Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal de jure LEGAL BRIEF
Khilmi, Erfina Fuadatul
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Khilmi, Erfina Fuadatul; Hafidzah, Arvina
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11735

Abstract

Perbedaan dalam memahami pola pembagian hak waris berpotensi menimbulkan sengketa yang mempengaruhi hubungan keluarga menjadi semakin luntur dan berimplikasi pada konflik yang tidak berujung antar keluarga satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah memahami implementasi penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan sarana kearifan lokal setempat sebagai metode alternatif dalam mencapai keseimbangan dan harmoni masyarakat yang masih menganggap tabu tindakan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dalam pembagian waris di Desa Gayasan A Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah tidak adanya komunikasi antar pewaris dan ahli waris atau dikenal istilah keluarga debik kek lopaen dan penilaian masyarakat terhadap ahli waris sangat menentukan terkait pembagian hak waris, sehingga diperlukan kearifan lokal yang menjadi sarana strategis dalam menyelesaikan sengketa melalui perembugen dengan diskusi internal keluarga dan mediasi kepala adat serta pengucilan (tak diajepi). Data dikumpulkan melalui kombinasi antara studi pustaka dengan studi lapang dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan angket. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan pendekatan masalah pada hukum adat tidak tertulis yang lebih memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat Desa Gayasan A sebagai fakta sosial yang dibangun dari sistem nilai masyarakatnya dengan didukung oleh pendekatan teori (teori approach).
Judicial Review and Civil Society Oversight: Synergy in Realizing a Demo-cratic Constitutional Court (Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023) Khilmi, Erfina Fuadatul
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 1 (2025): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i1.1261

Abstract

The intervention of political power in judicial review has a significant impact on the constitutional court, which is considered to disrupt the independence of constitutional judges and the pattern of constitutional interpretation in line with power. Although, the resulting decision opens up opportunities for people's constitutional rights, it does not fully favour the power of the community as a counterweight in judicial review. The research method used is normative juridical with a conceptual approach, a statutory approach and a case approach to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This study aims to analyze Judicial Review and civil society oversight that work together in realizing democratic judicial decisions in the midst of political forces that intervene in constitutional courts in Indonesia. The results show that in a judicial review that has been intervened by political forces, public access to the judicial review process has been controlled by political interests. Therefore, the importance of special arrangements regarding the amicus curiae mechanism of public participation is a form of democratic control in a state of law to provide opinions as additional considerations for judges which should be part of the formal procedures in judicial review. This is done while still ensuring the protection of the constitutional rights of the community actively and objectively in the decisions produced by the Constitutional Court.
Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis Khilmi, Erfina Fuadatul
Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1028

Abstract

Intervensi kekuatan politik dalam judicial review membawa dampak yang signifikan terhadap peradilan konstitusi yang dinilai menganggu independensi hakim konstitusi dan pola penafsiran konstitusi yang sejalan dengan kekuasaan karena digunakan sebagai dalih untuk menghilangkan daya kritis terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, kekuatan politik juga membatasi akses masyarakat sipil dalam judicial review di peradilan konstitusi, sehingga berpotensi pada putusan Judicial Review yang sarat akan kepentingan politik. Hal ini dikarenakan adanya intervensi politik yang tidak diimbangi dengan prinsip independensi kehakiman dan moral, meskipun putusan yang dihasilkan membuka peluang hak konstitusional masyarakat tetapi tidak sepenuhnya berpihak pada kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dalam judicial review. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Judicial Review dan pengawasan masyarakat sipil yang bersinergi dalam mewujudkan putusan peradilan yang demokratis di tengah-tengah kekuatan politik yang mengintervensi peradilan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasilnya menunjukkan dalam judicial review yang telah diintervensi oleh kekuatan politik, akses masyarakat dalam proses judicial review telah dikendalikan oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan khusus mengenai mekanisme amicus curiae dari partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol demokrasi dalam negara hukum untuk memberikan pendapat sebagai pertimbangan tambahan bagi hakim yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur formal dalam judicial review. Hal ini dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat secara aktif dan objektif dalam putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Hafidzah, Arvina