Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Law_Jurnal
Dewi, Ayu Trisna
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( SAK EMKM ) (Studi Kasus pada UMKM Tunjung Biru Desa Tenganan Pegeringsingan Kabupaten Karangasem) Dewi, Ayu Trisna; marvilianti, Eka dianita; dewi, rencana sari
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jimat.v11i1.24655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi keuangan pada UMKM Tunjung Biru, kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, sistem pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM serta perbandingan sistem pencatatan akuntansi keuangan pada UMKM Tunjung Biru dan berdasarkan SAK EMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara serta observasi langsung kepada pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan UMKM Tunjung Biru menyusun catatan keuangan tidak sesuai SAK EMKM, kendala yang dialami oleh UMKM Tunjung Biru yaitu kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan, dan keterbatasan waktu yang dimiliki. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada UMKM Tunjung Biru terdiri dari Laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, Laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Dapat dilihat perbandingan dari penyusunan laporan keuangan yang dibuat yakni jumlah laba yang lebih rendah. Kata kunci:Laporan Keuangan, SAK EMKM, Penyusunan laporan Keuangan
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) Fernandes, Henlie; Dewi, Ayu Trisna
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 13, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i62.509

Abstract

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POWER WHEELING DI INDONESIA Dewi, Ayu Trisna; Husna, Mutia
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.7058

Abstract

Sektor ketenagalistrikan dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menguasai dan mengelola sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 terhadap implementasi kebijakan power wheeling di Indonesia. Putusan ini membatalkan beberapa ketentuan terkait prinsip penguasaan negara atas listrik dan konsep unbundling dalam sektor ketenagalistrikan, khususnya Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1). Melalui pendekatan normatif-yuridis, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti undang-undang, dokumen hukum, dan literatur akademik penelitian ini mengkaji secara mendalam implikasi putusan tersebut terhadap konstitusionalitas kebijakan power wheeling serta pengaruhnya terhadap kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015 memperkuat prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Konsep power wheeling yang terlalu terbuka dapat memicu liberalisasi sektor ketenagalistrikan yang berlebihan, sehingga mengurangi kendali negara atas sektor yang sangat vital ini. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Co-Authors Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Fernandes, Henlie Husna, Mutia marvilianti, Eka dianita