Setiadji, Bambang
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN MONITORING EVALUASI PROGRAM PELAYANAN HIPERTENSI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 Trismawati, Yulia; Setiadji, Bambang; Zaharudin, Zaharudin
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 9 No. 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v9i2.45900

Abstract

Hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular, Hipertensi merupakan masalah kesehatan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan monitoring dan evaluasi (M&E) pelayanan hipertensi di daerah tersebut. Informan penelitian terdiri dari 2 pejabat Dinas Kesehatan, 16 petugas kesehatan di 8 puskesmas, dan 8 pasien hipertensi, yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan M&E telah dilaksanakan sesuai rencana, termasuk pengumpulan data prevalensi, perencanaan anggaran, pelatihan tenaga medis, dan evaluasi rutin. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti akses terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil, alokasi anggaran yang kurang optimal, serta kekurangan tenaga medis terlatih. Program ini berhasil menjangkau 800-900 pasien per bulan dengan kualitas pelayanan yang baik, namun penyuluhan dan akses wilayah prioritas perlu diperbaiki. Meskipun prevalensi hipertensi turun sebesar 8-15%, penguatan kebijakan M&E, peningkatan pelatihan tenaga medis, serta peningkatan infrastruktur dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. Rekomendasi untuk memperbaiki situasi ini meliputi peningkatan alokasi anggaran di daerah terpencil, memperluas pelatihan bagi tenaga medis, memperkuat kampanye penyuluhan, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan infrastruktur kesehatan guna memastikan akses layanan yang lebih baik dan berkelanjutan.