<![CDATA[One of the causes of divorce which was decided by a Religious Court judge was because of the apostasy of one of the spouses. Divorce due to apostasy leaves problems in parenting. To whom the child custody will be given must be considered by the judge. This research is empirical research (field study) with fiqh and family psychology approach to get an understanding of the basic considerations of judges in establishing child custody in the case of an apostate partner. Through interviews and documentation, the study found, that the consideration of judges based on three things: first, normative basis, which is based on the consideration of Constitution No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Constitution No. 7 of 1989 Jo. Constitution Number 30 of 2006 concerning Childcare, and Number 23 of 2002, Supreme Court jurisprudence Number 210 / K / AG / 1990. Second, fiqh basis, which refers to the requirements of the Hadhanah which are in line with fiqh and the provisions of the Hadhanah based on Syafii's Madzab. Third, the psychological basis, which considers all psychological problems related to children. By using this integrative analysis the judge considers that the requirements for Muslims to care for children are in line with psychological values, that the family must provide Islamic education to shape the child's mental spirit. [Salah satu penyebab perceraian yang diputus hakim Pengadilan Agama adalah karena murtadnya salah satu pasangan. Perceraian karena sebab murtad menyisakan problem pada pengasuhan anak. Kepada siapa hak asuh anak akan diberikan harus dipertimbangkan oleh hakim. Penelitian ini termasuk penelitian empiris (studi lapangan) dengan pendekatan fiqh dan psikologi keluarga untuk mendapatkan pemahaman tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus pasangan murtad. Melalui metode wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan, bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga hal: pertama, dasar normatif, yaitu pertimbangan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 Tentang Pengasuhan Anak, dan Nomor 23 tahun 2002, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210 / K / AG / 1990. Kedua, dasar fiqh, yaitu mengacu pada persyaratan ḥaḍānah yang sejalan dengan fiqh dan ketentuan ḥaḍānah berdasarkan Madzab Syafiii. Ketiga, dasar psikologis, yaitu mempertimbangkan semua masalah terkait psikologis anak. Dengan menggunakan analisis integratif tersebut hakim mempertimbangkan, bahwa persyaratan harus muslim untuk mengasuh anak, sudah sejalan dengan nilai-nilai psikologis, bahwa keluarga harus memberikan pendidikan Islam untuk membentuk mental spiritual anak.]]]>
