Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Legal Analysis of the Disparity Between Indonesia's Legal Basis and Its Implementation in Protecting Human Rights Idrus, Soleh; Aprita, Serlika; Asmara, Bima Sena Putra; Putra, M. Aidil
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i2.5555

Abstract

The power that is held by human rights might be described as fundamental or basic in nature. People are able to more readily violate the rights of others since many people still do not understand how violation cases work. As a result, there are cases of violations that occur at the present time. A qualitative research method that takes an approach based on statutory regulation is the one that was used for this study. According to the findings presented in the conclusion, the protection and maintenance of human rights within the national institutional framework are established in institutions such as the National Women's Commission (Komnas Perempuan), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation. These institutions include the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation (TRC). Despite this, the KKR was dissolved because it was seen to be incapable of performing its duties in an adequate manner.
Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aprita, Serlika; Afriza, Rifky Surya
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i2.7960

Abstract

Lingkungan merupakan suatu yang tidak luput dari manusia karena manusia sendiri itu termasuk dalam lingkungan, dengan lingkungan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dengan lingkungan juga manusia bisa berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya, tinggal bagaimana manusia menyikapi dan menjaga atau melestarikan lingkungan apa yang sesuai dengan anjuran agama Islam tanpa merusak apa yang telah Allah ciptakan untuk manusia.Agama sebagai sumber nilai dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negatif (madarat). Sebagian ahli pikir mencoba menggunakan Islam sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah kehidupan seluruh makhluk di bumi ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sanagat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia, maka amar ma’ruf nahi mungkar adalah cara terbaik untuk menanggulangi hal tersebut dengan tinjauan secara teologis dan fenomenologis.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT Evy Febryani; Dian Puspa Iwari; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1173

Abstract

In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a corporation. It turns out that in developments, especially regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the doctrine of strict liability (absolute responsibility) and vicarious liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive-narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by its management. Therefore, the subject of corporate criminal law is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim in this case must be interpreted as a civil prosecution because the corporation loses the right to manage its assets which are entered into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible for the liquidation process or the cause of liquidation to occur because of the bankruptcy decision.
VIOLATION OF ETHICS BY PUBLIC OFFICIALS IN RELATION TO CORRUPTION CASES Mulkan, Hasanal; Okprianti, Reny; Aprita, Serlika; Pratama, Ferindi Ramadan
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.896

Abstract

The public ethics of state officials in the administration of clean government holds an important position and role as a guide for good behavior in carrying out their duties. The occurrence of political corruption is not solely attributed to the extent of authority possessed but is also rooted in the violation of the ethics of state officials. This study employs qualitative research methods and a literature approach to explore law violations stemming from breaches of state officials' ethics, focusing on the Hambalang Political Corruption case handled by the KPK. The investigation delves into how violations of state officials' ethics transpire, originating from both the executive and legislative branches.The breach of state officials' ethics in this case is linked to the struggle for interests in securing funds to support a candidate for the general chairmanship of a political party. Beyond implicating the executive and legislature, the corruption also involves the private sector. The manipulation of legal loopholes in preparing the APBN is exploited to inflate the value of the Hambalang project, resulting in substantial budgets, profits, and an escalation of corrupted funds. The case study reveals ethical violations by state officials, characterized by dishonest behavior, data manipulation, and a lack of transparency to secure approval for the Hambalang project. These ethical transgressions are coupled with legal violations, ultimately eroding public trust in endeavors to establish a corruption-free government, particularly concerning officials affiliated with political parties.
Perubahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang–Undang Cipta Kerja Aprita, Serlika
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1108

Abstract

Sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja aturan hukum mengenai lingkungan hidupterutama dalam hal perizinan masi berorientasi pada perizinan berbasis izin, sedangkan sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat penyederhanaan izin lingkungan dengan berbasis risiko. Kebijakan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menguntungkan bagi para investor, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan proses perizinan dan dinilai lebih efisien. Akan tetapi dengan di tetapkannya perizinan berbasis risiko bukan berarti tidak akan memberikan akibat hukum dibelakangnya. Terdapat pula dampak-dampak yang mungkin timbul, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bersifat terlalu umum dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam pelaksanannya sehingga menimbulkan banyak gesekan antara pusat dengan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sehingga hematnya, kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
ASAS KELANGSUNGAN USAHA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN TIDAK ADANYA INSOLVENCY TEST DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN Aprita, Serlika
Nurani Vol 17 No 2 (2017): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v17i2.1842

