Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Recital Review
Adriansyah, Herman
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGATURAN TATA KELOLA DAN TERTIB ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS Panjaitan, Saut Parulian; Adriansyah, Herman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3793

Abstract

Pedoman dan standar mengenai tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris di Indonesia belum menjadi fokus perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, notaris, maupun masyarakat pennguna jasa. Belum ada pengaturan hukum mengenai pedoman dan standar tata kelola dimaksud, sehingga dalam kenyataan praktik banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris. Berdasrkan hal itu maka perlu dikaji mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan norma hukum (rechtsvacum) mengenai tata kelola dan tertib administrasi kantor notaris. Rumusan mengenai isu dimaksud belum dirumuskan secara utuh dan komprehensif.  Ketentuan mengenai kantor sebagai tempat kedudukan, dan pengaturan mengenai penyimpanan minuta akte dan protokol akte, hanya dirumuskan secara parsial bersifat inkonsisten (saling bertentangan). Oleh karena itu, perlu diterbitkan pengaturan mengenai pedoman dan standar tata kelola dan tertib adminstrasi kantor notaris, sehingga menjadi standar pemeriksaan tahunan bagi Majelis Pengawas Notaris, serta pencantuman pemberian sanksi adminstrasi bagi notaris yang tidak memenuhi atau melanggar standar dimaksud. Pengaturan dimaksud bersifat mendesak untuk diterbitkan guna menjaga kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dan menghormati profesi notaris sebagai pekerjaan mulia (nobile officium). Dalam pengaturan dimaksud sekurang-kurangnya memuat standar fisik kantor dan papan nama, standar non-fisik (pelayanan dan kearsipan), standar sumber daya manusia (staf personalia), dan standar pendukung (tata ruang, kenyamanan, dan kebersihan/keindahan).
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012) Prakasa, Fasatama; Apriani Zuhir, Mada; Adriansyah, Herman
Recital Review Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i1.8660

Abstract

Certificate that is burdened with Rights of Liability with a case study based on Decision of the Supreme Court Num. 1138 K/Pdt/2012. This research is a normative legal research using legislative approach, conceptual approach, and philosophical approach. The type and legal materials obtained from primary, secondary, and legal materials,collected through library study, with deductive deduction techniques. The results of this study are, the judge's consideration of the revocation of the Ownership Rights Certificate that is burdened with Rights of Liability based on Decision of the Supreme Court Num. 1138 K/Pdt/2012is that in the process of making a sale and purchase deed of land rights made by a Land Deed Officer(PPAT) is a legal defect due to engineered by Defendant 1 along with Defendant III (Notary/PPAT), and Defendant 1 did not have the authority to bind Rights of Liability assuranceof land rights object. Legal protection against separatist creditors as holders of Rights of Liability, namely the right to obtain their own authority to sell/execute assurance objects without waiting for a court decision. The supposed arrangement for the revocation of Ownership Rights Certificate burdened with Rights of Liability is to strengthen the value of authentic deeds such as the Deed of Rights of Liability that protects the rights of creditors in guaranteeing creditor rights in registering. The PPAT's responsibility for the deed which is canceled based on the Regulation of the Land Deed Officer, namely compensation from the aggrieved party's claims, administrative sanctions, and charged for criminal acts of letter forgery.
Co-Authors Apriani Zuhir, Mada Panjaitan, Saut Parulian Prakasa, Fasatama