Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komposit : Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil SIMPLEX: Journal of Economic Management LAWPASS
Fitri, Ria
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN PEMBORAN SUMUR MINYAK DAN GAS Pemboran Sumur KOI #2, Di Blok Salawati Kepala Burung, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Alimuddin, Alimuddin; Fitri, Ria; Taqwa, Fadhila Muhammad Libasut
Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Sipil Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/komposit.v1i1.3514

Abstract

JOB Pertamina-PetroChina Salawati berniat mengadakan pemboran sumur di Kawasan Blok Salawati,  Kepala Burung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas produksi minyak. Kegiatan yang direncanakan adalah pemboran Sumur Koi #2 untuk menemukan cadangan hidrokarbon (minyak dan/atau gas) pada Formasi Kais di daerah Lapangan Koi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan rona awal di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan hasil analisis kajian dampak lingkungan dan cara penanggulangan dalam meminimalisasi dampak yang terjadi pada saat tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode survei lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi rona awal lingkungan pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di lokasi penelitian masih dalam kategori baik, kecuali pada komponen air laut dimana ada beberapa parameter yang berada di atas baku mutu antara lain, Fosfat (PO4-P), Tembaga (Cu) dan Seng (Zn). Dampak yang terjadi dalam kegiatan ini adalah adanya persepsi masyarakat dan penurunan kualitas air laut. Dampak persepsi masyarakat dapat diminimalisir dengan cara melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan berkoordinasi dengan tokoh yang menjadi panutan masyarakat setempat dan pemerintah daerah setempat. Dampak penurunan kualitas air laut dapat diminimalisir antara lain dengan cara pelaksanaan penempatan dan pemasangan rig dilakukan pada siang hari, pembuangan air laut (tanpa bahan kimia tambahan) dari lambung rig dilakukan sebelum lambung rig diangkat dari badan air laut, setelah kegiatan pemboran selesai dilaksanakan, lumpur bor bekas (used mud) yang tertampung dalam tangki lumpur (mud tank), minyak pelumas bekas hasil pemeliharaan peralatan bermesin ditampung di dalam drum, dan pelaksanaan rig down dilakukan pada siang hari
Status of Mortgage Rights on Building Use Rights on Land Whose Term Has Expired Wahyudi, Syafrizal; Yusri, Yusri; Fitri, Ria
LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/lawpass.v2i1.71

Abstract

Article 18 paragraph (1) of Law No. 4/1996 states that Mortgage Rights are extinguished due to debt repayment, relinquishment by the holder, court order, or extinguishment of land rights. In Batam City, there is a case of a Building Rights Title (SHGB) being used as collateral, but its validity period has expired, and the debtor has not fulfilled their obligations. This research aims to analyze the status and position of Mortgage Rights on an object with an expired Building Rights Title under Indonesian Positive Law, the legal consequences for the holder of the Mortgage Rights on an expired Building Rights Title, and the legal protection for the creditor when the Building Rights Title, as the object of the mortgage, is not extended or renewed. This is normative legal research using the statutory and case approach methods. Data is obtained through literature studies, interviews, and documentation, analyzed using qualitative methods. Mortgage rights are considered extinguished unless the creditor or debtor extends them through a Deed of Mortgage (APHT). The expiration of Mortgage Rights results in the land becoming state property unless it is extended by the debtor or creditor. The expiration of Mortgage Rights does not erase the debtor’s debt, but the creditor's position changes from preferred to concurrent, meaning the creditor no longer has priority in repayment. Creditor protection can be achieved through negotiation for an extension or renewal of the SHGB. If this fails, the bank can sell the mortgage underhand, auction the mortgage, file for bankruptcy, or file a lawsuit. It is recommended that further regulation in the Mortgage Rights Law (UUHT) be established regarding the expiration of Building Rights Titles encumbered with Mortgage Rights.
PENGARUH TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Fitri, Ria
SIMPLEX: Journal of Economic Management Vol 6 No 1 (2025): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh tunjangan penghasilan pegawai terhadap kinerja pegawai. Pendekatan yang digunakan daIam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan daIam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari angket atau kuisioner yang dibagikan kepada pegawai negeri sipil (PNS). Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menjadi populasi penelitian ini. Sementara itu, populasi penelitian ini berjumlah 190 karyawan, sampel yang akan diambil berdasarkan purposive sampling yakni sebesar 58 pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini adalah (1) Tunjangan penghasilan pegawai secara parsial berdampak signifikan pada kinerja pegawai, (2) Kebijakan TPP telah berhasil memberikan manfaat yang signifikan kepada pegawai dalam hal penghasilan mereka. Kata kunci: Tunjangan Penghasilan, Kinerja Pegawai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan) Muammar, Muammar; Fitri, Ria; sanura, indah Putri
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.12599

Abstract

mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakanbmelalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator  pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa klister, salah satunya klaster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan? dan apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018? . Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan juga melibatkan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi Pelangi dan Jebol untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak. Namun masih ditemui beberapa kendala, yaitu: Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha. Minim fasilitas informasi layak anak. Forum anak di tingkat kecamata dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif  dalam proses pembuatan kebijakan.
Co-Authors Fadhila Muhammad Libasut Taqwa Muammar Muammar, Muammar sanura, indah Putri Wahyudi, Syafrizal Yusri Yusri