Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Society
Ibrahim, Helmi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR Ibrahim, Helmi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.58

Abstract

Abstrak Reformasi konstitusi UUD 1945 merupakan momentum reformasi tata kelola negara dan pemerintahan menuju yang lebih baik dimulai dari reposisi fungsi lembaga-lembaga negara utama seperti Presiden, DPR, MPR, DPD, serta MA dan MK dalam pilar kekuasaan negara sebagaimana disebutkan dalam teori Trias Politica Montesquieu, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial khususnya hubungan antara Presiden dan DPR ada dalam keseimbangan check and balances dan menghilangkan kesan executive heavy maupun legislative heavy. Penguatan kelembagaan lembaga-lembaga tinggi negara adalah konsekuensi logis untuk mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang konstitusional. Kata Kunci : Reformasi konstitusi UUD 1945, check and balances, executive heavy, legislative heavy, penguatan lembaga tinggi negara Abstract The constitutional reform of the 1945 Constitution is a momentum for reform of state governance and government towards a better one starting from the repositioning of the functions of key state institutions such as the President, DPR, MPR, DPD, and MA and MK in the pillars of state power as stated in the theory of Trias Politica Montesquieu, namely the legislature, executive and judiciary in order to support the strengthening of the presidential government system, especially the relationship between the President and the DPR is in a balance of checks and balances and eliminates the impression of executive heavy and legislative heavy. Institutional strengthening of high state institutions is a logical consequence for realizing the unitary state of the Republic of Indonesia as a democratic legal state or a constitutional democratic state. Keywords:
Penerapan Asas Keadilan bagi Konsumen yang Tidak Dapat Memohon Pailit dan PKPU kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Ibrahim, Helmi; Hendri, Hendri; Aprita, Serlika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9100

Abstract

Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Hal ini disebabkan karena salah satu poin dalam SEMA tersebut yang mengatur terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni  di mana pengembang atau developer apartemen atau rumah susun tidak dapat dimohonkan pailit dan PKPU.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara rinci, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya asas keadilan bagi konsumen dikarenakan tidak dapat memohonkan Pailit dan PKPU kepada Developer sehingga keberlakuan SEMA ini dianggap bertentangan dengan salah satu asas dalam hukum kepailitan yaitu asas keadilan.  Dalam hal perusahaan tertentu seperti perusahaan pengembang (developer) tidak bisa dimohonkan pailit ataupun PKPU, maka seharusnya diatur dalam bentuk peraturan yang selevel dengan UU ataupun UU No. 37 tahun 2004 di revisi.
Menciptakan Calon Perwira Kapal Penangkap Ikan Bertaraf Internasional Melalui Sertifikasi Profesi Calon Pelaut yang Handal dan Berdedikasi Tinggi serta Berbudaya Indonesia Untuk Alumni Taruna SMK Kemaritiman Ibrahim, Helmi
Society Vol 6 No 1 (2018): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v6i1.60

Abstract

This article aims to mobilize and unite the steps of stakeholders to create prospective fishing vessels, especially maritime vocational cadets where the existence of SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN2 Sungailiat, and SMKN1 Tukak Sadai under the auspices of the Provincial Bangka Belitung Islands Education Office and Maritime Affairs and Fishery. This research is a correlative descriptive study so that the data is analyzed to determine the relationship between Vocational High Schools maritime cadets and the Government of the Bangka Belitung Islands which is very closely related to the success of vocational education to produce potential fishing vessel officers. The instrument for data collection uses documentation, questionnaires, and direct observations which are then analyzed using simple linear correlation. The results obtained were government policies in providing overall support in developing Maritime Vocational High Schools in the Bangka Belitung Islands Province including laboratory facilities (SMKN 4 Pangkalpinang: 80%, SMKN2 Sungailiat : 45%, SMKN1 Tukak Sadai : 45%), Infrastructure practice tools (SMKN 4 Pangkalpinang: 75%, SMKN 2 Sungailiat: 50%, SMKN1 Tukak Sadai : 30%), Simulator (SMKN 4 Pangkalpinang: 50%, SMKN2 Sungailiat : 100%, SMKN1 Tukak Sadai : 0%) , Ships (SMK 4 Pangkalpinang: 100%, SMKN2 Sungailiat : 100%, SMKN1 Tukak Sadai : 50%).
Co-Authors Aprita, Serlika Hendri Hendri