Abstract

In its development, the Bankruptcy Law in theory and practice did not progress significantly and it was until 1998 and replaced by a new one, which on October 18, 2004 legalized bankruptcy law and postponement of debt obligations have a wider scope, this is necessary because of the development and legal needs in the community while the provisions that have been applied is not sufficient as a legal means to solve the problem of accounts receivable in a fair, fast, open, and effective. One of them concerning the requirement to declare a bankrupt debtor as stipulated in the provisions of Article 2 paragraph 1 that there is no provision that requires the debtor to be insolvency, this is certainly contrary to the universal philosophy of the Bankruptcy Act that provides a way out for debtors and creditors when the debtor is in a state unable to pay its debts. The absence of this insolvency test shows that the Bankruptcy Act is dominant in protecting the interests of creditors. In order to have a clear philosophical foundation, the concept of business continuity principles should be included in the future Article of Bankruptcy Regulation so as to enable debtor and creditors to pursue debt settlement fairly, quickly, openly and effectively. The type of research in the writing of this journal is prescriptive normative legal research.
THE STATE'S RESPONSIBILITY IN THE WELFARE OF PEOPLE AND ECONOMIC RECOVERY IN THE FACE OF COVID-19 FROM THE PERSPECTIVE OF LAW AND HUMAN RIGHTS Aprita, Serlika; Anisah, Lilies
Nurani Vol 21 No 2 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i2.8940

Abstract

The Covid-19 pandemic was taking place in almost all countries around the world. Along with the increasingly vigorous government strategy in tackling the spread of the corona virus that was still endemic until now, the government had started to enforce the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) with the signing of Government Regulation (PP) No. 21 of 2020 about PSBB which was considered able to accelerate countermeasures while preventing the spread of corona that was increasingly widespread in Indonesia. The research method used was normative prescriptive. The government put forward the principle of the state as a problem solver. The government minimized the use of region errors as legitimacy to decentralization. The government should facilitated regional best practices in handling the pandemic. Thus, the pandemic can be handled more effectively. The consideration, the region had special needs which were not always accommodated in national policies. The government policy should be able to encourage the birth of regional innovations in handling the pandemic as a form of fulfilling human rights in the field of health. Innovation was useful in getting around the limitations and differences in the context of each region. In principle, decentralization required positive incentives, not penalties. Therefore, incentive-based central policies were more awaited in handling and minimizing the impact of the pandemic.
THE ASPECTS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AND THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE ENVIRONMENTAL FIELD IN INDONESIA Hasyim, Yonani; Aprita, Serlika
Nurani Vol 21 No 2 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i2.8958

Abstract

Law enforcement is the process of enforcing or trying to implement legal norms as guides for traffic or legal relations in social and state life. In the environmental law enforcement system in Indonesia, there are three legal aspects described in the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH), namely administrative law, civil law, and criminal law aspects. Where each aspect's law enforcement and law enforcement processes are distinct. The research method used was normative legal research. One component of environmental law enforcement is the use of civil law in environmental management. In the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH) the process of enforcing environmental law through civil procedures is regulated in Chapter XIII Articles 84 to 93. In order to provide legal clarity in law enforcement, efforts are being made to solve environmental problems that emerge in Indonesia. Environmental law enforcement is an endeavor to ensure that regulations and requirements in general and specific legal provisions are followed and implemented through administrative, civil, and criminal supervision and enforcement. With the adoption of the first environmental rules, namely Law Number 4 of 1982 Concerning Basic Provisions for Environmental Management (UUKPPLH), government policy frameworks in implementing environmental law were actualized. Then, it was later replaced by Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management (UUPLH), which was subsequently replaced by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) (Tude Trisnajaya, 2013: 2). The research method used in this study was normative juridical research, which means it was done with an eye on the laws, rules, and court decisions that were relevant to the topic. Keywords: Law Enforcement, Environment, Legal Norms, Dispute Resolution.
IMPLEMENTASI PERANAN UU NO 32 TAHUN 2009 DI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERMASALAHAN LINGKUNGAN Aprita, Serlika
Solusi Vol 22 No 2 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i2.1124

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut. masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk mengefektifkan peran pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi dan tidak terjadi permasalahan lingkungan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan, Selanjutnya dalam rangka mitigasi bahaya lingkungan, Kabupaten Tanjung Raja Timur melakukan sosialisasi tentang pelibatan masyarakat dan UU No. 32 Tahun 2009. Tujuan publikasi ini adalah untuk menilai seberapa baik UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam memitigasi permasalahan lingkungan hidup dan menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mengambil tindakan. bagian dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan metode konseptual, dengan fokus yuridis normatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk mencegah permasalahan lingkungan hidup, menurut temuan penelitian. Sebagai kerangka atau pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan lingkungan hidup, UUPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan hidup. UU PPLH juga memberikan perlindungan hak atas keterlibatan masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 70 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF Heni Marlina; Aprita, Serlika
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1182

Abstract

Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The problem is that corruption is increasing along with the progress of prosperity and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015-2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.