asas yang terpenuhimeliputiasaskemudahan,asassebabyanghalal,danasaskebebasan.Sedangkanasasyangtidakterpenuhimeliputiasassalingmenguntungkandanasasi’tikadbaik.
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sutarno, Feby Sutantri; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4490

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Fenomena Penggunaan Cream Temulawak Pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari, Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Produk Cream Temulawak dan Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, angket dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa yang menjadi Fenomena Penggunaan Cream Temulawak di Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari karena alasan dapat memutihkan kulit dengan cepat tanpa melihat atau mencari tahu bahan-bahan yang terdapat didalam cream temulawak dan belum ada izin edar dari balai POM. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cream temulawak yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penjual cream temulawak melakukan jual beli produk cream temulawak belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i’tikad baik. Sedangkan Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Fakultas Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak adalah penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jika para pihak sepekatan diluar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR Sari, Redita Septia; Yaqub, Andi; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4975

Abstract

Merek merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan produk satu dengan yang lain. Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi keberadaannya oleh Negara. Merek tidak mendapatkan perlindungan oleh Negara apabila tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di DJKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi kriteria utama dalam penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada aturan-aturan hukum yang menjadi alasan penolakan merek. Teknik pengambilan data yaitu melalui bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan bahan hukum sekunder yaitu putusan DJKI terhadap merek yang ditolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan bacaan tertulis serta dokumen putusan DJKI terhadap merek yang ditolak, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap merek yang ditolak dengan cara membandingkan dengan merek yang diterima, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan merek. Adapun temuan dari penelitian ini adalah merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI karena terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti beranggapan bahwa unsur kata dalam pemeriksaan merek merupakan kriteria utama yang dianggap sangat berpengaruh dalam melakukan pemeriksaan merek dalam menentukan menerima ataupun menolak permohonan pendaftaran merek. Apabila ditelaah lebih lanjut unsur yang lain pada pendaftaran merek tidak mencangkup merek yang ditolak namun unsur kata dianggap sangat berpengaruh. Selain itu adanya instrumen khusus dan lanjutan tentang menentukan “persamaan pada pokoknya” didalam aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari sifat subyektivitas baik dari kalangan Periksa Merek maupun masyarakat terkhusus pada pelaku usaha agar persoalan-persoalan terkait merek khususnya persamaan pada pokoknya tidak terjadi lagi.
Co-Authors Andi Yaqub Bolo, Suriani Bt. Djaoe, Andi Novita Mudriani Ernawati Ernawati H, Redita Septia Sari. Iswandi Jusma, Jusma Puspa Sari, Puspa Ramadhani, Alya Sari, Redita Septia Sutarno, Feby Sutantri Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo