Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Infotech: Jurnal Informatika

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN MENGGUNAKAN TEKNIK ANALISIS HIRARKI PROSES Iman Aripin; Pria Sukamto; Nurkholis
INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi Vol 1 No 1 (2020): INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi
Publisher : Teknik Informatika - Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1076.566 KB) | DOI: 10.37373/infotech.v1i1.30

Abstract

Desa XYZ salah satu desa yang masih perlu mendapatkan bantuan untuk warganya karena penduduk desa tersebut masih ada warganya dalam kategori pra-sejahtera, namun permasalahannya yang sering terjadi bahwa bantuan tersebut masih kadang-kadang kurang tepat sasaran pada keluarga yang tidak berhak menerimanya. Permasalahan tersebut dikarenakan perangkat yang terkait dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas penerima bantuan yang digunakan hanya berpatokan pada pengajuan dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saja tanpa adanya pertimbangan kriteria-kriteria untuk pengambilan keputusan sehingga rentan terjadinya kesalahan dalam memprioritaskan bantuan bagi warga yang lebih membutuhkan untuk segera mendapat bantuan tersebut. Salah satu tindakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan dibangunnya aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode AHP dalam mengelola data penduduk terkait layak dan tidak layak menerima bantuan tersebut. Pengujian sistem menggunakan ISO 25010, aplikasi pihak ketiga, dan juga 20 responden dari lingkungan yang berbeda, dari hasil pengujian tersebut aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan prioritas penerima bantuan menggunakan metode AHP untuk warga Desa XYZ, Klapanunggal masuk kedalam kategori “Baik” sehingga layak untuk digunakan sebagai alat untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Sistem ini selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk menentukan layak tidaknya seorang warga untuk menerima bantuan sehingga tidak terjadi kesalahan.
PENERAPAN GEOLOKASI PADA ABSENSI FASILITATOR PROGRAM PADAT KARYA PEMERINTAH YANG TERSEBAR DI SELURUH WILAYAH INDONESIA Nurkholis; Sobarnas, Mohamad Anas
INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi Vol 1 No 2 (2020): INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi
Publisher : Teknik Informatika - Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1072.866 KB) | DOI: 10.37373/infotech.v1i2.69

Abstract

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. Pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan. Upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat beberapa Kementerian Republik merancang program berbasis Padat Karya, diantaranya Kementerian Sosial seperti penyaluran dana desa, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan Program Padat Karya Tunai (PKT). Masyarakat dan warga setempat akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang berskala kecil dan tidak membutuhkan teknologi dalam Program PKT Kementerian PUPR. Untuk mendukung program padat karya berbasis masyarakat maka dibutuhkan tenaga pendamping masyarakat di lapangan yaitu Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan. Untuk memonitoring Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan yang berada di wilayah Provinsi seluruh Indonesia yang berjumlah puluhan maupun ratusan orang, dibutuhkan alat bantu memantau keberadaan fasilitator di lapangan dengan menggunakan aplikasi Absensi Online berbasis GIS, agar keberadaan fasilitator terpantau bekerja di wilayah dampingan Kabupaten dan Kecamatan masing-masing, sehingga pemangku kebijakan dan manajemen yang berada di Ibu kota Provinsi atau di kantor pusat Jakarta bisa memantau keberadaan fasilitator di Lapangan. Sedangkan untuk aplikasi GIS menggunakan peta Leaflet pengganti dari Google Map yang sudah berbayar saat ini.