<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung. Permasalahan muncul dari temuan awal berupa fluktuasi efektivitas kinerja, keterlambatan laporan, dan hasil pra-survei yang menunjukkan kelemahan dalam komunikasi pimpinan, penghargaan, insentif, serta fasilitas kerja. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner skala Likert yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Prosedur analisis meliputi pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, menegaskan peran penting dorongan intrinsik, apresiasi, serta imbalan yang memadai dalam mendorong produktivitas. Sementara itu, variabel kepemimpinan menunjukkan pengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian praktik kepemimpinan dengan kebutuhan pegawai sehingga memicu penurunan performa. Secara simultan, ketiga variabel memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja dengan koefisien determinasi sebesar 31,3 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Implikasi praktis menekankan perlunya restrukturisasi pelatihan kepemimpinan, peningkatan mekanisme penghargaan dan insentif, serta perbaikan fasilitas kerja dan jalur pengembangan karier. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pengelola BKAD dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan juga membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi variabel moderatif dan kontekstual yang memengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Rekomendasi teknis meliputi pelaksanaan workshop kepemimpinan transformasional, skema insentif berbasis kinerja, survei kepuasan berkala, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan kompensasi untuk memastikan kesesuaian antara tujuan organisasi dan kesejahteraan pegawai dengan pendekatan partisipatif.]]>
